Pertanyakan Hasil Investigasi Komnas HAM, HNW: Kok Bukan Pelanggaran HAM Berat?
Selain itu, HNW juga menuturkan bahwa sebaiknya Komnas HAM juga menjelaskan apakah pembunuhan laskar FPI yang telah masuk dalam kategori pelanggaran HAM juga sekaligus kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebab bila merujuk kepada Pasal 9 huruf a dan huruf f UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka patut diduga telah terjadi peristiwa pembunuhan dan penyiksaan yang dilakukan secara sistemik, terhadap enam laskar FPI itu.
“Peristiwa penembakan mati itu dilakukan setelah adanya penguntitan yang dilakukan oleh aparat dan bukan aparat. Selain itu, ada pula fakta yang terungkap bahwa saksi yang merekam dalam HP diminta oleh Polisi untuk menghapus rekaman tersebut. Ini menunjukan adanya indikasi bahwa peristiwa itu bukan penyiksaan dan pembunuhan biasa,” ujarnya.
Bila merujuk kepada penjelasan pasal 9 huruf f, yang dimaksud dengan ‘penyiksaan’ adalah adanya tindakan yang dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.
“Korban 4 orang itu, sebagaimana kesimpulan Komnas HAM, berada dalam posisi di bawah pengawasan pihak kepolisian,” ujarnya.
HNW menambahkan bahwa, meski tidak menyatakan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat, sekalipun prasyaratnya sudah terpenuhi, Komnas HAM tetap perlu terus memantau dengan serius proses pelaksanaan hasil rekomendasinya ini, agar benar-benar dijalankan secara transparan, profesional dan kredibel. Jika hal itu tidak dilakukan, maka sudah sepatutnya Komnas HAM menyetujui pembentukan TGPF Independen untuk membantu Komnas HAM, agar legitimasinya lebih kuat untuk melakukan penyelidikan ulang, dan kemudian menyerahkan hasil penyelidikannnya itu ke Jaksa Agung, sesuai dengan mekanisme di UU Pengadilan HAM.
“Jika kasus ini tidak diusut secara tuntas, maka akan terus menyisakan kesangsian/ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara penegak hukum dan HAM. Ditambah lagi dengan adanya fakta yang disebutkan juga oleh Komnas HAM bahwa ada perintah kepada para saksi untuk menghilangkan rekaman dan pengambilan CCTV oleh Polisi, maka patut diduga adanya usaha untuk menyembunyikan/menghilangkan petunjuk-petunjuk otentik adanya ‘serangan yang sistemik’ kepada para korban (6 laskar FPI), yang menjadi salah satu syarat terjadinya ‘kejahatan terhadap kemanusian’ dalam konteks pembunuhan dan penyiksaan yang merupakan salah satu jenis pelanggaran HAM berat,” pungkasnya.
red: adhila
