SURAT PEMBACA

Selamat Tinggal Jakarta!

Selamat tinggal Jakarta! Begitu kiranya kata perpisahan yang mungkin akan diucapkan tidak lama lagi. Pasalnya, Presiden Jokowi telah menyampaikan ibu kota negara akan pindah dari Jakarta menuju Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara (CNNIndonesia.com).

Pemindahan ibu kota negara, Jakarta diklaim bukanlah tanpa analisis. Dilansir dari CNN Indonesia.com, mantan Walikota Solo itu mengatakan bahwa pemindahan ibu kota negara saat ini sudah mendesak. Pertimbangannya beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sekaligus sudah sangat berat. Lebih rinci, berikut alasan pemindahan ibu kota Indonesia.

Pertama kondisi Jakarta yang padat penduduk membuat presiden memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke wilayah yang lebih luas demi pemerataan penduduk. Kedua, kondisi kota Jakarta sudah dipenuhi polusi membuat kinerja pemerintahan tidak makismal. Ketiga, kondisi Jakarta yang semakin memburuk di antaranya adanya banjir tiap tahun. Keempat, posisi Jakarta yang ada di Pulau Jawa berpotensi mengalami bencana alam berupa gempa bumi. Dengan pertimbangan itulah presiden memutuskan untuk memindah ibu kota.

Pemilihan Kalimantan Timur pun juga dengan beberapa pertimbangan salah satunya ialah keamanan (Liputan6.com). Berikut beberapa pertimbangan Kalimantan Timur sebagai ibu kotabaru Indonesia Pertama Kalimantan Timur memiliki kepadatan penduduk jauh lebih kecil daripada Jakarta. Kedua, alamnya masih asri, bebas polusi dan banjir. Ketiga, posisi Kalimantan Timur yang tepat di tengah tengah Indonesia Keempat, Kalimantan secara geografis merupakan satu-satunya pulau yang aman dari gempa. Lalu pertanyaannya bagaimanakah nasib Jakarta selanjutnya?.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa Jakarta akan dijadikan sebagai kota pusat bisnis. Bayangkan! Sebelum ditetapkan sebagai kota bisnis saja, Jakarta dengan segala kesibukannya, pusat ekonomi di Pulau Jawa yang telah memiliki daya tarik setiap tahunnya mengundang orang-orang untuk melakukan urbanisasi. Apalagi kini akan difokuskan sebagai pusat bisnis. Bisa dibayangkan bagaimana antusias penduduk di luar Jakarta untuk berbisnis di kota seluas 661,5 km2 tersebut.

Belum lagi dominasi investor asing dari Cina siap menyambut gembira keputusan ini. Mereka akan berlomba-lomba bersaing dengan pribumi dalam berbisnis. Cina juga ingin berinvestasi di bidang kereta api Jakarta-Surabaya dan perumahan (Liputan6.com). Bahkan sebelumnya, dari data Kemenperin, Cina merupakan penanam modal asing sektor manufaktur urutan ketiga dengannilai US$ 2 miliar (detikfinance.com). Bisa ditebak siapa yang akan keluar menjadi pemenang dalam persaingan ini? Jelas. Cina! Alih-alih memecahkan masalah, yang ada hanya menambah masalah baru. Lagi-lagi, rakyat sendiri menjadi korban.

Bukan hanya itu, Indonesia akan mengalami keadaan membutuhkan dana yang sangat besar untuk pemindahan ibu kota negara ini. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa butuh dana sebesar 466 triliyun rupiah untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan. Beliau menyampaikan bahwa sebesar 19% pendanaan diambil dari APBN, sisanya hasil dari BUMN dan investasi swasta baik domestik maupun asing. Menko Luhut Binsa Panjaitan mengatakan bahwa Cina tertarik dan menawarkan diri dalam pengembangan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur (Liputan6.com). Investasi asing inilah yang mempunyai andil besar dalam pembangunan ini. Bisa dibayangkan dana yang dipakai adalah dana hutang dari asing. Lagi-lagi utang.

Belum selesai masalah pendanaan di negeri ini, sebut saja BPJS yang defisit, utang negara yang semakin menumpuk hingga membuat negeri ini kehilangan kedaulatan dalam menentukan kebijakan di negeri sendiri. Jangan heran jika kebijakan yang berlaku di negeri ini sesuai dengan pesanan para investor asing, termasuk Cina. Belum lagi BUMN harus menjual beberapa ruas jalan tol hingga membuat tarif tol naik dan penguasa pun tak punya andil untuk menurunkannya, karena telah diswastaisasi. Ditambah lagi problematika rakyat yang lain tak kunjung selesai.

Namun pembangunan ibu kota baru ini serasa sangata genting untuk segera diwujudkan dibanding dengan penyelesian masalah tersebut. Apalagi baru-baru ini Papua menggejolak, mengusik ketentraman NKRI. Nyatanya tidak memiliki pengaruh yang berart. Kenyataannya pembangunan ini akan segera dilaksanakan dengan bandrol harga selangit. Ada apakah gerangan? Apakah ada hubungannya dengan keuntungan yang akan dibagi-bagi dikalangan tertentu atas proyek besar yang serasa terburu-buru ini? Lalu dikemanakan kepentingan rakyat?.

Tidak lama setelah putusan presiden menentukan lokasi baru di Kalimantan, beredar iklan-iklan investor untuk membangun hunian mewah dekat pusat pemerintahan yang baru.Ya. Lagi-lagi bisnis yang diperhitungkan. Keuntungan dan keuntungan. Begitulah ciri Kapitalisme dalam mengatur kehidupan Berdasarkan aspek materi, untung rugi, bukan yang lain. Tentu untung rugi versi pemilik modal bukan atas kepentingan rakyat. Lalu penguasa membela kepentingan siapa jika begini adanya?.

Padahal Rasulullah, sebagai tauladan yang baik bagi manusia telah mencontohkan bagaimana pengaturan dalam kehidupan termasuk dalam kepemimpinan di suatu negara. Pemimpin ialah pelayan dan pelindung bagi rakyatnya. Rasulullah bersabda,

“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Ibnu Asakir, Abu Nu’aim)

Layaknya pelayan, maka pemimpin wajib mengusahakan bagaimana caranya agar kebutuhan rakyatnya terjamin, bukan tergoda dengan investasi asing untuk memenuhi ambisi-ambisi tanpa perencanaan yang matang dan terkesan dipaksakan. Dampaknya kepentingan rakyat tergeser dengan ambisi ini. Lebih-lebih dominasi asing luar biasa di negeri ini. Jika semua sendi negara ini didominasi oleh asing, dalam hal ini ialah Cina, bagaimana dengan Indonesia?.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita kembali kepada pengaturan dari Sang Pemilik hidup, Allah SWT. Tentunya dengan sistem Islam yang paripurna dalam institusi negara. Allah berfirman,

“Apakah hukum jahiliyah yang engkau kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik jika kamu orang orang yang yakin.” (QS. Al Maidah: 50).

Eriga Agustiningsasi, S.KM

Artikel Terkait

Back to top button