Sikapi Pelanggaran HAM Uighur, Mardani Minta Pemerintah tak Takut China
Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Mardani Ali Sera menegaskan bahwa dalam konstitusi, Indonesia harus terlibat dalam melawan segala bentuk penjajahan.
“Tugas negara juga ikut melaksanakan perdamaian dunia, konstitusi kita memerintahkan untuk itu,” ujar Mardani dalam diskusi bertajuk “Mengungkap Pelanggaran HAM terhadap Uighur” yang digelar oleh Forum Jurnalis Muslim (Forjim) di Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Dalam diskusi tersebut, secara tegas Mardani mendorong pemerintah lebih akurat dalam mengambil sikap terkait persoalan Uighur.
“Jangan takut dengan China karena kita negara berdaulat. Pemerintah harus berani seperti menyikapi masalah Palestina, Rohingya dan lainnya. Kita punya hak mempertanyakan dan mendapatkan jawaban atas apa yang terjadi di sana,” jelas Mardani.
Menurut politisi PKS ini, publik juga harus berani menyampaikan kebenaran. “Seperti Mesut Ozil, kita apresiasi satu orang ini luar biasa. Dan ini imbauan buat kita semua khususnya orang yang berpengaruh untuk berani menegakkan kebenaran dan keadilan,” tuturnya.
Meski demikian, kata Mardani, umat Islam khususnya harus tetap menjunjung keadilan. “Jangan hanya sekedar masalah kaum Muslimin, tetapi terhadap apapun soal pelanggaran semua harus bersikap. Islam benar-benar menjunjung keadilan,” ucapnya.
Sementara itu, dalam momen Asian Parliamentary Assembly ke-12 yang berlangsung di Antalya, Turki pada 13-18 Desember 2019 lalu. Mardani yang hadir bersama Ketua BKSAP Fadli Zon juga mempertanyakan persoalan Uighur.
“Di sana kami minta penjelasan atas masalah yang terjadi, bukan hanya soal Uighur, juga seperti Kashmir dan lainnya,” tandasnya.
red: syaiful
