Sekjen PPP Lega, Rommy Divonis atas Kasus Gratifikasi bukan Suap Menyuap
Jakarta (SI Online) – Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani mengaku sedikit lega atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim Tindak Pidana Korupsi terhadap mantan Ketua Umum PPP M Romahurmuzy alias Rommy.
Arsul menilai putusan terhadap Rommy menegaskan bila kasus tersebut merupakan tindak pidana berupa penerimaan uang yang masuk dalam katagori gratifikasi, bukan tindak pidana suap-menyuap.
“Putusan ini mudah-mudahan memperjelas di ruang publik bahwa yang terbukti dalam perkara Rommy adalah tindak pidana berupa penerimaan uang yang masuk dalam katagori gratifikasi, bukan tindak pidana suap-menyuap,” kata Arsul di Jakarta, Selasa (21/01/2020) seperti dilansir ANTARA.
Dalam vonis tersebut, kata dia, Rommy tidak dihukum atas dasar Pasal 12 (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 yang mengatur perbuatan suap yang menjadi dakwaan primer.
Namun, lanjut Arsul, Rommy dihukum karena melanggar Pasal 11 UU No. 20/2001 yang mengatur tentang penerimaan gratifikasi.
“Jadi, kesalahan Rommy berdasarkan putusan Pengadilan adalah menerima gratifikasi berupa uang, kemudian tidak menyerahkannya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana yang ditentukan dalam UU tersebut,” ujarnya.
Menurut Arsul, kalau Rommy dianggap terbukti menerima suap, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tentu akan memvonis Rommy atas dasar Pasal 12 (b), bukan Pasal 11 UU No. 20/2001.
Pasal yang digunakan hakim dalam vonisnya, kata Arsul, sama dengan yang dituntut JPU KPK dalam surat tuntutannya.
“Bagi kami di PPP, meski bersedih atas vonis tersebut, ada sedikit kelegaan karena ini lebih merupakan perkara gratifikasi yang tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari daripada soal suap yang digembar-gemborkan di ruang publik dan media,” ujarnya.
sumber: ANTARA
