Pelajar Islam Indonesia: Negara Tidak Boleh Tunduk kepada Kepentingan Oligarki
Jakarta (Suaraislam.id) – Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) menyampaikan pernyataan sikap nasional terkait penegakan hukum, dugaan kejahatan keuangan negara, keadilan ekologis, dan kedaulatan rakyat dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam pemaparannya, Ketua Umum PB PII, Amsal Alfian, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh dikuasai oleh segelintir elite maupun dijadikan ladang eksploitasi bagi kepentingan pemodal yang mengeruk kekayaan bangsa. Menurutnya, negara harus berdiri tegak sebagai negara hukum yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat.
Amsal menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang mencuat belakangan ini, mulai dari dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik, manipulasi ekspor, transfer pricing, penyimpangan perpajakan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga penguasaan sumber daya alam yang merugikan masyarakat, harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh aparat penegak hukum.
“Negara tidak boleh gentar, tidak boleh lamban, apalagi tunduk pada tekanan kepentingan tertentu. Hukum tidak boleh tajam kepada rakyat kecil, tetapi tumpul kepada pemilik modal dan mereka yang berlindung di balik kekuasaan,” tegas Amsal.
Ia menekankan bahwa seluruh dugaan pelanggaran tersebut harus diusut secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih. Proses penegakan hukum juga harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, tanpa menjadikannya alasan untuk menghambat pengungkapan kebenaran.
Enam Tuntutan PB PII
Dalam pernyataan sikap bertajuk “Menegakkan Keadilan, Melawan Perampasan Hak Rakyat, Mengawal Kedaulatan Negara!”, PB PII menyampaikan enam tuntutan utama.
Pertama, mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal dan mengungkap jika terdapat upaya makar terhadap kedaulatan negara.
PB PII mendesak aparat penegak hukum mengungkap seluruh pihak yang terlibat, mulai dari aktor intelektual, pemberi perintah, penyandang dana, hingga jaringan pelaksana. Jika ditemukan bukti adanya upaya mengintimidasi, melumpuhkan, atau mengendalikan institusi negara demi kepentingan tertentu, persoalan tersebut harus didalami secara serius sebagai dugaan ancaman terhadap kedaulatan negara.
Kedua, membongkar kejahatan keuangan negara dan mengembalikan kekayaan hasil kejahatan kepada rakyat.
PB PII menyoroti dugaan manipulasi ekspor, under invoicing, transfer pricing yang tidak wajar, serta berbagai modus penggerusan penerimaan negara. Amsal menegaskan bahwa praktik tersebut tidak boleh dibiarkan karena berpotensi merampas hak dan kesejahteraan masyarakat.
“Para penjahat keuangan negara telah 34 tahun merampok keuangan negara, membegal hak dan kesejahteraan rakyat. Negara harus menelusuri, membekukan, merampas, dan menyita aset yang terbukti berasal dari tindak pidana melalui proses hukum yang sah,” demikian sikap PB PII.
Ketiga, membersihkan sektor perpajakan dan menghentikan fasilitas bagi pengemplang pajak serta praktik kolusi.
PB PII mendesak pemerintah mengevaluasi seluruh fasilitas dan insentif perpajakan agar tidak disalahgunakan oleh perusahaan maupun pihak tertentu. Aparat pajak yang terbukti memperjualbelikan kewenangannya harus diproses melalui mekanisme pidana, etik, dan administratif.
Keempat, mengusut karhutla dan perampasan sumber daya alam, termasuk menindak korporasi yang terbukti melanggar.
PB PII meminta pengusutan tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga aktor pengambil keputusan, pemilik manfaat (beneficial owner), jaringan pembiayaan, dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan. Terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, negara harus mengambil tindakan hukum, termasuk penyitaan aset serta pencabutan atau evaluasi izin usaha sesuai ketentuan.
Kelima, menegakkan kedaulatan ekonomi Indonesia dalam hubungan dagang dengan Singapura.
PB PII mendukung langkah pemerintah untuk menghentikan ekspor gas ke Singapura apabila diperlukan guna menjamin kebutuhan domestik dan memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah juga didorong mengkaji kembali kebijakan ekspor minyak dan sumber daya alam lainnya dengan mengutamakan kepentingan nasional, hilirisasi, serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
PB PII menilai hubungan perdagangan internasional harus dibangun secara setara dan saling menguntungkan, bukan menempatkan Indonesia hanya sebagai pemasok bahan mentah sementara nilai tambah lebih besar dinikmati pihak luar.
Keenam, mengembalikan kedaulatan rakyat atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam Indonesia.
PB PII menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpedoman pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara harus memastikan kekayaan nasional tidak dikuasai praktik oligarkis, manipulasi, maupun kolaborasi kepentingan yang mengorbankan bangsa.
