Anies, Nasi dan Demokrasi

Nasi itu makanan kebutuhan pokok rakyat. Gak kaya, gak miskin. Gak kenal strata, gak kenal status. Laki-perempuan akil balik, balita pun pada saatnya kemudian makan nasi. Seluruhnya makan nasi. Sampai ada suatu simptom tanpa makan nasi, manusia Indonesia dianggap belum makan apa-apa, meski keniscayaannya sudah banyak yang dimakan. Maka, nasi itu bukan saja pokok, tapi juga dasar. Landasan. Pondasi. Fundamen. Bahkan, Pedoman. Untuk manusia Indonesia hidup dan hidup manusia Indonesia. Artinya, sumber bekal dari suatu kekuatan daya dan energi untuk perjuangan menempuh kelangsungan kehidupan. Lebih jauh dari itu, nasi itu raw materials suatu dan sesuatu yang hakiki. Tumbuh berada di bawah langit, tapi di atas tanah. Bagian dari nature, tapi juga menyentuh bagian dari religiusitas langit. Anugerah bernilai Ketuhanan. Karena mengandung nilai harapan, didambakan dan harus didapatkan.Diperjuangkan dengan penuh perjuangan. Seringkali dengan mengusir waktu, tak kenal siang, tak kenal malam. Adagium nasi seluruhnya yang digambarkan dalam alam bawah sadar, dalam rasa batin, keyakinan dan keimanan maupun pikiran akal sehat dan rasional di atas tadi, sama halnya dengan demokrasi. Pilihan pembedanya hanya satu ditentukan oleh konstitusi Indonesia yang didaulati rakyat dan hukum Tuhan tertinggi . Ada aturan main yang telah disepakati sebagai hal yang pokok, dasar dan landasan, serta pedoman dan haluan juga. Dan fungsi demokrasi itu pilihan untuk menentukan pemimpin rakyat, para pemakan nasi. Jadi, nasi dan demokrasi itu sesungguhnya suatu nilai keniscayaaan, kebenaran dan keyakinan yang merupakan satu kesatuan yang hakiki. Dan ketika politik demokrasi itu harus ditegakkan untuk memilih siapa calon yang akan memimpin, itu sama halnya dengan hakiki politik bagaimana proses “nasi” dimasak, sebagaimana suatu proses “demokrasi” itu diimplementasikan. Bagaimana proses “nasi” dimasak untuk mendapatkan rasa pulen yang paling murni dan asli orisinal untuk mewujudkan hakiki kesejatian demokrasi: Tempatnya bukan di rice cooker, magic com, magic jar, dandang, panci, dsb, tetapi harus di gerabah periuk sebagai warisan alam, tradisi dan sejarah: merekam jejak segala jejak napak tilas segala pengalaman dan perjuangannya semenjak zaman kolonialisasi hingga kemerdekaan. Dibakar api di bawah gerabah periuk di tumpukan batu. Bahan bakarnya pun harus berasal dari kayu, bukan minyak, gas atau listrik. Maka, dengan proses pembakaran yang baik dan memadai, serta dengan menggunakan keseimbangan ukuran air yang layak, memasak nasi di gerabah periuk yang menantang dan penuh perjuangan itu selalu dan pasti akan menghasilkan dua hal: Pertama, menghasilkan nasi yang sangat pulen di makan. Dan hal keduanya, menghasilkan pula nasi sisa berupa kerak nasi atau intip, gumpalan nasi lengket keras dan hitam berasa pahit. Nasi pulen yang dimakan enak oleh seluruh rakyat Indonesia menandakan simbol kemakmuran sebagai hasil yang berasal dari kejayaan demokrasi, sebagai cara sebagaimana proses “demokratisasi” diimplementasikan dan dijalankannya. Sebaliknya, kerak sisa nasi pulen berupa “kerak nasi” adalah, penandaan simbol kemiskinan dan ketertinggalan, kebodohan, keserakahan, kerakusan dan kesombongan, hal-hal yang dalam kesejatian demokrasi, itu telah menyimpang jauh, keluar jalur, dan telah meleset dari nilai kebenaran dan pertanggungjawaban serta kepercayaannya. Dalam konteks demokrasi elektabilitas di Pilpres 2024, sebagai hakiki demokrasi yang diharapkan akan menghasilkan nasi pulen itu, adalah partai-partai yang bakal tergabung di Koalisi Perubahan, sebagai lembaga infrastruktur organik politik yang kandungan gizinya, adalah visi transformatif harapan dan keinginan untuk merestorasi perubahan Indonesia, mewujudkan akselerasi kesetaraan, persatuan dan kesatuan, dan menegakkan serta mengalirkan keadilan itu ke dalam ruang kesejahteraan itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya, nasi kerak, adalah bagian yang ditunjukkan, —kecuali Nasdem, oleh eks atau mantan yang tergabung dalam partai-partai oligarki, termasuk yang diusungnya sang Presiden Jokowi yang telah menjadikan Indonesia negeri “nasi kerak”. Kenapa? Ternyata, dalam nasi kerak itu ada sekumpulan mikroba beracun, tersembunyi dalam gelap dan nyaris tak kelihatan, disebut sebagai segelintir oligarki korporasi yang tidak saja telah menguasai, bahkan telah menjadi biang kerok merusak negara. Negara dirusak dan diruntuhkan oleh konspirasi dan kolusi sangat luas dan dalam dari hulunya Istana, hingga hilirnya Kabinet, lembaga-lembaga dan komisi-komisi tinggi negara. Mereka mengeroyok demi materialisme fana yang