Polisi Pukuli Aktivis Muslim Prancis, Istrinya Tak Boleh Berhijab
Beberapa pekan lalu, Macron mengumumkan undang-undang yang melarang separatisme agama. Ini bertujuan untuk membebaskan Islam di Prancis dari pengaruh asing. Presiden Prancis menguraikan langkah-langkah baru untuk membela Republik dan nilai-nilainya serta memastikannya menghormati janjinya tentang persamaan dan emansipasi.
Langkah-langkah untuk memerangi Islamisme radikal dan terorisme termasuk memberi pejabat lokal kekuatan hukum ekstra untuk memerangi ekstremisme sambil menginvestasikan uang untuk pendidikan (terutama budaya dan peradaban Islam), dan menangani masalah sosial lainnya termasuk perumahan, serta kemiskinan.
Aktivis Prancis terkemuka, Marwan Muhammad mengatakan di Twitter bahwa Macron sedang bermain api.
“Dengan menggunakan metode yang memalukan dan tidak proporsional ini, Anda menciptakan situasi Eksplosif yang tidak dapat Anda kendalikan lagi. Untuk menabur ketakutan, penghinaan dan ketidakpercayaan, apa yang Anda coba provokasi? Kerusuhan? Perang sipil?,” kata dia.
Sementara itu, Direktur CAGE, Moazzam Begg juga menuntut pembebasan Sihamedi.
“Penargetan salah satu badan amal Muslim terbesar di negara itu, BarakaCity dan presidennya Idriss Sihamedi, yang merupakan pendukung vokal untuk hak-hak Muslim, mengirimkan pesan yang jelas bahwa negara sedang memburu Islam dan Muslim secara terbuka. Dengan tidak adanya tuduhan yang berarti, kami menuntut pembebasannya segera,” kata dia.
“BarakaCity dan Sihamedi menikmati dukungan spektrum luas dari komunitas Muslim di Prancis. Popularitas Macron sedang merosot dan dia sekarang menjadi calo sayap kanan untuk menunjukkan kepercayaan Islamofobiknya untuk pemilihan presiden mendatang. Macron ingin melampaui Marine Le Pen dalam retorika dan kebijakan anti-Muslimnya. Akibatnya Muslim menjadi target utama di altar ambisi politiknya,” lanjutnya.
sumber: republika.co.id
