Negara Minta Maaf pada Soekarno?
Soekarno tidak menyukai demokrasi liberal dengan mengatakan “Demokrasi yang kita jalani selama 11 tahun ini adalah demokrasi import, demokrasi yang bukan demokrasi Indonesia”.
Pada 18 Mei 1963 dengan keputusan MPRS No.14/MPRS/1963 Soekarno diangkat menjadi Presiden seumur hidup, beliau tidak menolak.
Inilah yang mendorong tokoh-tokoh lain yang berpotensi untuk juga menjadi pemimpin bangsa terpaksa menyingkir atau tersingkir.
Muhammad Hatta menyifatkan demokrasi terpimpin dengan diktaktor. Demokrasi tidak berjalan dengan baik tanpa adanya kebebasan pers, kebebasan bersidang dalam lembaga DPR/MPR, kebebasan berkumpul dan kebebasan mengeluarkan pendapat.
Pada era ini orang yang berbeda pendapat, (walaupun tidak melanggar Undang-undang) maka ia akan diasingkan, dipandang berbahaya atau subversif atau kontra produktif oleh pemerintah Soekarno.
Karena tidak adanya kebebasan Pers Pada masa Demokrasi terpimpin, maka Hatta meminta agar ordinan Pers yang baru terbit di Indonesia ketika itu dicabut kembali.
Karena tidak setuju dengan demokrasi terpimpin, Hatta menulis sebuah tajuk “Demokrasi Kita” yang kemudian tulisan itu ditarik dari peredaran dan menyebabkan dicabutnya berbagai media ketika itu. Walaupun ditarik, secara diam-diam rakyat mencari tulisan Hatta juga.
Pemilu pertama kali di Indonesia dilaksanakan tahun 1955 (bererti tiada pemilu selama 10 tahun pertama pemerintahan Soekarno) yang diikuti oleh multi partai.
Masyumi sebagai mayoritas kedua diseret oleh PKI dan PNI ke dalam kancah pertentangan ideologi. Masyumi menginginkan syariah Islam sebagai dasar negara.
Akhirnya kemelut ini dihentikan Soekarno dengan membekukan Partai Masyumi dan tidak lama kemudian membubarkan Konstituate melalui Dekrit Presiden 5 Julai 1959. Sesudah itu, barulah Sukarno membentuk MPRS (Majlis Permusyawaratan Rakyat Sementara) tanpa Pemilu.
Ketika Sukarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup, MPRS menerima walaupun hal ini bertentangan dengan konstitusi.
