Resmi, MUI Terbitkan Fatwa Haram Rokok Elektrik
Jakarta (SuaraIslam.id) — Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadilawal 1448 H.
Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi penggunaannya, tetapi juga mencakup seluruh rantai bisnis mulai dari produksi hingga perdagangan.
Keputusan penting ini ditandatangani langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. K.H. Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr. K.H. Aminuddin Yaqub. Penetapan ini juga diketahui oleh Ketua Umum MUI, K.H. Anwar Iskandar, dan Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan.
Baca juga: Majelis Tarjih Muhammadiyah: Vape Haram!
Alasan dan Dampak Bahaya Vape
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. K.H. Asrorun Niam Sholeh, memaparkan dasar pertimbangan yang melandasi terbitnya fatwa ini. Menurutnya, penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial.
“Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd adz-dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof. Niam kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).
Fatwa ini menjabarkan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap yang dihirup. MUI menyoroti kandungan nikotin di dalamnya yang bersifat adiktif serta memiliki dampak negatif serius terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Cakupan Keharaman dan Larangan Bisnis
Tidak hanya menyasar konsumen atau pengguna, fatwa ini juga memperluas cakupan keharaman pada aspek bisnis dan penyalahgunaannya. Poin kedua dan ketiga dalam ketetapan hukum fatwa tersebut secara eksplisit melarang penyalahgunaan serta perdagangan vape.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” kata Prof. Niam.
Dengan diterbitkannya fatwa ini, Prof. Niam berharap masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan generasi muda, dapat memahami serta mematuhi ketentuan hukum Islam. Hal ini demi menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, serta melindungi diri dari ancaman bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya.
Baca juga: Vape Sama Bahayanya dengan Rokok Konvensional
Bunyi Lengkap Ketentuan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026
Berikut adalah bunyi lengkap ketentuan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape:
Pertama: Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:
- Rokok Elektronik/Elektrik (REL) atau yang dikenal vape adalah rokok elektronik dengan perangkat bertenaga baterai atau lainnya yang dapat memanaskan zat yang mengandung bahan nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap (aerosol) yang dihirup oleh pengguna.
- Nikotin adalah senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau maupun dapat diperoleh melalui proses sintesis, yang digunakan dalam produk rokok konvensional maupun rokok elektrik yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.
Kedua: Ketentuan Hukum
- Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd adz-dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
- Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.
