Jika Iran Bergabung dalam Pakta Makkah
Oleh: Yanuardi Syukur, Dosen Antropologi Universitas Khairun, Ternate
Perkembangan geopolitik semakin menarik di Timur Tengah ketika Mehdi Rahimi, kepala kantor berita parlemen Iran, mengumumkan bahwa Teheran telah menerima undangan untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Makkah. Pakta yang ditandatangani Arab Saudi, Turki, dan Pakistan pada 7 Agustus 2026 ini mengusung prinsip pertahanan kolektif ala Pasal 5 NATO.
Jika konfirmasi ini terbukti benar, maka kita sedang menyaksikan pergeseran arsitektur keamanan kawasan yang paling fundamental sejak Perang Dingin berakhir. Iran, yang selama ini menjadi episentrum konflik dengan AS dan Israel, tiba-tiba berada di ambang pintu aliansi pertahanan yang sama dengan dua rival terbesarnya di kawasan.
Ironi sejarah terhampar di sini. Arab Saudi dan Iran telah menghabiskan puluhan tahun untuk saling menghancurkan melalui perang proksi dari Yaman hingga Suriah, dari Lebanon hingga Irak. Hubungan diplomatik mereka yang baru dipulihkan pada 2023 pun segera kembali retak setelah Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke wilayah Riyadh. Turki pun tidak luput dari rudal Iran pada Maret 2026.
Fakta bahwa ketiga negara pendiri—dua di antaranya menjadi sasaran serangan Teheran—kini disebut mengundang Iran bergabung adalah sebuah paradoks yang hanya bisa terjadi ketika ancaman eksistensial dari luar menciptakan logika koalisi yang melampaui permusuhan historis. Ini bukan saja tentang rekonsiliasi, melainkan tentang kalkulasi kelangsungan hidup jangka panjang.
Akar dari perubahan radikal ini adalah satu hal: memudarnya hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Pakta Makkah lahir bukan sebagai instrumen untuk mengisolasi Iran, melainkan sebagai respons atas kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan AS. Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, bahkan dengan tegas menyatakan bahwa pakta ini terbuka dan tidak menargetkan negara tertentu. Mayjen Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, membaca perkembangan ini sebagai konfirmasi bahwa AS akan meninggalkan sekutu-sekutunya di Teluk.
Bagi Iran yang tengah terlibat perang terbuka dengan AS sejak Februari 2026, Pakta Makkah bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk keluar dari isolasi dan mewujudkan visi lamanya tentang tatanan keamanan regional tanpa campur tangan asing.
Namun, setiap terobosan strategis selalu dibayangi oleh kontradiksi internal. Iran menunjukkan sikap yang ambigu—di satu sisi juru bicara Kementerian Luar Negeri menyatakan “tidak ada alasan untuk khawatir,” namun di sisi lain seorang pejabat keamanan senior mengancam akan menyerang negara mana pun yang membantu “perang ekonomi” AS terhadap Teheran.
Dua narasi yang saling bertentangan ini merefleksikan perdebatan sengit di dalam koridor kekuasaan Iran: antara faksi pragmatis yang melihat peluang dan faksi ideologis yang tidak pernah percaya pada niat baik Saudi. Bahkan jika Iran resmi bergabung, kerentanan struktural tetap menghantui, yakni bagaimana mungkin aliansi pertahanan berfungsi ketika dua anggotanya—Riyadh dan Teheran—masih saling melancarkan serangan melalui proksi di berbagai titik konflik?
Tiga skenario prospektif dapat diproyeksikan ke depan sebagai berikut.
Pertama, skenario integrasi sukses. Iran benar-benar bergabung dan Pakta Makkah bertransformasi menjadi kerangka keamanan regional paling inklusif, menyatukan kekuatan ekonomi Saudi, militer Turki, senjata nuklir Pakistan, dan posisi strategis Iran dalam satu blok yang mampu menandingi pengaruh AS dan Israel.
Kedua, skenario polarisasi. Keanggotaan Iran justru memicu pembentukan aliansi tandingan yang dipimpin AS dan Israel, menciptakan dua kubu yang saling berhadapan dan mengubah Timur Tengah menjadi medan perang dingin baru.
Ketiga, skenario kolaps. Ketegangan internal antara Iran dan Saudi melumpuhkan pakta sehingga aliansi ini menjadi tidak pernah berfungsi dalam krisis nyata, seperti halnya Organisasi Kerjasama Islam yang selama ini hanya menjadi forum seremonial tanpa daya eksekusi.
