Pemerintah Memilih Politik Jalan Buntu

Pandangan mata, dan pendengaran Presiden seakan terkurung rapat di balik tembok istana. Padahal jaraknya hanya lebih kurang 50 Km dari istana!

Sayang sekali!

Dalam pidato dengan durasi 5 menit 7 detik itu, Presiden Jokowi malah bicara komitmen pemerintah menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu.

Sebuah komitmen yang diulang-ulang terus setiap tahun, sepanjang enam tahun dia berkuasa.

Presiden juga bicara rencana aksi HAM 2020, pemenuhan hak sipil, hak politik dan hak sosial budaya.

Hak para anak muda yang tewas secara mengenaskan di tangan polisi, sama sekali tak disinggungnya.

Publik membandingkan dengan sikapnya, ketika terjadi penembakan pendeta di Papua pada bulan September lalu.

Pemerintah segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Kurang dari dua pekan berselang —akhir November— juga terjadi pembantaian satu keluarga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Polisi menyebut pelaku pembantaian gerilyawan Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Rumah korban digunakan sebagai pos pelayanan gereja.

Presiden Jokowi bersikap sangat keras. Mengutuk keras pembantaian itu. Memerintahkan Kapolri mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya.

Sebuah sikap yang correct. Seorang Presiden, seorang kepala negara memang harus bersikap seperti itu.

Masalahnya mengapa terjadi perbedaan perlakuan. Ada standar ganda?

Isu ini menjadi sensitif karena bisa dikait-kaitkan dengan masalah SARA.

Sangat berbahaya bila kemudian muncul kesimpulan, pemerintahan Jokowi memusuhi umat Islam.

Untuk kasus yang nun jauh disana, di Papua dan di Sigi, Presiden bisa dengan jelas melihat duduk persoalannya.

Mengambil langkah yang tepat. Instruksinya kepada aparat penegak hukum juga tegas dan jelas.

Mengapa untuk kasus yang berada di depan mata, ibarat kata hanya sepelemparan batu dari istana, Presiden tiba-tiba nanar pandangannya?