Geliat Politik Akar Rumput dan Keruntuhan Oligarki

Sesungguhnya oligarki itu takut banget sama akar rumput. Betapa tidak! Jika rakyat= akar rumput sudah terkena dampak yang membuatnya menjadi sengsara dan menderita—seperti masalah modus tiba-tiba kelangkaan minyak goreng dua tahun lalu, akar rumput pulalah yang akan bergeliat dan bergerak melawan oligarki itu. Jika perlu sampai habis-habisan dan NKRI menjadi chaos. Para oligarki sawit itu pasti ngacir, kabur terbirit-birit ke luar negeri. Tetapi, untungnya hal itu tidak sampai terjadi, oligarki masih terselamatkan. Meski rakyat masih dibohongi dengan alasan menyesuaikan harga minyak goreng “murni” di pasar perdagangan global. Rakyat akar rumput masih kebagian, meski cuman minyak goreng “curah” di pasar domestik. Senjata pemerintah upaya meredam. Itulah bentuk konspirasi nyata penguasa dengan oligarki. Terlebih, di dalam kabinet ada menteri “penguasa-pengusaha” sawit. Akibat aji mumpung itu, rakyatlah yang tetap kecemplung. Artinya, akibatnya tetap saja mengorbankan kepentingan rakyat menjadi tidak sehat, sering batuk dan radang tenggorokan, karena sering kebanyakan makanan yang digoreng dengan minyak curah—yang tak pernah diukur oleh pemerintah tingkat higienis dan kelayakan kesehatannya. Apalagi, saat wabah endemik Covid-19 baru mentas. Derita akar rumput itu sudah sungguh tak terperikan! Jadi, sesungguhnya oligarki itu cemen beraninya hanya bersembunyi dan berlindung di ketiak pejabat rezim penguasa. Makanya, demokrasi jadi rusak memunculkan pemerintahan Jokowi rezim penguasa otoriter, karena oligarki menyogok, menekan dan mendorong penguasa untuk membohonginya, mengelabuinya, dan mengalihkan isu-isu kepada rakyat akar rumput. Bahkan, tak jarang disuruh langsung melawannya. Rezim penguasa, mendapatkan sogokan dari oligarki untuk membiayai Polri dan TNI menjadi bak anjing “Herder dan Bulldog” untuk menghalau perlawanannya, ketika para akar rumput demontrans melakukan “jalan panjang” demonstrasi berjilid-jilid mengusung penolakan terbitnya UU KPK, UU BRIN, UU KUHP, UU IKN, dan UU Omnibuslaw. Yang seluruhnya untuk kepentingan oligarki dengan para pejabatnya yang korup itu. Atau, dengan cara lain, bisa jadi rezim penguasa tinggal telepon ke Ketua Satgassus Polri dengan memakai dana mafia bandar judi, narkoba, uang pampasan hasil korupsi, dll. Sampai polisi dan TNI tega dan tak peduli menembakkan gas air mata, water cannon, tak jarang menggunakan peluru karet dan beneran. Padahal yang dilawan itu cuman anak-anak SMK dan mahasiswa, serta kelompok buruh kecil. Bukankah itu berarti Polri dan TNI bak bujang dan jongos oligarki dan rezim itu sebenarnya cemen dan takut kepada mereka para demonstran, yang masih bagian dari rakyat akar rumput juga? Itu semua menunjukkan adagium bahwa salah satu lembaga tinggi negara kepolisian itu sungguh-sungguh bobrok menandai negara ini sudah penuh borok yang kejahatannya telah dilakukannya secara berjamaah oleh seluruh lembaga dan komisi tinggi negara itu. Maka, dengan tewasnya Joshua Hutabarat dalam kasus Ferdy Sambo itu —sebagai blessing in disguise, sudah selayaknyalah almarhumah dijadikan pahlawan bangsa dikarenakan betapa beliau telah membongkar “aib besar” negara dan bangsa ini yang sungguh memalukan, tetapi para pejabat sudah ditempeli bedak “rai gedek”, alias tebal muka yang tak dihiraukannya. Oleh karena itu saat momentum terjadinya kalibrasi demokrasi pada Pemilu dan Pilpres 2024 nanti. Rakyat akar rumputlah —yang sudah menahan dan menumpuk rasa kesabaran tanpa geliat gerakan inskontusional, ternyata masih mengambil pilihan jalan bijak dan terbaik melalui proses demokratisasi untuk melakukan pergantian kepemimpinan bangsa dan negara yang akan menentukan siapa yang paling tepat dalam penentuan keterpilihannya. Dan sebenarnya kita tengah menyaksikan suatu proses besar dan revolusioner dengan bakal tumbang dan keruntuhannya partai-partai oligarki dikarenakan kehilangan konstituen dari akar-akar rumputnya. Lihat saja PDIP, “The Champion Party”, sang pemegang kuota PT 20% sendirian dan tanpa harus koalisi, malah tengah semakin teralienasi. Puan Maharani “Ratu Mahkota”, pemegang legacy generasi penerus trah tradisi Sokarnoisme, masih tak beranjak naik pula dari keterpurukan elektabilitasnya. Ini bisa menjadi parameter dan menandakan pula betapa telah “menghilang” kekuatan akar-akar rumput pendukungnya. Atau adanya proxy setting -akibat pengaruh kekuatan Jokowi Presiden masih didukung oleh Oligarki —meski jadi petugas di partai moncong banteng itu, secara diam-diam tengah melakukan politik “inward breaking”, memecah dan mengubah persepsi politik pengikutnya dari dalam internal partai PDIP sendiri agar kekuasaan Megawati dan turunannya harus berakhir. Selanjutnya, memgumpan “politik dua kaki” kepada Ganjar Pranowo yang sesungguhnya hanyalah sebagai boneka. Satu kaki tetap