Pak Menag, Ibadah Haji Mohon Jangan Dikapitalisasi

Setelah dua tahun keberangkatan jamaah haji sempat terhenti karena pandemi, kini kebijakan pembiayaan haji diwacanakan dilejitkan hingga kelipatan dua sampai tiga kali. Kenaikan biaya haji yang harus dibayarkan oleh calon jemaah pada 2023 ini menjadi sebesar Rp69, 2 juta. Nominal tersebut merupakan 70 persen dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11. Adapun 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta. Menteri Agama, Cholil Qoumas merinci, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah. Biaya tersebut nantinya dialokasikan untuk membayar biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi (PP) sebesar Rp33.979.784, akomodasi di Mekah Rp18.768.000, akomodasi di Madinah Rp5.601.840, dan biaya hidup Rp4.080.000. Berkenaan dengan biaya ibadah haji tersebut, Kemenag mengemukakan beberapa alasannya. Pertama, dipicu karena kenaikan komponen. Hal ini disampaikan Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj. Beliau menyebut kenaikan biaya haji yang diusulkan Kementerian Agama dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI semata-mata demi kemaslahatan umat dan keberlangsungan keuangan haji. Kedua, dipicu karena adanya perubahan kebijakan dari Pemerintahan Arab Saudi. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR dari PKB, Luqman Hakim. Dinyatakan bahwa kenaikan beberapa komponen biaya haji yang ditentukan Pemerintah Arab Saudi melalui syarikahnya membuat biaya haji mesti meningkat. Sehingga ini memberikan efek domino pada naiknya biaya haji. Jelas kebijakan Kenaikan biaya haji ini mengundang kontroversi di kalangan masyarakat. Sebagian memandang ini sebagai sebuah kewajaran seiring meningkatnya pelayanan dan komersialisasi haji oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, tidak sedikit pula yang berpendapat menyelisihi. Di tengah spirit kaum Muslim untuk menunaikan rukun Islam ke lima ini, timbullah pertanyaan ke mana dana umat? Kalkulasi biaya tersebut bermula dari kian panjangnya antrean para jemaah haji yang telah terdaftar. Menelaah data Kemenag, jumlah pendaftar haji setiap tahunnya mencapai angka 5,5 juta. Jika dibagi dengan kuota normal per tahun sebanyak 221.000, terlihat bahwa masa tunggu haji rata-rata mencapai 25 tahun. Dalam rentang waktu ini, dana haji yang telah calon haji setorkan berada di bawah pengelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPIH dalam Buku Panduan mengenai Investasi keuangan haji, diuraikan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan oleh Badan Pelaksana Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas. Sebelum BPKH, pengelolaan dana haji menjadi tanggung jawab Kemenag. Keberadaan Kemenag berwenang untuk menginvestasikan BPIH ke tiga instrumen investasi, yaitu deposito berjangka syariah, Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Akan tetapi, sejak pengelolaan dana haji beralih pada BPKH, alokasi investasi menjadi lebih luas. Merujuk pada peraturannya, investasi keuangan haji dapat melalui berbagai bentuk instrumen investasi yakni, surat berharga syariah, emas investasi langsung, dan investasi lainnya. Di mana status hukumnya belum jelas kesyar’iannya. Sehingga bercampurlah kelurusan niat ibadah dari jemaah yang dilandasi lillahi Ta'ala dengan bentuk pengelolaan yang kapitalisasi berbasis laba. Begitu disayangkan hadirnya nafas kapitalisasi ikut menodai proses ibadah haji. Tata kelola dana haji pada akhirnya kentara dengan kapitalisasi yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Saw. Sementara Islam hadir sebagai agama sekaligus pandangan hidup yang mulia, ia hadir dengan kejelasan dalam prinsip-prinsip pengembangan harta yang bersifat khas. Prinsip mendasarnya, seorang pemilik harta (shahibul maal) dapat mengembangkan hartanya melalui kerja sama dengan pengelola harta (mudarib). Adapun dalam konteks investasi dana para jemaah, jelas dinilai tidak memenuhi prinsip pengembangan harta dalam Islam. Dengan sendirinya, maqashid syariah (terwujudnya manfaat bagi umat) dalam tata kelola dana para jemaah justru buram dan tidak sesuai konteksnya dalam pengelolaan dana haji. Dua persoalan yang mendesak untuk diselesaikan agar tata kelola dana haji transparan. Selain itu, juga agar pelaksanaannya sesuai dengan biaya riil, yaitu pengaturan kuota haji per tahun dan tata kelola yang berorientasi pada prinsip pengurusan urusan umat. Adapun persoalan panjangnya antrean, ini pun wajib pemerintah selesaikan dengan segera mengingat banyak pula calon jemaah yang berusia senja. Cara yang ditempuh dengan menyediakan kuota yang nyata bukan banyak berwacana saja. Saat ini, bertambahnya antrean setiap tahunnya juga karena pemerintah terus menerima setoran dana awal jemaah. Pemerintah sendiri memfasilitasi dengan memudahkan setoran awal dengan digit yang kian ringan. Wajar jika antrean bisa mencapai puluhan tahun. Belum lagi dengan adanya sistem pembagian haji khusus dan reguler, menjadi catatan tersendiri khususnya dalam penyediaan kuota jemaah haji. Adapun berkenaan dengan tata kelola, termasuk biaya untuk menunaikan ibadah haji yang meliputi biaya keberangkatan, biaya hidup, pelayanan selama menjalankan ibadah, hingga kembali ke tanah air, hendaknya sesuai dengan biaya asli bukan spekulasi. Oleh karena itu, perlulah untuk memastikan kuota sesuai target per tahun. Bukan dengan membiarkan pendaftaran yang terus memanjang hingga waktu tunggu yang mencapai puluhan tahun karena tergiur dana setoran awal untuk diinvestasikan. Selain itu, dibutuhkan pula untuk melakukan edukasi berkelanjutan mengenai ibadah haji kepada masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga harus paham bahwa peruntukan dana haji para jemaah bukanlah untuk investasi atau melakukan pengembangan infrastruktur, meski dengan dalih memperhatikan aspek kehati-hatian guna mewujudkan maqashid syariah sebagaimana saat ini. Sehingga sebuah kebutuhan mendesak agar pemerintahan merujuk pada landasan yang sahih juga bercermin pada Pemerintahan Islam untuk totalitas membenahinya. Karena pandangan kapitalisme dengan asas sekularisme yang sedang dipakai saat ini jelas telah menimbulkan kemudharatan pada calon jemaah haji pada khususnya juga umat pada umumnya. Dalam sistem pemerintahan Islam, negeri-negeri Muslim adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pelaksanaan ibadah tidak boleh ada komersialisasi, termasuk penyelenggaraan haji oleh pihak mana pun sebab Tanah Haram adalah tanah seluruh kaum Muslim. Dari sinilah mendesaknya perjuangan mengembalikan sistem pemerintahan Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw juga Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan akan memudahkan penyelenggaraan ibadah haji sesuai prinsip syariat, melakukan pelayanan maksimal kepada para jemaah, membangun infrastruktur, serta menyediakan berbagai fasilitas sebagai bentuk riayatusy syu’unil ummah karena inilah amanah sebagai imam. Prinsip syariat yang dilaksanakan oleh institusi pemerintahan Islam yang meniscayakan penyelenggaraan ibadah haji akan mudah, murah sesuai syariat sehingga turunlah berkah bagi seluruh kaum Muslim. Wallahu’alam bishawab. Ammylia Ummu Rabani, Muslimah Peduli Umat.

SHARE:

Artikel Terkait

Kritik Menag, HNW: KUA di Bawah Dirjen Bimas Islam, Kenapa Ngurus Agama Lain?

Tak Hanya Umat Islam, Menag Yaqut Jadikan KUA sebagai Tempat Pernikahan Semua Agama

Gagasan Anies di Bidang Haji-Umrah: Bangun Kampung Haji Indonesia di Saudi

Menag Yaqut Tak Mau Ada Penyalahgunaan Anggaran di Kemenag