Bagaimana Iran Melawan Perang yang Dipaksakan?

Oleh: Mahjoob Zweiri, Akademisi dan analis politik senior yang mengkhususkan diri pada Iran dan Politik Timur Tengah. Dalam wacana politik Iran, konflik besar sering disebut sebagai “perang yang dipaksakan” — perang yang diyakini Iran dipaksakan kepadanya oleh kekuatan eksternal, bukan dipilih oleh Teheran. Para pemimpin Iran mengidentifikasi tiga konflik dalam istilah ini: Perang Iran–Irak (1980–1988), Perang Dua Belas Hari yang dilancarkan Israel pada Juni 2025 dan kemudian diikuti Amerika Serikat, serta perang saat ini yang dimulai pada 28 Februari 2026 ketika Israel dan AS melancarkan serangan terhadap Iran. Jarak 45 tahun antara konflik pertama dan kedua mencerminkan ciri penting dalam pandangan strategis Iran. Terlepas dari retorika dan demonstrasi kesiapan militernya, kepemimpinan politik dan militer negara itu secara historis berusaha menghindari perang langsung karena biaya politik dan ekonomi yang sangat besar. Pola ini juga mencerminkan kecenderungan yang lebih dalam di kalangan kepemimpinan: keengganan terhadap situasi yang mengejutkan atau yang membuat mereka merasa tidak siap. Respons Iran terhadap Arab Spring, misalnya, ditandai kebingungan karena gelombang pemberontakan tersebut mengejutkan kepemimpinan. Rasa terkejut serupa juga membentuk reaksinya terhadap serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Budaya strategis ini membantu menjelaskan respons Iran terhadap perang saat ini: alih-alih mencari kemenangan mutlak, prioritas Teheran adalah memastikan bahwa setiap upaya untuk menggulingkannya membawa biaya regional dan global yang sangat mahal. Preferensi Iran untuk menghindari konfrontasi militer langsung juga terlihat dalam hubungannya dengan kekuatan Barat. Kekhawatiran tentang program nuklir Iran meningkat pada Agustus 2002, ketika gambar pertama fasilitas nuklir Natanz dipublikasikan. Pada tahun-tahun berikutnya, pejabat Iran terlibat dalam berbagai putaran negosiasi — pertama dengan kekuatan Eropa: Inggris, Prancis, dan Jerman, dan kemudian dengan kelompok P5+1: AS, Rusia, China, Inggris, dan Prancis, bersama Jerman. Negosiasi ini mencerminkan preferensi lama Teheran untuk mengelola konfrontasi melalui diplomasi daripada konflik militer langsung. Situasi berubah drastis ketika AS, di bawah pemerintahan pertama Donald Trump, menarik diri dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada Mei 2018. Sejak saat itu, Washington mengadopsi sikap yang jauh lebih agresif terhadap Iran, sementara Israel sangat mendukung garis keras ini dan terus mendorong opsi militer terhadap program nuklir Iran. Ketegangan meningkat lebih jauh pada Januari 2020 dengan pembunuhan Qassem Soleimani, yang secara luas dipandang sebagai arsitek strategi regional Iran dan hubungannya dengan apa yang disebut “poros perlawanan”. Serangan tersebut menandai eskalasi dramatis dalam konfrontasi antara Washington dan Teheran dan memicu kekhawatiran akan perang regional yang lebih luas. Pembunuhan itu disertai kampanye ekonomi yang semakin intensif terhadap Iran melalui kebijakan yang dikenal sebagai “tekanan maksimum”. Kampanye ini tidak hanya menargetkan Iran secara eksternal; ia juga membentuk ulang lanskap politik dan ekonomi internal negara itu. Tekanan ekonomi memperdalam ketidakstabilan domestik Iran, memicu protes dan meningkatkan ketegangan antara negara dan publik. Bersama-sama, perkembangan ini memperkuat keyakinan Teheran bahwa AS dan Israel sedang menyiapkan landasan untuk konfrontasi militer dengannya. Percepatan opsi militer sebagian besar dapat ditelusuri ke peristiwa 7 Oktober. Setelah serangan hari itu terhadap Israel, para pemimpin Israel berargumen bahwa dukungan Iran terhadap Hamas membuatnya secara tidak langsung bertanggung jawab. Sejak saat itu, Iran semakin muncul dalam daftar target strategis utama Israel. Israel mulai mendorong perluasan konflik untuk secara langsung melibatkan Iran, pertama dengan melemahkan Hizbullah, sekutu regional terkuat Iran. Ini diikuti serangkaian konfrontasi antara Israel dan jaringan regional Iran. Ketegangan langsung meningkat pada April 2024 setelah pengeboman konsulat Iran di Damaskus, yang secara luas dipandang sebagai serangan langsung Israel terhadap personel Iran. Bentrokan-bentrokan ini menyerupai operasi pendahuluan menjelang Juni 2025, ketika Israel, dengan dukungan AS, meluncurkan apa yang dipandang Iran sebagai perang nyata terhadapnya. Dari perspektif Teheran, perang itu merupakan upaya Israel untuk memaksakan aturan keterlibatan baru berdasarkan keyakinan bahwa Iran dan sekutu regionalnya telah melemah. Konflik berakhir dengan serangan Israel terhadap tiga fasilitas nuklir utama Iran: Fordow, Isfahan, dan Natanz. Meskipun pertempuran berhenti, ketegangan tidak hilang. Israel dan AS terus memberi sinyal bahwa putaran konfrontasi lain mungkin terjadi, dan persiapan Israel untuk skenario tersebut meningkat. Iran, pada