PPKM Diperpanjang, Rakyat Berang?
“Madu di tangan kananmu. Racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang ‘kan kau berikan padaku.” Syair lagu tersebut tampaknya sangat mewakili isi hati masyarakat saat ini terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang belum juga usai.
Ketika pemerintah menerapkan PPKM darurat yang kemudian diperpanjang menjadi PPKM Level 4 sejatinya hal tersebut dirasakan entah sebagai madu atau justru menjadi racun bagi masyarakat. Pasalnya, hal tersebut dianggap madu karena tujuannya untuk menghentikan penyebaran virus mematikan Corona. Namun, di sisi lain hal tersebut dianggap racun karena akan mematikan perekonomian masyarakat.
Dari sini, semua pihak akhirnya merasa dilema. Apakah harus fokus mengatasi pandemi ataukah fokus terhadap kelancaran di bidang ekonomi?
Kapitalisme Lebih Mengutamakan Ekonomi
Seperti diketahui bahwa dengan terus melonjaknya angka kematian terkait korban pandemi Covid-19, maka banyak pihak yang menyerukan agar pemerintah mengambil kebijakan lockdown. Namun, pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Mengutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden (Jumat,30/7/21), pemerintah enggan melaksanakan lockdown dengan dalih bahwa masyarakat menjerit selama PPKM Darurat, apalagi jika diterapkan total lockdown.
Anggapan tersebut berdasarkan pengertian bahwa karantina wilayah (lockdown) adalah pembatasan penduduk yang dilakukan guna mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Apabila suatu wilayah menerapkan aturan lockdown, maka pintu perbatasan akan dijaga ketat oleh anggota kepolisian untuk memastikan tak ada yang masuk ataupun keluar. Dengan begitu, kegiatan perekonomian masyarakat dipastikan lumpuh dan masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, apabila negara menerapkan status lockdown maka negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan penduduk. Jadi, keengganan pemerintah menerapkan lockdown sebenarnya karena masyarakat yang menolak atau justru karena pemerintah enggan memenuhi kebutuhan masyarakat di masa lockdown?
Beginilah paradigma kehidupan dalam sistem kapitalis neo liberal, ekonomi lebih diutamakan daripada upaya mengatasi pandemi. Sebab, penerapan lockdown sebagai langkah efektif mengatasi pandemi memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, tetapi juga untuk biaya prosedur penanganan pandemi yang lain.
Jika masyarakat dibiarkan memenuhi kebutuhan sendiri, jangankan lockdown, PPKM diperpanjang saja akan membuat masyarakat berang. Sebab, masyarakat dibatasi dalam melakukan aktivitas perekonomian. Sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Perekonomian Kuat, Kunci Sukses Atasi Pandemi
Dari analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan dalam upaya mengatasi pandemi adalah faktor ekonomi. Sebab, tak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan hidup masyarakat di masa pandemi juga tetap berjalan.