di PDIP, kaki lainnya di koalisi KIB, setelah menjadi koalisi pertama yang “minggat” bersama dari kelompok partai-partai oligarki yang dilokomotifi oleh PDIP. Tetapi, bukti fakta faktual apa yang kemudian terjadi? Salah satu representasi organisasi akar rumput Joman yang dikenal murni, geniun dan militan mendukung Jokowi dan GP Mania yang mendukung Ganjar, kedua-duanya menyatakan mundur. Sebaliknya, di KIB banyak organisasi akar rumput, di antaranya Musra, Projo dan Nusantara Bersatu —sukarelawan yang semuanya eks kader PDIP, yang merupakan proxy setting-nya KIB tujuannya mendukung Jokowi untuk memperpanjang tiga periode dan Ganjar untuk Bacapres, malah di dalam internal partai KIB sendiri “menggembos”, terutama oleh kader partai yang mewakili akar rumput partai itu secara de facto, justru mendukung Anies Rasyid Baswedan. Golkar, terutama di akar rumput komunitas kaum muda kader Golkar membentuk Go-Anies yang secara resmi mendeklarasikan dukungannya kepada Anies. Juga dari akar rumput kader PAN membentuk Anies Amanat Nusantara . Sementara PPP, dari kader partai akar rumputnya membentuk Forum Ka’bah Membangun (FKM). Ketiganya masing-masing itu kemudian bergabung membentuk wadah koordinasi nasional Sekretariat Bersama Kuning Ijo Biru (KIB). Apalagi di kasus yang berbeda dengan akar rumput partai Gerindra. Yang sudah jauh-jauh hari membelot, ketika Prabowo dan Sandi bergabung di Kabinet Jokowi yang jelas-jelas mengkhianati perjuangan para akar rumput ini. Sudah pasti para akar rumput, termasuk di dalamnya banyak ormas Islam, dan mayoritas umat Islam seluruhnya —yang juga dahulu telah dinaungi fatwa “Ijtima Ulama”, mendukung Anies Baswedan. Mirip dengan yang terjadi dengan partai yang menjadi koalisisnya, PKB. Secara internal yang sudah lama semenjak almarhum Gusdur lengser merasa dikecewakan, kelompok akar rumput Gusdurian dan komunitas akar rumput NU Kultural dan Garis Lurus sudah dapat dipastikan dukungannya kepada Anies Baswedan. Jadi, semakin akan nyata dan niscayalah geliat politik akar rumput itu telah menggoyahkan kekuatan partai-partai oligarki yang telah terpecah-pecah menjadi koalisi-koalisi yang justru semakin melemahkan posisi elektabilitasnya setelah ditinggalkan Jokowi yang menurut perintah UUD 1945 memang harus berakhir. Jika oligarki pun harus memaksakan kehendak untuk terus melakukan cara meloloskan Jokowi agar berhasil memperpanjang jabatan tiga periode itu pun terlalu berisiko besar. Tidak hanya karena Jokowi memang telah melanggar konstitusi yang bakal akan dipidanakan berat, tetapi yang paling ditakutkan oleh oligarki itu pasti akan berhadap-hadapan dengan rakyat akar rumput melakukan people power. Oligarki daripada akan menghadapi keruntuhan besar dan kehancuran total akibat dampak dan ekses dari people power itu, mendingan melakukan upaya-upaya kompromistis dengan pemerintah baru yang diprediksi bakal dipimpin oleh bacapres 2024, Anies Rasyid Baswedan. Kenapa begitu yakin dengan Anies yang bakal terpilih menggantikan kepemimpinan negeri ini? Jawabannya karena Anies tengah dan telah didukung oleh pelbagai dan banyak latar belakang dari kekuatan akar-akar rumput. Tidak saja dari akar rumput kader partai lawan eks partai-partai oligarki yang “menggembos”, juga dari akar rumput anggota partai Koalisi Perjuangan sendiri. Bahkan, yang luar biasa justru mendapat dukungan akar rumput secara murni, geniun, mandiri dan militan yang secara sukarela politik, tanpa pamrih dan tanpa vested interested membuka dan memperbesar ruang partisipasi publik untuk mendukung Anies. Yang dalam proses kalibrasi demokrasi yang ditandai dengan pergantian kepemimpinan suatu negara dan bangsa, adalah ansich secara hukum sebagaimana disebut di dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai cerminan perwujudan kekuatan kedaulatan rakyat sesungguhnya, sejatinya. Maka, akhirnya oligarki harus melakukan upaya kompromistis dengan dengan pemerintahan baru yang kelak akan dipimpin oleh Anies Rasyid Baswedan. Tetapi bentuk dan cara kompromistisnya jangan berharap dengan Anies dilakukan dengan cara konspirasi, kolusi dan nepotisme, apalagi korupsi—sebagaimana lazim dilakukan oleh rezim penguasa sekarang. Tetapi, oleh Anies caranya akan diarahkan kepada kepentingan-kepentingan rakyat akar rumput yang saat ini tengah menuntut hak keadilannya demi kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Sanggupkah oligarki itu berbagi keadilan untuk kesejahteraan bersama rakyat Indonesia? Atau sebaliknya harus hengkang dari tanah air ibu pertiwi ini? Wallahua’lam Bishawab. Mustikasari-Bekasi, 12 Februari 2023 Dairy Sudarman, Pemerhatii politik dan kebangsaan.

SHARE:

Artikel Terkait

Anies Baswedan: Seorang Pemimpin Harus Punya Nilai Bukan Program Belaka

Insyaallah Anies Akan Bentuk Ormas

Politik Air Keruh

Jangan Minta Anies Arahkan Pilihan untuk Pilgub Jakarta