bagiannya, juga tampak mempersiapkan diri untuk putaran kedua. Pada saat yang sama, tekanan internasional terhadap program nuklir Iran meningkat. Seruan untuk menghapus pengayaan uranium, memindahkan uranium yang telah diperkaya, dan membongkar program nuklir Iran — mirip dengan model Libya tahun 2003 — semakin menguat. Negosiasi berlanjut, tetapi banyak di Teheran percaya pembicaraan ini kecil kemungkinan menghasilkan hasil bermakna dan justru hanya membeli waktu untuk pengaturan militer yang mungkin dilakukan. Ketika perang ketiga yang dipaksakan dimulai, tujuan Israel dan AS tampak lebih luas dibanding konfrontasi sebelumnya. Para pemimpin Iran semakin menyimpulkan bahwa perang di masa depan pada akhirnya tidak hanya akan bertujuan merusak program nuklir, tetapi juga melemahkan atau menggulingkan sistem politik itu sendiri. Sebagai hasilnya, para pemimpin Iran mulai mempersiapkan skenario tersebut melalui serangkaian langkah militer dan keamanan. Bagi kepemimpinan di Teheran, kelangsungan hidup tidak hanya terkait kekuasaan politik, tetapi juga pelestarian sistem politik yang berakar pada ideologi Islam Syiah. Karena itu, para pejabat mencoba membuat konsesi dalam negosiasi dengan harapan menghindari konflik yang lebih luas, meskipun banyak yang meragukan diplomasi akan berhasil. Perhitungan ini membentuk persiapan Teheran untuk konfrontasi berikutnya. Ketika perang akhirnya dimulai, dan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei dibunuh bersama beberapa komandan militer senior, respons Iran memperjelas bahwa mereka akan menghadapi konflik ini secara berbeda. Perilaku Iran dalam perang ini dibentuk oleh keyakinannya bahwa konflik tersebut bersifat eksistensial. Inti strategi Teheran adalah meningkatkan biaya perang bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya bagi Iran sendiri. Secara efektif, Iran memberi sinyal bahwa jika tujuan konflik adalah menjatuhkan sistem pemerintahan, maka kawasan yang lebih luas — dan mungkin sistem internasional — tidak akan tetap stabil. Logika ini menjelaskan penargetan Iran terhadap infrastruktur ekonomi dan energi, termasuk sumber daya minyak, pasokan gas, dan Selat Hormuz. Gangguan di koridor ini telah menyebabkan fluktuasi tajam di pasar global, dan gangguan lebih lanjut dapat mendorong harga melonjak signifikan. Melalui strategi ini, Iran berusaha menunjukkan bahwa kejatuhan pemerintah di Teheran tidak akan terjadi dengan mudah. Pada saat yang sama, para pemimpin Iran meyakini bahwa AS dan Israel mengejar strategi kedua yang bertujuan melemahkan negara dari dalam. Doktrin militer menunjukkan bahwa menggulingkan sistem politik biasanya memerlukan pasukan darat, seperti terlihat dalam perang di Irak dan Afghanistan, namun skenario seperti itu tampaknya kecil kemungkinan terjadi dalam kasus Iran. Sebaliknya, Israel dan AS mungkin mencoba mendestabilisasi Iran secara internal dengan mendorong fragmentasi politik dan melemahkan institusi keamanan negara. Tujuannya adalah menguras kepemimpinan secara politik dan militer hingga tidak lagi mampu bertahan. Akibatnya, perhatian meningkat pada kemungkinan mempersenjatai kelompok oposisi, termasuk kelompok Kurdi dan gerakan yang beroperasi di wilayah perbatasan timur Iran dekat Pakistan dan Afghanistan. Teheran merespons dengan memperketat aparat keamanan internal dan mengerahkan kapasitas militer yang lebih besar ke wilayah-wilayah tersebut. Dengan demikian, perang Februari 2026 tampaknya bergerak ke arah yang jelas: entah menggulingkan sistem politik Iran atau mendorongnya ke ambang keruntuhan. Meskipun AS mungkin tidak selalu sepakat dengan Israel dalam setiap detail taktis, keduanya tampak berbagi pandangan bahwa kepemimpinan saat ini tidak boleh bertahan tanpa perubahan. Kepemimpinan Iran yang tersisa memahami hal ini dengan jelas. Karena itu, mereka mengadopsi strategi menaikkan biaya perang, baik secara ekonomi maupun dalam hal keamanan regional. Pada saat yang sama, Israel tampaknya khawatir bahwa Donald Trump bisa secara tak terduga menghentikan konflik. Hal ini mendorong Israel mempercepat serangan yang dirancang untuk melemahkan kepemimpinan Iran secepat mungkin. Sebagai respons, Teheran meningkatkan eskalasinya dengan menggunakan kemampuan militer yang masih tersedia. Hasilnya adalah siklus eskalasi yang semakin intensif yang berisiko mengubah konfrontasi regional menjadi sumber ketidakstabilan ekonomi dan strategis global. Dalam pengertian ini, strategi Iran bukan bertujuan memenangkan perang secara mutlak, melainkan memastikan bahwa biaya perubahan rezim menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh para lawannya. [] Sumber: Al Jazeera

SHARE:

Artikel Terkait

Israel Diam-Diam Bangun 40 Pos Militer Permanen di Gaza

Kegagalan Rencana Trump di Iran

Trump Pilih Damai dengan Iran

Poin Krusial Kesepakatan Iran-AS

Netanyahu Tergilas Poros Washington

Kebijakan Baru Netanyahu: Akan Kuasai 70% Wilayah Gaza