Pornografi Jadi Konsumsi Anak Usia Dini, Potret Jauhnya Kehidupan Islami

Warga Palembang sempat digegerkan dengan penemuan mayat seorang siswi SMP usia 13 tahun di Kuburan Cina. Ternyata, hasil penyelidikan polisi menyatakan korban diperkosa lalu dibunuh oleh empat orang pelaku, yang tiga di antaranya masih berstatus di bawah umur. Tim gabungan Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang telah melakukan olah TKP dengan pengakuan salah seorang pelaku bahwa tindakan yang ia lakukan tersebut terinspirasi dari video pornografi yang sering ditontonnya (Merdeka, 4/9/2024). Pelaku utama, IS (16) dilakukan penahanan, sementara tiga tersangka lainnya MZ (13), NS (12), dan AS (12), yang masih di bawah umur akan ditampung di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum (PSRABH) Ogan Ilir, sampai nanti penyerahan tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum. Para pelaku terjerat pasalpenganiayaan dan pencabulan anak yakni pasal 76 C dan Pasal 80 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp3 miliar. Petaka Gadget yang Menjadi Akses Bebas untuk Anak Kejahatan seksual yang menimpa anak menjadi kasus serius di Indonesia dengan jumlah kasus yang kian hari kian bertambah. Bahkan, di kalangan pelakunya adalah anak di bawah umur. Konten pornografi dinilai menjadi faktor utama pelecehan seksual. Berdasarkan data National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), konten kasus pornografi anak Indonesia selama empat tahun ini mencapai 5.566.015 kasus. Jumlah ini merupakan yang terbanyak ke-4 di dunia dan ke-2 di wilayah ASEAN. Berdasarkan catatan resmi ILO (International Labour Organization) dan diperkuat oleh UNICEF (United Nation Children’s Fund) di Indonesia jumlah anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual mencapai 70.000 orang setiap tahunnya. Menurut UNICEF data pravalensi terkait kekerasan seksual di Indonesia terbilang terbatas. Bisa jadi dikarenakan banyaknya kasus yang tidak dilaporkan. Banyaknya media pornografi yang diakses oleh anak usia dini, tak lepas dari menjamurnya penggunaan gadget pada anak. Sudah menjadi pemandangan umum di masa sekarang, anak kecil bahkan balita pun berkeliaran dengan menenteng gadget, yang seringkali juga terlihat tanpa pengawasan orang tua. Dari situlah sudah tentu akan mudah bagi anak untuk mengakses media apapun, terlebih banyak iklan-iklan yang sarat akan pornografi dari tontonan ataupun games yang dimainkan anak-anak. Berdasarkan data BPS, jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%, dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak serta memicu efek domino negatif darinya. Langkah Pemerintah dalam Menangani Pornografi Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pemerintah telah memiliki dasar hukum untuk pencegahan pornografi, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kemudian, pemerintah telah memiliki Perpres Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penenganan Pornografi (GTP3) yang langsung dikoordinasikan oleh Kemenko PMK. Kemudian disusul oleh peraturan turunannya yaitu Permenko Kesra Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sub Gugus tugas Pencegahan Dan Penanganan Pornografi. Namun, per Agustus 2022, Indah Suwarni (Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kemenko PMK) mengatakan, sejak dua tahun terakhir, peran gugus tugas dan sekretariat GTP3 tidak aktif. Baik dalam upaya pencegahan, dan penanganan masalah pornografi, maupun pelaksanaan sosialisasi, dan kerja sama pencegahan penanganan pornografi. Menko PMK juga menyampaikan, Kemenko PMK akan menjadi koordinator penyusunan revisi Perpres No. 25 Tahun 2012. Dia menyatakan nantinya akan dibentuk tim kecil yang terdiri dari Kementerian dan Lembaga terkait untuk merumuskan dan menelaah kembali struktur kelembagaan dan substansi penguatan perpres yang sudah ada supaya lebih komprehensif untuk menangani hulu hingga hilir masalah pornografi termasuk rehabilitasi korban, penegakan hukum, kerjasama internasional. Revisi Perpres ini akan dilengkapi dengan rencana aksi yang lebih rinci, penguatan regulasi di daerah serta gerakan nasional pencegahan dan penanganan pornografi (Kemenkopmk.go.id, 22/8/24). Upaya pemerintah dalam memberantas pornografi sejauh ini sudah dilakukan. Kemenkominfo sudah bekerja keras dengan Polri, BSSN, Kementerian PPPA dalam penanganan konten pornografi. Dalam lima tahun terakhir ada sekitar 2,7 juta konten negatif yang sudah ditakedown dan diblokir. Dari sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya pemerintah melakukan upaya pemberantasan. Akan tetapi, ketika pondasi pemikirannya bukan berdasar Islam, maka solusi yang dijalankan pun tidak akan mengakar. Sumber syahwat itu sangat luas, bukan sekedar sesempit pornografi yg berisi tentang adegan berhubungan badan. Kalaulah konten pornografi sudah diblokir, masih