Harga BBM Tidak Diturunkan, PKS: Masa Rakyat Disuruh Nyubsidi Pertamina?
Jakarta (SI Online) – Di tengah penderitaan wabah Covid-19 ini, mestinya rakyat tidak dibebani dengan harga BBM yang tinggi. Apalagi kalau itu digunakan untuk ‘menyubsidi’ Pertamina.
Selain itu, alasan Pemerintah untuk tidak menurunkan harga BBM di saat harga minyak dunia anjlok dinilai tidak logis dan terkesan mengada-ada. Semua data dan logika yang dipakai Pemerintah untuk mempertahankan harga BBM, justru malah menjadi fakta yang mendukung perlunya penyesuaian harga jual BBM tersebut.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Menteri ESDM, Arifin Tasrif menjelaskan beberapa alasan kenapa Pemerintah tidak menurunkan harga BBM.
Menurut Tasrif, margin (selisih) harga minyak mentah dunia dengan harga jual BBM sangat minim dan dinamis sehingga sangat berisiko jika harus dilakukan penyesuaian tarif. Apalagi, di antara negara ASEAN harga minyak Indonesia relatif murah. Untuk itu Pemerintah memilih sikap “wait and see” untuk menyesuaikan harga BBM.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto merasa sebenarnya ada alasan lain yang dipakai Pemerintah untuk mempertahankan harga BBM. Namun alasan itu tidak dibuka secara transparan dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Jumat 4 Mei 2020 lalu
“Kita sayangkan sikap Pemerintah yang tetap tidak mau menurunkan harga BBM. Padahal itu merupakan keputusan raker Komisi VII dengan Menteri ESDM pekan lalu,” ujar Mulyanto dalam keterangannya, Selasa 12 Mei 2020.
Dengan asumsi harga minyak dunia sekitar 30 USD/barel (asumsi APBN 63 USD/barel) serta nilai kurs dollar sekarang sekitar Rp14.900, maka keuntungan Pertamina diperkirakan dapat mencapai belasan triliun rupiah perbulan.
