Bendera Palestina Disandingkan dengan Bendera LGBT di Women’s March, Begini Kata Waketum MUI
JAKARTA (Suaraislam.id)— Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan pelaksanaan aksi Women’s March yang disusupi orasi serta pengibaran bendera lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI K.H. M. Cholil Nafis.
Kiai Cholil menegaskan bahwa pembentangan bendera LGBT yang disandingkan dengan bendera Palestina dalam aksi tersebut telah menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.
“Itu menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena yang kami perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina, para LGBT jangan numpang di kemurnian itu,” tegas Kiai Cholil Nafis kepada sejumlah awak media di Jakarta, Senin sore (9/11/2026).
Tolak Pencampuradukan Perjuangan Kemanusiaan dan LGBT
Kiai Cholil menjelaskan, meskipun kelompok tersebut menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina, hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menoleransi atau mengesahkan keberadaan LGBT di Indonesia. Perjuangan kemanusiaan Palestina tidak boleh dicampuradukkan dengan agenda pengesahan hubungan sesama jenis.
“Meskipun mereka mendukung kemerdekaan Palestina, tidak dalam rangka kita mengesahkan atau menoleransi LGBT,” tegasnya.
Lebih lanjut, pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah Depok ini menyinggung prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan konstitusi Indonesia. Hukum di Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, serta mendefinisikan pernikahan secara sah hanya antara pria dan wanita.
“Kalau mereka mengaku bayar pajak, iya, bayar pajak. Namun, kita harus taat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin dalam undang-undang pernikahan. Pasangannya laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan,” ujarnya.
Perlindungan Negara Bukan Berarti Toleransi
Kiai Cholil menekankan pentingnya sikap tegas dari masyarakat dan lembaga keagamaan untuk menolak gerakan kampanye LGBT agar tidak mengundang kemurkaan Tuhan.
“Bahkan kami takut dikutuk oleh Allah kalau kami tidak menolak aksi-aksi LGBT ini. Harusnya mereka malu, malah kita yang jadi malu,” tuturnya.
Ia menambahkan, pemerintah memang memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara yang membayar pajak. Namun, bentuk perlindungan tersebut bukan berarti memberikan toleransi atau mengesahkan perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan hukum negara.
“Oleh karena itu, kami berseru, lindungi mereka oleh pemerintah karena bayar pajak, tetapi cara melindungi bukan dengan menoleransi,” pungkasnya.[]