banyak tersebar konten-konten yang menampakkan aurat, acara-acara TV yang campur baur saling melempar sex jokes, sinetron dan perfilman layar lebar yang sarat akan pemicu syahwat, konser-konser yang sarat dengan aurat, khalwat dan ikhtilath dimana-mana, serta club malam masih bebas mendapat izin pemerintah. Acara pemerintahan pun sering tak lepas dari penyelenggaraan konser-konser sejenis itu. Jadi, ketika pintu syahwat lainnya tidak ikut ditutup aksesnya, dan hal tersebut di masyarakat sudah menjadi lumrah bahkan dinormalisasi, maka langkah tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan masalah kejahatan seksual terhadap anak yang sudah kelewat darurat ini. Sistem kapitalisme memandang semua sumber hiburan tersebut adalah ladang cuan. Sehingga, tentu akan menjadi pertimbangan besar bagi para pelaku bisnis hiburan untuk meniadakannya secara total. Islam adalah Solusi Paripurna dan Mengakar Permasalahan yang sudah dijabarkan di atas sesungguhnya disebabkan oleh multi faktor dan menjadi tanggung jawab banyak peran. Baik institusi keluarga, masyarakat, dan tentunya negara. Dalam peran keluarga, pola pendidikan wajib berorientasi pada tauhid, agar tumbuh seorang anak yang tunduk dan selalu merasa diawasi oleh Allah di manapun dan apapun aktivitas yang dilakukan, baik kehidupan offline maupun online. Sehingga, tercermin pada akhlak dan kepribadian yang baik sesuai syarak, serta menjauhi kemaksiatan. Orang tua pun wajib bersikap tegas dan bijak dalam pemberian gadget untuk anak usia dini. Hal ini tercantum dalam QS. An-Nisa’ ayat 6 Allah SWT berfirman, "… Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya." Lalu, orang tua wajib menanamkan tarbiyah jinsiyah, merawat fitrah seksualitas anak, agar paham batasan aurat dan batasan interaksi antar lawan jenis, dan lainnya. Dalam peran masyarakat, pentingnya saling amar makruf nahi mungkar sesuai sistem pergaulan Islam, agar terjaga dari pergaulan kelewat bebas, seperti fenomena di masa ini. Wajibnya saling menjaga aurat, saling menundukkan pandangan, saling menjaga kemaluan, saling menjaga adab pergaulan untuk menghindari stimulasi pemicu syahwat yang kelewat batas. Dalam peran negara, dalam Islam wajib memfasilitasi, menjamin keamanan kesejahteraan dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Ketika ekonomi sudah dicukupi negara, maka orang tua pun akan bisa lebih fokus dalam mendidik dan mengawasi anak. Di zaman sekarang banyak orang tua habis waktu untuk putar otak, terseok-seok, memenuhi kebutuhan finansial, sehingga seringkali anak menjadi terbengkalai. Lalu, ketika ekonomi keluarga tercukupi maka masyarakat pun dapat memiliki tempat tinggal yang layak untuk menjaga privasi orang tua dari pandangan anak saat berhubungan seksual. Negara pun harus memberikan sanksi pidana yang tegas dan membuat jera terhadap setiap pelaku, agar tiap individu takut untuk melakukan kejahatan kembali. Di dalam Islam sudah ada syariat pidana terkait perzinaan, yaitu dalam QS. An-Nûr: 2, tentang hukum jilid (cambuk) bagi para pezina. Lalu, hadits tentang rajam, "Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam” (HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi). Sumber hadits lainnya, “… Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melaksanakan (hukum) rajam, kitapun telah melaksanakan (hukum) rajam setelah beliau (wafat). Aku khawatir jika zaman telah berlalu lama terhadap manusia, akan ada seseorang yang berkata, "Kita tidak dapati (hukum) rajam di dalam kitab Allah SWT, sehingga mereka akan sesat dengan sebab meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya (hukum) rajam benar-benar ada di dalam kitab Allah terhadap orang yang berzina, padahal dia telah menikah, dari kalangan laki-laki dan wanita, jika bukti telah tegak (nyata dengan empat saksi, red), atau terbukti hamil, atau pengakuan.” (HR. Bukhari Muslim) Adapun yang diterapkan pemerintah masih sebatas penjara dan denda. Apakah sekiranya efektif dan membuat jera? Nyatanya tidak. Kriminalitas terus berkembang biak, malah penjara pun sudah overload dimana-mana, menambah anggaran negara semakin membengkak. Sebagai muslim pada dasarnya sederhana, kita tinggal mengikuti saja aturan Sang Pencipta tanpa harus repot berinovasi membuat peraturan baru dari akal manusia yang terbatas dan lemah, yang nyatanya tidak efektif juga. Seandainya aturan Islam dipakai dalam seluruh aspek kehidupan, niscaya hidup akan dipenuhi kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Hanya Pencipta kitalah yang paling berhak dan tau mana aturan terbaik untuk hamba-Nya.[] Sarah Hanifah, S. Ds., Ilustrator & Konten Kreator.

Artikel Terkait

Tindakan Asusila Merajalela, Generasi dalam Bahaya!

Terinfeksi Pornografi, Kejahatan Anak Makin Menjadi

Pornografi dan Krisis Generasi

Banyak Penolakan, Promotor Batalkan Gala Dinner Miyabi di Jakarta