seolah nasi pulen, padahal yang mereka gerogoti terus-menerus itu nasi kerak haram yang akan menjebloskannya ke alam neraka yang “baqa”, keaslian abadi alam ukhrawi, Alam Pengadilan Penghisaban kelak. Apa yang dihasilkan —meski produk hukum UU sangat vital, tetapi yang sesungguhnya telah “menyimpang” dari konstitusi hakiki demokratisasi : UU KPK, UU Omnibuslaw, UU BRIN, UU BPIP, UU KUHP, UU IKN, dsb menyangkut turunan perundangan di bawahnya, berupa peraturan dan keputusan. Sesungguhnya seluruhnya produk UU sungsang dan pincang. Sang Presiden boneka itu pun menjalankan pemerintahan negara secara otoriter —kemudian menggunakan Polri dan TNI sebagai penjagal bukan penjaga negara dan UU, Presiden yang seharusnya sudah dimakzulkan dikarenakan sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran konstitusi —tak kentara, dibuat tak jelas hingga terbiarkan jadi pembiaran. Bukan tak ada kekuatan dan kesanggupan rakyat melawannya yang diinisiasi hanya oleh mahasiswa, siswa SMK, organisasi buruh, dan segelintir ormas oposan. Mereka hanya mengalah, bukan kalah. Dan negara “nasi kerak” dikendalikan oleh kepentingan oligarki itu telah mengubah wajah dan wujud negara “nasi kerak” menjadi negara otoritarianisme yang telah memutuskan urat leher kedaulatan negara seharusnya berada di tangan rakyat. Dan sudah pasti efek limbah negara otoritarianisme, adalah kultur perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme di seluruh struktur, strata dan lini pejabat dan jabatan negara! Untungnya, rakyat Indonesia masih diberkahi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, saat era reformasi dalam amandemen UUD 1945-nya membatasi tentang jabatan Presiden hanya menjadi 2 (dua) periode saja. Makanya, segala anasir pemerintahan otoritarianisme dan oligarki korporasi yang telah menjadi negara ini bak “nasi kerak” yang sudah basi, itu harus sudah dibuang, disingkirkan dan dimusnahkan. Sudah tak ada seharusnya, adanya upaya-upaya untuk memperpanjang jabatan tiga periode yang serba direkayasa aspirasinya oleh baik di DPR, DPD, dan para Kepala-Kepala Desa, hingga ormas bayaran sebagai proxy setting , seperti Projo, Musra, dan Nusantara Bersatu. Sudah tak ada seharusnya pula, adanya upaya-upaya merekayasa dan merekonstruksi, untuk mempertahankan legacy kekuasaan lama Jokowi, melalui turunan, koloni, kroni, trah, dan atau merekayasanya dengan “political puppets”. Makanya, sudah tak ada seharusnya terkait pula merekonstruksi berbagai macam kombinasi koaliasi-koaliasi partai politik eks partai oligarki ini, karena “nasi kerak” eks partai oligarki sesungguhnya sudah out of the box politik, telah lebih menjadi dari sekedar limbah, bahkan sampah demokrasi. Lihat saja fakta bukti faktualnya: PDIP dan Puan Maharani semakin terjerat teralienasi, Gerindra ditinggalkan oleh umat Islam, KIB ditinggalkan oleh komunitas dan kelompok akar-akar rumput pendukungnya, PKB jelas ditinggalkan komunitas Gusdurian, NU kultural dan Garis Lurus, dsb. Jadi, kombinasi koaliasi partai maupun bacapres dan bacawapres itu sudah tak laku, tak disukai dan sudah “tersisihkan” dari mesin pendulum pilihan “vote getter” sangat besar kekuatan kedaulatan rakyat. Di titik akhir artikel ini: seluruh rakyat sudah merindukan, berkeinginan dan tengah sangat berharap untuk bisa menikmati kembali nasi pulen yang selama nyaris satu dekade hanya menelan rasa begitu pahitnya nasi kerak. Terkungkung oleh kekuasaan oligarki “penguasa” dan “pengusaha ” yang jauh dari hakiki demokratisasi itu yang hanya menimbulkan disparitas membuat rakyat terjerat dalam kubangan kemiskinan dan pemiskinan. Terlebih, ada seorang calon “master chef” yang akan memasakkan nasi pulen itu menjadi suatu keniscayaan dan kenyataan, serta yang akan memimpin negeri “nasi pulen” ini secara demokratis, yaitu Anies Rasyid Baswedan yang sudah dideklarasikan akan tengah diusung oleh partai-partai tergabung dalam Koalisi Perubahan itu. Melakukan perubahan signifikan Indonesia, seperti yang dituliskannya di koran Kompas akhir-akhir ini, sebagai impresi dan ekspresi pikiran akal sehatnya, suasana kebatinan yang dalam dan menguatkan keyakinan dan keimanannya kepada Allah SWT agar cita-cita perubahan itu tercapai: “Meluruskan Jalan, Menghadirkan Keadilan” bagi seluruh rakyat dan Indonesia. Mustikasari-Bekasi, 20 Februari 2022. Dairy Sudarman, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

SHARE:

Artikel Terkait

Anies Harap MK Berani Berikan yang Terbaik untuk Indonesia

Di Sidang MK, Anies: Pemilu 2024 Tidak Jujur dan Adil

Anies Melihat Jauh ke Depan, Surya Paloh Melihat Jauh ke Belakang

Pantas Saja, Ini ‘Monster’ yang Dilawan Anies Baswedan