Mengapa Muhammadiyah Emoh Memilih Jokowi?

Dalam konteks demokrasi, produk hukum yang bermuatan syariat agama juga tidak melanggar demokrasi. Perda bermuatan syariat agama biasanya hadir di daerah yang dihuni mayoritas mutlak masyarakat yang beragama tertentu.

Mereka memilih partai-partai atau calon kepala daerah tertentu yang diharapkan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang senafas dengan agama-agama. Apakah salah sikap politik yang demikian? Perda juga dibuat oleh institusi demokrasi (partai politik) dan disahkan di ruang demokrasi (parlemen), bukan lewat parlemen jalanan.

Belum lagi tindakan persekusi yang dilakukan pihak aparat terhadap para ulama atau pihak-pihak yang tak sejalan dengan penguasa, termasuk juga penegakan hukum yang tebang pilih.

Kesalahan yang sama, seperti tergambar dalam penyebaran berita-berita hoax; ketika itu dilakukan oleh pendukung Prabowo, maka proses hukum akan secepatnya bekerja. Sebaliknya, kalau hal yang sama dilakukan oleh pendukung penguasa, jangankan diproses secara hukum, yang ada justru pelakunya dilindungi dan bahkan dibelanya.

Sikap-sikap politik partai politik pendukung Jokowi yang cenderung bukan sekadar tidak bersahabat, tapi memusuhi dan bahkan vis a vis dengan umat Islam, inilah yang menyebabkan mainstream warga Muhammadiyah dan bagian umat Islam lainnya tidak tertarik untuk memilih Jokowi pada Pilpres 2019. Bahkan, bukan hanya tidak tertarik memilih Jokowi, tapi juga tidak tertarik untuk memilih parta-partai pendukung Jokowi. Semoga.

Bukit Puncak Lio, Salem, Brebes

Ma’mun Murod Al-Barbasy
Dosen Prodi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta