Massa Pendukung Palestine Action akan Unjuk Rasa di Konferensi Partai Buruh
“Pengakuan terhadap negara Palestina oleh [mantan Perdana Menteri Keir] Starmer merupakan puncak dari proses yang sebenarnya dimulai oleh Ed Miliband,” ujarnya, merujuk pada Menteri Luar Negeri saat ini yang memimpin Partai Buruh dari tahun 2010 hingga 2015.
Starmer menjabat sebagai perdana menteri ketika Britania Raya melarang Palestine Action di bawah Undang-Undang Terorisme (Terrorism Act).
Beberapa hari setelah Israel menyerang Gaza menyusul serangan Hamas pada Oktober 2023, Starmer yang saat itu menjabat PM menyatakan bahwa Israel memiliki “hak” untuk memutus pasokan air ke Jalur Gaza, seraya menambahkan, “Tentu saja, segala sesuatunya harus dilakukan dalam koridor hukum internasional.”
Meskipun ia kemudian menarik kembali pernyataan tersebut, bagi banyak pihak, dampak buruknya telah terjadi.
“Warisan kepemimpinan Starmer justru terlihat semakin buruk karena Burnham dan Miliband terbukti mampu bertindak. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kemauan politik, kemauan pribadi, serta dukungan publik, dan mereka benar-benar melakukan sesuatu,” kata Joseph Willits, Kepala Urusan Parlemen di Council for Arab-British Understanding.
Ia menambahkan bahwa sanksi-sanksi baru yang diumumkan di bawah pemerintahan Buruh pimpinan Burnham makin memperjelas “ketidakmampuan dan kurangnya kemauan politik dari pemerintahan sebelumnya”.
Sebelum era Starmer, Jeremy Corbyn, seorang politisi sayap kiri dan pendukung lama hak-hak Palestina, memimpin Partai Buruh. Namun, masanya diwarnai oleh tuduhan anti-Semitisme, dan pada akhir 2019, ia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua partai.
Di bawah kepemimpinan Miliband, sikap Partai Buruh terhadap Palestina mendukung solusi dua negara (two-state solution) dan kenegaraan Palestina. Ia sejak saat itu merefleksikan bagaimana ibunya yang beragama Yahudi, seorang penyintas Holocaust, membentuk prinsip-prinsip yang membimbing jalan politiknya.
Pertanyaan yang tersisa adalah apakah Partai Buruh di bawah Burnham dapat membatalkan larangan terhadap Palestine Action, terutama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru-baru ini juga melarang kelompok tersebut.
“Saya pikir masih terlalu dini untuk memastikannya,” ujar Willits. “Jika ini juga menjadi garis perselisihan dengan Trump dan pemerintahannya, apakah mereka akan memilih garis perselisihan ini atau yang lain? Apakah ia sudah memilih garis perselisihan lain terkait Palestina sehingga membiarkan isu ini begitu saja?”
Murphy berpendapat bahwa Partai Buruh pimpinan Burnham mungkin akan mengatasi masalah terkait Palestine Action jika isu tersebut menjadi “menonjol kembali dalam arena politik Britania”.
“Saya tidak begitu yakin hal itu akan terjadi, tetapi kita lihat saja nanti. Sebuah aksi protes mungkin dapat sedikit meningkatkan perhatian publik.”[]
Sumber: Aljazeera.com
