Perang Terminologi: Cara Media Barat Membingkai Palestina

Media internasional kerap menghindari penggunaan istilah-istilah yang memiliki signifikansi hukum, seperti “pendudukan”, “kejahatan perang”, dan “pelanggaran hak asasi manusia berat” ketika membahas pelanggaran Israel terhadap Palestina. Sebaliknya, banyak media memilih ungkapan yang menyesatkan opini publik, seperti “operasi”, “pertahanan”, “penerapan kontrol”, “langkah-langkah keamanan”, dan “kontraterorisme”. Pilihan istilah semacam ini mencerminkan pendekatan yang menyimpang dalam membaca isu Palestina. Padahal, inti persoalan yang berlangsung di Palestina terletak pada kebijakan pendudukan Israel yang berkelanjutan sejak 1948. Namun, liputan media global kerap mengaburkan realitas pendudukan tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana warga Palestina digambarkan dalam media Barat, serta bagaimana taktik terminologi digunakan untuk menutupi realitas pendudukan. Penjelasan ini juga sejalan dengan laporan yang diterbitkan Anadolu Agency. Dari Pendudukan Menjadi “Konflik” Terlepas dari praktik pendudukan dan kolonialisme yang jelas di Palestina, realitas ini selama bertahun-tahun disajikan dalam media internasional dan wacana politik dengan istilah-istilah netral dan menyesatkan, seperti “masalah”, “krisis”, “konflik”, atau “isu”. Menurut hukum internasional, pendudukan wilayah, pembunuhan warga sipil, pengusiran paksa, penyitaan rumah, penghancuran tempat kerja, penghancuran lahan pertanian, penyitaan ternak, pemberlakuan pengepungan terhadap permukiman, dan pembatasan pergerakan secara sistematis adalah tindakan yang diklasifikasikan sebagai pendudukan, pembersihan etnis, dan apartheid. Banyak ahli hukum internasional dan organisasi hak asasi manusia bahkan menggambarkannya sebagai genosida. Dalam laporan tertanggal 2 April 2025, CNN menggambarkan peningkatan serangan Israel di Jalur Gaza sebagai “perluasan operasi militer”. Pendudukan wilayah itu disebut sebagai “perebutan”, sementara pengusiran paksa warga Palestina disebut sebagai “perintah untuk mengevakuasi daerah tersebut”. Media internasional juga sengaja menghindari istilah seperti “pendudukan”, “serangan”, “invasi”, “pembantaian”, “pengepungan”, “genosida”, “pembersihan etnis”, dan “apartheid” ketika menggambarkan tindakan Israel, meskipun konsep-konsep tersebut merupakan deskripsi hukum dan moral yang akurat atas tindakan tersebut. Eufemisme yang Melemahkan Makna Kejahatan Laporan media mengungkapkan bahwa The New York Times menyensor penggunaan istilah-istilah seperti “genosida”, “pembersihan etnis”, “wilayah pendudukan”, dan “pembantaian” ketika menggambarkan tindakan Israel. Sebaliknya, laporan yang membahas serangan ilegal dan pendudukan Israel disajikan sebagai “operasi”, “pertahanan”, “langkah-langkah keamanan”, “penetapan kontrol”, dan “kontraterorisme”. Dengan demikian, tindakan itu dibingkai sebagai langkah keamanan yang sah dan diperlukan. Meskipun hukum internasional menganggap Israel sebagai kekuatan pendudukan di Palestina, media seperti BBC, CNN, The New York Times, dan The Washington Post sering menggunakan istilah seperti “wilayah di bawah kendali Israel”, “wilayah sengketa”, atau “wilayah tempat Palestina mengklaim hak”. Dengan pilihan istilah tersebut, media menghindari deskripsi langsung tentang realitas pendudukan. Dalam konteks ini, BBC menerbitkan laporan pada 27 Agustus 2024 berjudul “Para pemukim Israel merebut tanah Palestina di tengah perang dan berharap untuk menetap di sana secara permanen”. Laporan BBC menggambarkan warga Israel yang merebut tanah Palestina sebagai “pemukim”, sementara pendudukan tanah Palestina digambarkan sebagai “perebutan” dan “pengambilalihan”. Dalam konteks