SUARA PEMBACA

BBM Sulit, Rakyat Menjerit: Tanggung Jawab Siapa?

Subuh belum lagi berkumandang
Namun antrian telah mengular
Mesin-mesin menunggu bahan bakar
Di antara antrian itu
Ada bayi tujuh bulan dalam dekapan ibu yang lelah
Bukan sekadar mengejar kemewahan
Tapi hanya ingin membawa pulang BBM
Agar roda kehidupan tetap berjalan

Keberadaan bayi dalam gendongan seorang ibu yang mengantre BBM berjam-jam di Makassar tidak cukup hanya menimbulkan rasa iba. Kejadian tersebut tidak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa karena menunjukkan perjuangan rakyat yang semakin berat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Antrean BBM yang mengular selama berjam-jam di SPBU dalam sebulan terakhir tidak hanya terjadi di Makassar, tetapi juga di Lampung, NTT, Yogyakarta, dan Bangka Belitung. Sejumlah warga bahkan harus pulang dengan tangan kosong karena stok BBM di SPBU habis, yang secara otomatis mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik.

Pernyataan pejabat yang menyebut penyebab kelangkaan adalah panic buying, kendala operasional SPBU, atau penimbunan patut dipertanyakan. Masalah ini tidak dapat dipandang sekadar persoalan teknis belaka karena krisis kelangkaan BBM terjadi secara merata di berbagai daerah dan berlangsung lama dengan harga yang terus menanjak.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penyebab mendasar pada tata kelola dan distribusi BBM di Indonesia.

Realita Impor dan Ekspor BBM

Kementerian ESDM (2025) menyatakan cadangan minyak bumi dan kondensat Indonesia mencapai 4,4 miliar barel yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Cadangan terbesar berada di Sumatra bagian tengah (1,33 miliar barel), Jawa bagian timur (878 juta barel), dan Kalimantan (573 juta barel).

Namun, ekonom Fahmy Radhi dari UGM memperkirakan minyak Indonesia hanya cukup untuk kebutuhan sekitar tiga bulan. Capaian lifting minyak Indonesia saat ini berada di kisaran 600 ribu barel per hari, dengan volume yang dapat diolah oleh Pertamina sebesar 400 ribu barel per hari, sementara konsumsi harian nasional mencapai 1,2 juta barel per hari (Katadata.id).

Indonesia mengalami defisit minyak sekitar 800 ribu barel per hari. Kondisi ini dijadikan alasan bagi pemerintah untuk membuka keran impor minyak mentah maupun hasil olahan minyak dari berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Arab Saudi, China, Nigeria, Uni Emirat Arab, Australia, Angola, Gabon, dan Qatar.

Di sisi lain, terdapat realitas kontradiktif ketika Indonesia juga bertindak sebagai pengekspor minyak mentah ke Singapura, Malaysia, China, Korea Selatan, dan Belanda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, total volume impor minyak mentah Indonesia mencapai 16,86 juta ton barel, sedangkan total volume ekspornya tercatat sebesar 3,6 juta ton barel.

Kebijakan BBM Kapitalistik Merugikan Rakyat

Pihak yang menguasai black gold (sebutan untuk minyak mentah) merupakan pengendali ekonomi karena nilainya yang tinggi dan peran vitalnya dalam industri serta transportasi global. Sektor migas menjadi komoditas persaingan antara korporasi dan oligarki di tingkat lokal maupun global.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001, pengelolaan eksplorasi, eksploitasi, dan pemasaran minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Regulasi ini sejak awal menuai kontroversi karena ditengarai merupakan bagian dari Letter of Intent (LoI) yang dianjurkan oleh IMF dan World Bank untuk meliberalisasi sektor strategis.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, Pertamina hanya mengelola 24 persen blok migas nasional, sedangkan sisanya dikuasai oleh kontraktor asing dari Amerika Serikat, Inggris, China, Kanada, Australia, dan Malaysia.

Dalam perjanjian kontrak, negara memperbolehkan KKKS menjual minyak secara langsung ke luar negeri, sehingga kontraktor asing dapat membawa dan menjual minyak ke negara asal atau pasar internasional tanpa memprioritaskan kebutuhan domestik.

Alasan penjualan minyak oleh KKKS ke luar negeri karena keterbatasan infrastruktur dan tenaga ahli dalam negeri dinilai tidak tepat. Ketua Persatuan Insinyur Profesional Indonesia (PIPI), Raswari, menyatakan isu tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Liputan6.com).

1 2Laman berikutnya
Back to top button