Ketika Demokrasi Kehilangan Ruh Moral dan Menyerupai Kerajaan

Oleh: Fajri, Alumnus Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Konsentrasi Pemikiran Islam.

Demokrasi pada mulanya lahir sebagai harapan besar umat manusia untuk membatasi kekuasaan agar tidak terpusat pada satu tangan. Sistem ini dibangun untuk mencegah lahirnya tirani dan memberi kesempatan kepada rakyat dalam menentukan arah masa depan politiknya sendiri.

Demokrasi juga diidealkan sebagai jalan menuju meritocracy, yaitu keadaan ketika seseorang memperoleh posisi berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan karena garis keturunan.

Namun dalam perkembangan dunia modern, demokrasi justru memperlihatkan wajah paradoksnya sendiri. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, demokrasi terasa berjalan secara prosedural tetapi kehilangan substansi moral dan keadilannya. Pemilu tetap berlangsung dan kebebasan berbicara relatif terbuka, tetapi masyarakat mulai merasakan bahwa kekuasaan justru semakin berputar di lingkar elite yang sama.

Fenomena politik dinasti dan oligarchy kini semakin tampak nyata di ruang publik. Partai politik yang seharusnya menjadi ruang kaderisasi dan pertarungan gagasan perlahan berubah menjadi kendaraan kelompok tertentu. Akibatnya, kepemimpinan partai sering kali sulit berganti dan lebih mudah diwariskan kepada keluarga, sehingga demokrasi justru terasa menyerupai pola kerajaan modern.

Situasi tersebut diperparah oleh biaya politik yang sangat mahal di dalam sistem kontestasi. Untuk maju dalam dunia politik, seseorang membutuhkan modal besar, jaringan luas, dan dukungan penuh dari elite partai. Politik akhirnya tidak lagi dipersepsikan sebagai ruang pengabdian, melainkan sebagai arena investasi kekuasaan semata.

Dalam kondisi seperti ini, meritocracy semakin sulit tumbuh dalam iklim politik nasional. Kompetensi seorang kader sering kali harus kalah oleh kekuatan modal dan kedekatan hubungan keluarga. Di titik inilah masyarakat mulai mengalami krisis kepercayaan yang mendalam terhadap sistem demokrasi.

Banyak rakyat merasa bahwa pilihan politik yang tersedia sebenarnya sudah disaring oleh kelompok elite tertentu. Demokrasi hadir secara administratif, tetapi akses menuju kekuasaan tetap terbatas bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan ekonomi. Kegelisahan tersebut semakin terasa di era digital karena media sosial membuat seluruh paradoks sosial dan politik tampil secara terbuka.

Ketimpangan ekonomi kini terlihat sangat vulgar di hadapan masyarakat luas. Gaya hidup mewah elite politik tersaji setiap hari di layar telepon genggam rakyat biasa yang sedang berjuang menghadapi tekanan hidup. Akibat informasi yang bercampur dengan propaganda serta kritik yang bercampur fanatisme, masyarakat terus digiring dalam polarisasi tanpa akhir.

Di sisi lain, dunia global juga sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang tidak kunjung selesai. Konflik Rusia-Ukraina memperlihatkan bagaimana perang modern tetap menghadirkan penderitaan besar bagi rakyat sipil. Selain itu, konflik Palestina juga terus menjadi simbol panjang ketidakadilan global yang hingga kini belum menemukan penyelesaian bermartabat bagi kemanusiaan.

Selain perang terbuka, intervensi kekuatan besar terhadap negara lain tetap berlangsung dalam bentuk yang lebih kompleks. Krisis politik di Venezuela dan berbagai tekanan ekonomi internasional menunjukkan bahwa relasi global hari ini masih diwarnai pertarungan kepentingan. Neo-colonialism tidak lagi hadir dalam bentuk penjajahan fisik, melainkan melalui ekonomi, teknologi, dan penguasaan opini publik.

Dunia tampak semakin maju, tetapi pola relasi kekuasaan global sering kali tetap sama. Pihak yang kuat akan selalu mendominasi pihak yang lemah dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai masyarakat yang hidup di era informasi, manusia modern akhirnya berada dalam situasi psikologis yang rumit.

Setiap hari publik menyaksikan perang, korupsi, manipulasi politik, dan ketidakadilan sosial secara langsung. Akibatnya, banyak orang mulai mengalami kelelahan moral dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang ada. Dalam situasi krisis seperti itu, pertanyaan tentang peran agama pun kembali muncul ke permukaan.