Perbaikan Ekonomi Lebih Prioritas daripada Pindah Ibu Kota
Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris yang membidangi persoalan pemerintahan dalam negeri mengatakan, atas kondisi Indonesia terutama ekonomi dan sosial politik saat ini, belum pas untuk mewacanakan apalagi menyeriusi pemindahan ibu kota negara Indonesia.
Sebab, jelasnya, skala prioritas bangsa saat ini bukan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, tetapi memulihkan perekonomian dan mengakrabkan kembali kehidupan antarwarganegara.
“Pak Jokowi akan dikenang 10, 20 bahkan 100 tahun ke depan jika berhasil menggeliatkan ekonomi dan kehidupan sosial, bukan karena memindahkan ibu kota. Karena perbaikan ekonomi dan mengakrabkan kembali kehidupan berwarganegara saat ini menjadi kebutuhan bangsa agar bisa maju,” ujar Fahira Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (22/8/2019).
Fahira mengatakan, pemerataan ekonomi di Indonesia akan terwujud jika Jokowi dan kabinetnya punya gagasan besar untuk melakukan lompatan ekonomi disertai dengan implementasi yang terukur dan konsisten.
Kehidupan sosial dan politik dinilai juga akan berjalan baik jika sebagai pemimpin negara, Jokowi mampu berdiri dan duduk di atas semua golongan.
“Saat Pidato Kenegaraan kemarin, Presiden lantang mengatakan akan memimpin lompatan kemajuan bangsa ini. Cara terbaik agar bangsa ini mencapai kemajuan yang berkesinambungan adalah menguatkan pondasi ekonomi kita yang masih rapuh dan merekatkan kembali kehidupan antarwarganegara yang saat ini sedang renggang. Bukan mengerahkan semua sumberdaya untuk pindah ibu kota,” ujarnya.
Senator DKI Jakarta ini mengatakan, di tengah keseriusan pembicaraan berbagai pihak terkait pemindahan ibu kota, banyak rakyat yang belum memahami apa sebenarnya urgensi hingga ibu kota harus segera dipindah.
Rakyat, ungkapnya, semakin bingung karena rencana ini semacam menjadi diskursus utama bangsa di saat kehidupan ekonomi dan sosial politik yang saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Menurutnya, alasan pemindahan ibu kota sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa sangat spekulatif dan menyederhanakan persoalan.
Tidak ada jaminan pasti jika ibu kota pindah ke Kalimantan, laju ekonomi di Indonesia timur akan menggeliat. Selain itu, kehidupan sosial politik Indonesia saat ini, terlebih pasca insiden di Surabaya dan Malang yang memicu kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, perlu penanganan yang serius, konsisten, dan berkelanjutan agar tidak terulang.
Presiden Jokowi sebelumnya telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota dalam pidato kenegaraan yang disampaikan saat Sidang Bersama DPD dan DPR 2019 pada 16 Agustus 2019.
Kepada media Jokowi menyebut beberapa alasan kenapa ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan. “Kita di sini (Jakarta) terancam gempa bumi, banjir, pergerakan atau penurunan muka tanah, macet, dan polusi udara,” sebut Jokowi kutip Tempo.co, Senin (19/08/2019).
Jokowi menyebut, pemindahan pusat administrasi merupakan isu yang mendesak. Bahkan, kata dia, Presiden Soekarno juga sudah pernah melemparkan wacana menggeser pusat pemerintahan. Presiden menargetkan pada 2023 seluruh infrastruktur sudah siap.
“Semua kementerian ada, 2023 pindah. Istana sudah siap, 2023 pindah. Atau, maksimal 2024 pindah,” kata dia. Hanya saja, Presiden belum mau mengatakan di mana ibu kota akan pindah. “Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, sedang dikaji,” sebutnya.
red: adhila
