Sesalkan Penundaan Wajib Halal, MUI: Kasihan UU Sudah 12 Tahun Belum Dijalankan
JAKARTA (Suaraislam.id) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan keputusan pemerintah yang kembali menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal periode kedua. Kebijakan yang semestinya berlaku pada Oktober 2026 tersebut kini kembali tertunda.
MUI menilai penundaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan regulasi, melainkan juga menyangkut pemenuhan hak masyarakat untuk menjalankan kehidupan beragama sebagaimana dijamin oleh undang-undang.
Wakil Ketua Umum MUI K.H. M. Cholil Nafis menegaskan bahwa kewajiban halal merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama di Indonesia. Oleh karena itu, MUI terus mendorong pemerintah agar segera merealisasikan kebijakan tersebut.
“Kami, Majelis Ulama Indonesia, menyesalkan penundaan berlakunya wajib halal periode kedua ini. Karena ini bagian dari hak asasi manusia, pemenuhan terhadap hak hidup beragama di Indonesia yang dijamin oleh undang-undang. Oleh karena itu, kami masih berusaha mendorong pemerintah agar mempercepat pelaksanaannya,” ujar Kiai Cholil di sela-sela penganugerahan pemenang Gen Halal Championship 2026 di Jakarta, Senin sore (9/11/2026).
Infrastruktur Siap, Regulasi Mangkrak 12 Tahun
Menurut Kiai Cholil, penundaan tersebut sangat disayangkan mengingat berbagai persiapan, baik dari sisi infrastruktur maupun kesiapan kelembagaan, pada dasarnya telah memadai. Persoalan yang tersisa seharusnya berada pada keputusan dan komitmen politik pemerintah untuk memastikannya segera berlaku.
Ia juga mengingatkan bahwa regulasi mengenai kewajiban halal telah ditetapkan sejak tahun 2014 melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Namun, hingga kini implementasinya masih menghadapi hambatan dan penundaan berulang.
“Kasihan, undang-undang yang sudah ditetapkan sejak 2014 sampai sekarang, sudah 12 tahun, tetapi belum juga berjalan. Karena itu, kami mendorong agar segera dilaksanakan,” tegasnya.
MUI Minta Penundaan Segera Dicabut
Kiai Cholil mengungkapkan bahwa MUI sebelumnya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah instansi pemerintah, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kantor Staf Presiden (KSP). Dalam komunikasi tersebut, pemerintah pada awalnya menyatakan kesiapan untuk melaksanakan kebijakan wajib halal.
Namun, menjelang waktu pemberlakuan, justru terjadi perubahan keputusan berupa penundaan secara mendadak. Hal ini menimbulkan tanda tanya bagi MUI mengenai faktor utama yang melatarbelakangi perubahan sikap pemerintah tersebut.
“Pada prinsipnya, mereka sejak awal menyampaikan kesiapan. Namun menjelang pelaksanaan, tiba-tiba berubah. Padahal, secara regulasi, aturan, maupun kesiapan BPJPH, semuanya sudah siap. Karena itu, kami ingin mendalami apa yang menyebabkan pemerintah mengambil keputusan penundaan ini di saat-saat terakhir,” ungkapnya.
MUI menegaskan akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah untuk mendorong pencabutan kebijakan penundaan tersebut. Kiai Cholil berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar kewajiban halal dapat diberlakukan sesuai amanat undang-undang.[]