terkait, Associated Press menerbitkan laporan pada 3 Februari 2026 tentang pendudukan Israel atas tanah di Tepi Barat. Laporan tersebut menggambarkannya sebagai “tindakan Israel yang bertujuan mengonsolidasikan kendali atas Tepi Barat”. Melalui kerangka seperti ini, Associated Press menyampaikan realitas pendudukan di Tepi Barat dengan eufemisme yang meremehkan tingkat keparahannya, menggunakan istilah seperti “kendali” dan “tindakan”. Narasi Demokrasi dan “Pasukan Pertahanan” Media lain juga kerap menggambarkan Israel sebagai “satu-satunya demokrasi sekuler di Timur Tengah”, sementara tentara Israel ditampilkan sebagai “pasukan pertahanan”. Contoh lain dari pendekatan yang tidak realistis dan menyesatkan dalam liputan media internasional mengenai Palestina adalah penggunaan istilah “ketegangan” untuk menggambarkan serangan dan penyerangan Israel terhadap warga Palestina. Pendudukan tanah Palestina juga kerap disebut sebagai “perebutan” atau “pengambilalihan tanah”, bukan sebagai pendudukan atau kolonialisme pemukim. Selain itu, media Barat sering secara sengaja menggambarkan praktik Israel terhadap Palestina sebagai “pembalasan”. Sebaliknya, tindakan Palestina atau pihak lain di kawasan itu kerap disebut sebagai “serangan”, “provokasi”, atau “tindakan agresi”. Menurut studi dan laporan investigasi tentang subjek ini, istilah “pembalasan” digunakan dalam sekitar 79 persen liputan media di Amerika Serikat dan Inggris untuk menggambarkan tindakan Israel. Sementara itu, istilah yang sama hanya digunakan dalam 9 persen laporan berita mengenai tindakan dan praktik Palestina. Dengan demikian, serangan Israel disajikan sebagai “pembalasan” untuk memberi kesan sebagai respons yang sah dan perlu. “Kedua Belah Pihak” dan Netralitas yang Menyesatkan Media Barat juga sering menggunakan ungkapan “kedua belah pihak” dalam liputan mereka tentang Palestina. Sekilas, ungkapan ini tampak netral. Namun, dalam praktiknya, ia menciptakan kesan netralitas yang salah. Wacana ini menempatkan Israel dan rakyat Palestina yang hidup di bawah pendudukan pada tingkat yang sama. Akibatnya, ketidaksetaraan mendasar menjadi kabur, realitas pendudukan tersamarkan, dan publik terhalang untuk memahami konteks sebenarnya secara akurat. Dalam perang pemusnahan Israel terhadap Jalur Gaza, media Barat berulang kali menggunakan istilah “perang Israel-Hamas”. Istilah ini berkontribusi pada kesan bahwa Israel hanya menghadapi Hamas, sementara fakta bahwa operasi tersebut meluas ke seluruh rakyat Palestina dalam konteks pendudukan dan agresi yang lebih luas justru diabaikan. Lebih jauh, penyajian Hamas—sebuah gerakan perlawanan yang muncul dalam konteks pendudukan—seolah-olah sebagai “negara” atau entitas yang setara dengan Israel, memperkuat persepsi keliru bahwa kedua pihak setara dalam hal kekuasaan dan legitimasi. Padahal, terdapat perbedaan struktural yang sangat besar antara kekuatan pendudukan atau negara pendudukan dan rakyat yang hidup di bawah pendudukan. Perang terminologi ini bukan sekadar persoalan kata. Ia adalah bagian dari pertarungan narasi yang menentukan bagaimana dunia memahami Palestina, bagaimana korban dilihat, bagaimana pelaku dibingkai, dan bagaimana kejahatan diberi nama atau justru disamarkan.[] sumber: infopalestina

SHARE:

Artikel Terkait

Khalil al-Hayya Terpilih sebagai Ketua Biro Politik Hamas

Kemenangan Spanyol di Piala Dunia dan Gelombang Solidaritas untuk Palestina

Penjajahan Israel, Akar Masalah Utama Krisis Kesehatan di Palestina

Meski Dibatasi Ketat Israel, Puluhan Ribu Jamaah Hadiri Salat Jumat di Al-Aqsha

Kampanye Norwegia di Piala Dunia: Tendang Israel dari Sepak Bola

Hamas Kecam Keras Rencana Menhan Israel Bangun Tiga Pos Militer di Gaza Utara