Direktur CSIL: Prabowo Perlu Dipertahankan
Jakarta (Suaraislam.id) – Center of Study for Indonesian Leadership (CSIL) menilai berbagai seruan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto yang mengemuka dalam sepekan terakhir tidak terlepas dari adanya pihak-pihak yang merasa terganggu dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai mulai berpihak kepada kedaulatan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Direktur CSIL Indra Martian dalam keterangannya pada Ahad (14/6/2026), menanggapi munculnya berbagai gerakan yang menyerukan penggantian kepemimpinan nasional.
“Sepekan terakhir seruan untuk menjatuhkan Prabowo menggema, bahkan gerakan semacam ‘Sell Indonesia’ mengemuka. Kami melihat hal ini sebagai upaya menjatuhkan Prabowo oleh pihak-pihak yang mulai terganggu dengan kebijakan Prabowo, yaitu para oligarki dan kepentingan global yang diduga didukung oleh Jokowi, yang selama 10 tahun pemerintahannya memberikan keleluasaan kepada para oligarki untuk mengeruk kekayaan Indonesia,” kata Indra.
Menurutnya, sejumlah kebijakan yang ditempuh Presiden Prabowo membuat kalangan oligarki dan kepentingan global merasa tidak nyaman. Salah satunya adalah kebijakan ekspor satu pintu melalui penerapan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan penunjukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai satu-satunya pintu ekspor komoditas sumber daya alam.
“Kebijakan Prabowo seperti ekspor satu pintu dengan memberlakukan DHE dan menunjuk DSI sebagai satu-satunya pintu untuk ekspor komoditas sumber daya alam jelas membuat tidak nyaman para oligarki dan kepentingan global,” ujarnya.
Selain itu, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Tambang dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dinilai sebagai langkah serius pemerintah dalam memberantas praktik mafia yang selama ini merugikan negara.
“Belum lagi kebijakan Prabowo menyikat kepentingan mafia tambang dengan membentuk Satgas Tambang, dan mafia perkebunan dengan Satgas PKH,” katanya.
Indra menilai langkah-langkah tersebut sudah berada pada jalur yang tepat karena bertujuan mengembalikan penguasaan ekonomi kepada bangsa Indonesia dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan rakyat.
“Kebijakan Prabowo sudah tepat karena mengembalikan kedaulatan ekonomi kepada milik bangsa sendiri dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, Indra menyebut gagasan yang diusung pemerintah itu baik, namun pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
“Soal MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, secara ide ini bagus, namun pelaksanaannya perlu dievaluasi karena dimanfaatkan oleh para mafia untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Penangkapan Kepala BGN dan wakilnya terkait korupsi MBG menunjukkan keseriusan Prabowo untuk membenahi program ini,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai Koperasi Desa Merah Putih masih memiliki kelemahan karena produk-produk yang dipasarkan sebagian besar masih berasal dari kelompok oligarki sehingga perputaran modal pada akhirnya masih menguntungkan kelompok tersebut.
