Mantan Napi Koruptor Nyaleg, Emang Gak Ada yang Lain Lagi?
Perlu dan urgen untuk kita mengembalikan sistem yang shahih agar tak terjadi kehancuran. Sistem shahih itu adalah sistem Islam yang berasaskan akidah Islam dan ridha Allah SWT sebagai orientasi hidup, akan mencetak manusia yang berkepribadian Islam. Manusia yang pola pikir dan sikapnya disesuaikan dengan perintah dan larangan Allah SWT.
Apabila manusia seperti ini menduduki posisi penguasa, ia akan bersikap amanah dan penuh tanggung jawab. Sebab jabatan dalam sistem Islam adalah urusan dunia sekaligus akhirat. Rasulullah Saw bersabda: “Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR Abu Dawud).
Tentang wakil rakyat, di sistem Islam ada majelis umat. Tugasnya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di daerahnya, bukan untuk membuat UU. Sebab sistem Islam hanya melegislasi hukum-hukum Syara’ yang berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah. Anggotanya dari perwakilan kelompok, daerah atau wilayah maupun agama.
Tak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk menjadi anggota majelis umat. Sebab mereka adalah representatif dari umat yang dipilih karena ketokohannya. Tak ada aktivitas “basah” yang membuat “kursi” ini harus diperebutkan. Yup, tak ada tugas membuat anggaran dan UU seperti anggota legislatif di sistem demokrasi, proyek “basah” yang sering jadi lahan korupsi dan kolusi.
Adapun sistem sanksi dalam Islam mempunyai dua sifat yaitu jawabir (penebus dosa) bagi pelaku dan zawajir (membuat efek jera) hingga mencegah terulanganya kejahatan yang sama. Korupsi di sistem Islam akan diberikan sanksi berupa ta’zir yang jenis hukumannya akan ditentukan oleh Khalifah. Diantara sanksi ta’zir bisa berupa penyitaan harta hingga hukuman mati.
Sistem Islam takkan pernah kehabisan individu yang bertakwa. Sebab ada dua pilar yang akan menjaganya. Yaitu masyarakat dan negara yang bertakwa. Dan mudah menemukan negarawan sejati di sistem Islam kaffah. Wallahu a’lam []
Mahrita Julia Hapsari, Praktisi Pendidikan
