Pemerintah Memilih Politik Jalan Buntu
Pemerintah tampaknya memilih politik jalan buntu. Jalan keras, dengan pendekatan kekuasaan.
Pintu dialog dengan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Syihab (HRS), ditutup rapat-rapat.
Sikap pemerintah itu tercermin dari keputusan Polda Metro Jaya, meningkatkan status HRS menjadi tersangka.
Kabareskrim Mabes Polri Komjen Listyo Sigit langsung turun tangan, mengambil alih kasus. Menurutnya ada bukti kuat laskar FPI menyerang polisi.
Dengan pernyataan itu, berarti Divisi Propam Mabes Polri tak perlu lagi melanjutkan kerjanya.
Tak perlu lagi diselidiki apakah ada kesalahan dan pelanggaran standar operasi dan prosedurnya.
Polisi sudah menyimpulkan, kasusnya adalah pembelaan diri. Aparatnya diserang.
Jadi wajar bila penyerang ditembak mati. “Tindakan terukur,” begitu seperti dikatakan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.
Sejalan dengan Presiden
Kebijakan Mabes Polri ini tampaknya sejalan dengan sikap Presiden Jokowi.
Setelah berhari-hari diam, banyak yang menanti-nanti apa pernyataan Presiden. Bagaimana dia menyikapinya. Apa instruksinya?
Kasus penembakan enam orang laskar FPI oleh polisi, bukan hanya menjadi sorotan nasional, tapi juga internasional.
Kredibilitas Indonesia sebagai negara demokrasi dipertaruhkan.
Enam orang aktivis Islam, menjadi korban kekerasan aparat negara, di sebuah negara demokrasi dengan penduduk Islam terbesar di dunia, adalah ironi besar.
Sayangnya harapan publik seperti menggantang asap. Momen yang ditunggu pada perayaan Hari HAM Sedunia, Jumat (10/12) menjadi anti klimaks.
Tak sepatah katapun Presiden menyinggung kasus tersebut. Apalagi mengutuk dan menyampaikan duka cita.
