RESONANSI

Prabowo, Hindari Kesan Serakah Kekuasaan dalam Memilih Wapres Baru

Pergantian wakil presiden (wapres) seharusnya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan kebesaran jiwa dan kedewasaan berpolitik. Jika posisi wapres yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka nantinya diisi oleh kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), publik dapat menangkap kesan adanya konsentrasi kekuasaan pada satu kelompok politik.

Presiden dan wakil presiden dari partai yang sama secara politik mungkin tidak melanggar konstitusi. Namun, politik tidak cukup hanya diukur dari legalitas hukum, melainkan harus memperhitungkan etika, kepatutan, dan perasaan publik.

Presiden mungkin menginginkan pendamping yang mudah diajak bekerja sama dan selalu sejalan dengan keinginannya.

Namun, dalam sistem demokrasi, persepsi masyarakat memiliki arti yang sangat penting. Pemimpin tidak hanya dituntut untuk mengambil keputusan yang sah secara hukum, tetapi juga keputusan yang pantas secara moral agar tidak timbul kesan kekuasaan hanya milik satu kelompok.

Prabowo perlu mempertimbangkan hal ini secara serius karena ia telah memegang kekuasaan eksekutif tertinggi dan memimpin partai terbesar dalam koalisi pemerintah. Akan lebih bijaksana jika posisi wakil presiden diberikan kepada figur di luar Partai Gerindra yang memiliki kapasitas, integritas, dan loyalitas kepada presiden.

Dalam ilmu manajemen, etika merupakan bagian penting dari kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu mengorganisasi sumber daya, mengambil keputusan, dan mencapai target, tetapi juga harus memiliki integritas, keadilan, tanggung jawab, serta kepekaan terhadap kemaslahatan publik.

Peter F. Drucker, salah seorang pemikir manajemen modern, menekankan bahwa manajemen erat kaitannya dengan tanggung jawab dan hasil. Kepemimpinan tidak boleh berhenti pada pencapaian kepentingan organisasi sendiri, melainkan harus mampu melihat kemaslahatan yang lebih luas.

Dalam konteks pemerintahan, prinsip ini menjadi jauh lebih penting karena negara bukanlah perusahaan milik partai politik. Jabatan presiden dan wakil presiden bukanlah hadiah bagi kader yang paling dekat dengan penguasa, melainkan sebuah amanah dari rakyat.

Oleh karena itu, memilih wakil presiden dari luar Partai Gerindra dapat menjadi pesan kuat bahwa Prabowo tidak sedang membangun kekuasaan eksklusif untuk partainya. Langkah ini menunjukkan bahwa kepentingan bangsa jauh lebih besar daripada kepentingan organisasi politik.

Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa tidak semua tindakan yang tidak melanggar hukum otomatis dapat dibenarkan secara etika. Menurutnya, pejabat negara harus selalu tunduk pada norma kepatutan dan moralitas.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, dalam peluncuran buku Etika Pemerintahan pada 5 Mei 2023, pernah menyampaikan bahwa etika pemerintahan bukan hanya penting, melainkan merupakan prasyarat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

Saat ini, nama Sufmi Dasco Ahmad ramai disebut-sebut sebagai calon kuat yang kemungkinan besar akan mendampingi Prabowo. Dasco memang tokoh penting Gerindra yang dikenal piawai dalam melobi, memiliki jaringan komunikasi luas, serta dekat dengan lingkaran kekuasaan.

Namun, jika Dasco yang terpilih menjadi wapres baru, masyarakat berpotensi menangkap kesan bahwa Partai Gerindra ingin menguasai seluruh posisi strategis di pemerintahan.

1 2Laman berikutnya
Back to top button