Tontonlah Film Menarik “The End Game” (KPK)
Adegan kemudian berlanjut pada Sidang DPR yang menyepakati diangkatnya Komjen Polisi Firli Bahuri sebagai Ketua KPK 2019-2023. Di bulan September 2019 juga Pengawas Internal KPK menyidang Firli dan menyatakan bahwa Firli melanggar Kode Etik KPK (kasus penyewaan helikopter).
UU KPK yang baru itu mewajibkan KPK berubah status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka harus melalui sebuah tes yang disebut Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hasilnya 75 pegawai dinyatakan tak lolos. Sekitar 600 pegawai lainnya menyatakan solidaritasnya.
Adegan kemudian berpindah kepada pernyataan Presiden Jokowi yang menghimbau agar hasil tes wawasan kebangsaan kepada anggota KPK itu jangan sampai dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Akhirnya pimpinan KPK berunding lagi, dan mengambil sikap 51 pegawai tetap akan diberhentikan dan 24 lainnya akan mengikuti ‘pembinaan’.
Para pegawai KPK yang tidak lolos tes itu kemudian bersama-sama menggalang dukungan protes kepada pimpinannya. Mereka mengenakan kaos yang bertuliskan: Berani Jujur Pecat. Ini sindiran untuk motto KPK sebelumnya: Berani Jujur Hebat.
Nanang Faris Syam, mantan pegawai KPK menyatakan berhenti dari KPK Desember 2020 kemarin. Ia sudah 15 tahun kerja di KPK. “Saya merasa sudah finish saja dan saya kira saya sudah tidak bisa mengharapkan apa-apa lagi bekerja di KPK,”ujarnya. Ia protes dan mengaku mengenal 75 kawan-kawannya di KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK, karena ia adalah mantan Ketua Wadah Pegawai di KPK.
Penyelidik KPK, Rieswin menyatakan bahwa sebelum tes wawasan kebangsaan, rumahnya didatangi orang tak dikenal, yang mengaku-aku dari suatu kementerian. Padahal rumahnya itu jauh dari Jakarta, naik pesawat satu setengah jam.
Adegan selanjutnya menampilkan seorang perempuan berjilbab pegawai KPK, Tata, yang menyatakan bahwa ia tidak memenuhi syarat di TWK. Ia tadinya mengira bahwa TWK itu seperti tes calon PNS pada umumnya. Sebelum tes dilaksanakan, para pegawai KPK juga sudah pada ribut menebak-nebak model tes itu.
TWK itu menurut Benny pegawai KPK, ada tulisan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat. Tesnya bernama: Indeks Moderasi Bernegara. Novel Baswedan menyatakan bahwa tes itu awalnya tertulis, meski ia terkejut dengan beberapa pertanyaan di dalamnya. Seperti: Apakah orang Jepang itu kejam? Apakah orang China itu semuanya sama saja?
Rieswin selanjutnya menyatakan,”Saya China. Kelihatanlah dari muka saya. Agama, keluarga saya Budhis. Ya seminoritas itulah saya. Paling beberapa temen deket suka bercanda, eh sipit ngomong melek dong. Gitu-gitu biasa. Sudah dari dulu juga. Ketawa saja kita.” Ia juga menyatakan bahwa tes ini adalah sebagai screening ideologi. Kalau benar ada Taliban di KPK, ia menyatakan tidak mungkin empat tahun bisa hidup di KPK.
Benny selanjutnya menjelaskan tes TWK itu. Dimana ada tes essay, jawaban panjang untuk pertanyaan-pertanyaan tentang: apa pendapat anda tentang Pelanggaran Undang-Undang Karantina Kesehatan yang dilakukan oleh Rizieq Syihab? Apa pendapat anda tentang OPM (Organisasi Papua Merdeka), DI/TII, HTI, FPI? Apa pendapat anda tentang LGBT? Menurut Benny pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada korelasinya sama sekali dengan pemberantasan korupsi.
Puput, Humas KPK menyatakan bahwa ada pegawai KPK yang disuruh syahadat ulang. “Siapa anda berhak meminta saya syahadat ulang. Terus ada lagi yang diminta baca doa makan. Mau masuk SD atau gimana? Anda ibunya yang lagi ngetes anak atau gimana? Ada yang disuruh milih Pancasila sama Al-Qur’an. Anda milih Pancasila atau Al-Qur’an. Temen saya sudah jawab,”Sebagai orang Islam, pedoman hidup saya Al-Qur’an. Tapi sebagai warga negara ideologi saya Pancasila.Tidak boleh, oh tidak bisa harus milih. Loh ya tidak bisa.”
“Saya Kristen. Apa dasarnya dibilang Taliban? Pengurus di Wadah Pegawai (KPK) itu ada yang Budha, ada yang Hindu. Dari suku, dari Sabang sampai Merauke ada. Apa yang dimaksud Taliban? Orang yang ngomong Taliban itu mungkin harus diajak duduk ngopi yang benar itu. Biar saya jelaskan apa yang dia maskud Taliban,” kata Herbert, penyidik KPK.
