Hanya Islam lah yang Mampu Menjungkalkan Anasir dan Gerakan Komunis PKI
Itu jelas-jelas tidak hanya melanggar hukum kepatutan perihal etika, bahkan kekuasaan rezim Jokowi memaksakan kehendak mendirikan kerajaaan politik dinastinya secara mendadak itu sudah menginjak-injak dan memperkosa konstitusi negara itu sendiri.
Sehingga, sangat sepantasnyalah jika majalah Tempo dalam edisi terbarunya, menyebut Gibran sebagai anak haram konstitusi.
Akhirnya, yang kemudian mengundang kepenasaran pertanyaan, adalah alasan-alasan apa yang melatarbelakangi sehingga Jokowi itu begitu ambisius mempertahankan kekuasaannya? Dan itu sudah jelas direfleksikan melalui Gibran sebagai Wapres Prabowo?
Yang jika paslon ini memenangkan kontestasi Pilpres 2024 betapa Prabowo itu akan mudah disetir oleh kekuasaan Jokowi itu melalui Gibran yang sudah diakui oleh Prabowo sendiri kompromistisnya?
Pertama, jika jawabannya demi kepentingan keberlanjutan pembangunan nasional, itu sekedar diplomasi yang bersifat euphimisme. Yang justru bisa diperolok-olok oleh publik karena kebiasaan Jokowi yang seringkali mengumbar kebohongan.
Karena sesungguhnya urgensinya memberlanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah dicapai akan masih banyak lagi faktor yang perlu dipertimbangkan conditio sine qua none-nya, bukan?
Kedua , juga jika dikarenakan hanya dilandasi ketakutan Jokowi yang jika kalah akan dihadapkan banyak masalah hukum pidana, adalah hal yang masih bisa dipungkiri.
Diperlukan proses jalan panjang untuk menemukan dua alat pembuktiannya. Apalagi, tidak pernah ada dalam sejarah jabatan kepresidenan mantan Presiden kena hukuman
pidana.
Dan ketiga , justru hal ini yang bakal dikuatirkan relevansinya terkait misi keberlanjutan Jokowi itu bermuara kepada kepentingan —yang secara sadar atau tidak sadar ditumpangi dan atau diboncengi oleh anasir dan gerakan komunisme alias PKI.
Selama ini sengaja anasir dan gerakan komunisme PKI itu dibiarkan dipersenjatai dengan strategi laten. Dalam ketersembunyian dan kesunyisenyapan. Tak berciri dan tak pernah ada penampakan.
Karena strategi itu akan semakin menguntungkan bilamana kemudian berlindung di bawah kekuatan dan kekuasaan para korporasi oligarki yang kini menggenggam kekuasaan Jokowi pula.
Terlebih, kepentingan ekonomi Indonesia lebih dari 80% tengah dikuasai oleh tak lebih hanya sembilan naga oligarki korporasi konglomerasi yang seluruhnya turunan China.
