RESONANSI

Prabowo, Hindari Kesan Serakah Kekuasaan dalam Memilih Wapres Baru

Oleh sebab itu, Prabowo sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan faktor kenyamanan kerja sama, tetapi juga figur yang mampu memperkuat legitimasi pemerintahannya di mata masyarakat.

Nama Yusril Ihza Mahendra, misalnya, dapat menjadi salah satu alternatif karena memiliki pengalaman panjang di bidang hukum, pemerintahan, dan ketatanegaraan. Pengetahuannya yang mendalam tentang konstitusi dapat menjadi modal berharga untuk mendampingi presiden.

Alternatif lainnya adalah Anies Baswedan yang memiliki pengalaman pemerintahan yang cukup, integritas tinggi, serta basis dukungan masyarakat yang luas. Anies juga dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berpengalaman dalam mengelola perbedaan pandangan politik.

Namun, Prabowo diketahui memiliki sejarah politik yang kurang menyenangkan dengan Anies, sehingga tampak kecil kemungkinan sang presiden akan memilihnya sebagai pendamping.

Sebagian masyarakat juga mengusulkan nama Mahfud MD karena dinilai memiliki kecerdasan tinggi dan pengalaman yang luas di pemerintahan. Mahfud dapat membantu presiden dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak serta mengatasi berbagai persoalan rumit bangsa, meskipun sebagai manusia biasa ia tentu memiliki kekurangan.

Bahaya Serakah dalam Pandangan Islam

Islam memberikan peringatan yang sangat keras terhadap sifat serakah (tama’). Kekuasaan, sebagaimana halnya harta, dapat menjadi ujian yang melalaikan manusia jika tidak diiringi dengan rasa cukup (qana’ah), yang pada akhirnya dapat mengorbankan kepentingan orang banyak.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an:

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur.” (QS. At-Takatsur: 1–2).

Meskipun ayat tersebut berbicara tentang perilaku bermegah-megahan, pesannya sangat relevan dengan kehidupan politik. Ambisi yang tidak terkendali untuk terus menumpuk kekuasaan dapat melalaikan manusia dari tujuan utama kepemimpinan, yaitu mengabdi kepada masyarakat dan menegakkan keadilan.

Pada akhirnya, jika Prabowo memilih wapres baru dari partainya sendiri, Partai Gerindra, secara hukum memang tidak ada yang dilanggar. Namun secara etika, presiden akan dianggap lebih mengutamakan penguatan partainya ketimbang penguatan bangsanya.

Sebaliknya, jika presiden mengambil wapres baru dari luar Partai Gerindra, kesan bahwa pemerintah cenderung berjalan sendiri tanpa mendengarkan aspirasi rakyat dapat ditepis. Wallahu a’lam bish-shawab.

Zidni Ilma

Laman sebelumnya 1 2
Back to top button