RUU Ciptaker
-
NASIONAL
Muhammadiyah: Tunda Pilkada 2020 dan Pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker
Jakarta (SI Online) – Lebih dari satu semester pandemi COVID-19 mengancam bangsa Indonesia. Jumlah korban meninggal dunia maupun yang masih dalam perawatan terus meningkat, termasuk…
Read More » -
NASIONAL
Politisi PKS Minta Menteri Agama Bantu Madrasah Swasta
Jakarta (SI Online) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf meminta Kementerian Agama untuk menaruh perhatian lebih pada madrasah swasta. Bukhori beralasan, jumlah sekolah…
Read More » -
NASIONAL
Menag Bilang Tak Ada Sanksi Pidana bagi Pesantren, Bukhori Tetap Khawatir Adanya Kriminalisasi
Jakarta (SI Online) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf, mempertanyakan logika yang digunakan oleh Menag Fachrul Razi dalam penjelasan soal sanksi pidana untuk…
Read More » -
NASIONAL
Anehnya RUU Ciptaker: Kiai Bisa Dipenjara tapi Pasal Sanksi Pemberi Ijazah Palsu Malah Dihapuskan
Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mempertanyakan dihapusnya Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 dalam UU Sisdiknas melalui Omnibus…
Read More » -
NASIONAL
HNW: Sanksi Pidana untuk Kiai dalam RUU Ciptaker Harus Ditolak
Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menolak sejumlah sanksi pidana yang berpotensi kriminalisasi terhadap penyelenggara pendidikan Pesantren dalam…
Read More » -
NASIONAL
Klaim Tidak Ada Sanksi Pidana, Menag: Pendirian Pesantren Merujuk UU Pesantren
Jakarta (SI Online) – Viral di media sosial bahwa RUU Cipta Kerja mengancam eksistensi pesantren dan membuka peluang pemidanaan ulama atau kiai pengasuh pondok tradisional.…
Read More » -
NASIONAL
RUU Ciptaker Ancam Pesantren Tradisional, Kiai Bisa Dipenjara Jika Tak Izin ke Pusat
Jakarta (SI Online) – Anggota Badan Legislasi Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menilai RUU Cipta Kerja bisa membahayakan keberadaan pesantren tradisional. Pasalnya, dalam salah satu pasal…
Read More » -
NASIONAL
PKS: Musuh Utama Investasi adalah Korupsi
Jakarta (SI Online)-Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menegaskan bahwa hambatan utama pengembangan investasi adalah korupsi dan birokrasi pemerintah yang…
Read More » -
SUARA PEMBACA
RUU Cipta Kerja Melegalisasi Kezaliman?
Netizen menaikkan tagar #ReformasiDikorupsi menjelang sidang paripurna DPR besok Kamis, 15 Juli 2020. Sidang itu sedianya hendak membahas RUU Omnibus Law. RUU ini dinilai kontroversial…
Read More » -
NASIONAL
DPR Kembali Bahas Omnibus Law, Anggota FPKS Soroti Pasal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Jakarta (SI Online) – Badan Legislasi DPR kembali membahas RUU Ciptaker bersama Pemerintah di Gedung DPR Senayan, Senin (13/7/2020). Pembahasan RUU pada hari ini telah…
Read More »