Hindutva, Apa Akar Gerakan Politik Ini?

Oleh: Hamza Ghadban* Pada 14 Mei, pengadilan tinggi negara bagian Madhya Pradesh di India tengah memutuskan bahwa Masjid Kamal Maula yang telah berdiri selama berabad-abad di kota Dhar sebenarnya adalah kuil yang didedikasikan untuk seorang dewi Hindu. Dua hari kemudian, bendera-bendera saffron yang identik dengan kelompok kanan jauh Hindu memenuhi lokasi tersebut, sementara para pendukung merayakan putusan itu dan merekam ritual yang dilakukan di sana. Masjid Kamal Maula, yang juga dikenal sebagai kompleks Bhojshala, telah menjadi objek sengketa selama puluhan tahun. Klaim semacam itu juga tidak hanya terjadi pada masjid tersebut. Aktivis Hindutva sayap kanan di berbagai wilayah India telah mengajukan klaim serupa—bahwa suatu masjid dibangun di atas kuil Hindu—dan semakin berani sejak naiknya Narendra Modi ke tampuk kekuasaan pada 2014. Modi adalah pemimpin Bharatiya Janata Party (BJP), yang menganut ideologi yang dikenal sebagai Hindutva. Namun, apa sebenarnya Hindutva, dan bagaimana gerakan ini muncul? Apa arti Hindutva? Hindutva adalah ideologi politik dan nasionalisme sayap kanan yang mendefinisikan identitas budaya dan nasional India berdasarkan interpretasi tertentu terhadap nilai-nilai Hindu. India secara konstitusional adalah negara sekuler, tetapi para pendukung Hindutva menginginkan agar Hinduisme dijadikan agama resmi negara. Istilah "Hindutva" terdiri dari dua bagian: Hindu: berasal dari kata Sanskerta Sindhu, nama kuno Sungai Indus. Dalam perkembangan bahasa, bangsa Persia kuno mengganti huruf "S" menjadi "H", sehingga istilah "Hindu" digunakan untuk menyebut penduduk yang tinggal di seberang sungai tersebut. -tva: akhiran dalam bahasa Sanskerta yang berarti "hakikat", "esensi", atau "keadaan menjadi". Secara harfiah, Hindutva berarti "esensi Hindu" atau "identitas Hindu". Bagaimana Hindutva bermula? Nasionalisme Hindu muncul sebagai reaksi terhadap cara kolonial Inggris memandang agama Hindu. Namun kemudian berkembang menjadi ideologi mayoritarian yang melihat identitas India melalui tafsir tertentu terhadap Hinduisme. Kemunculannya bertepatan dengan meningkatnya ketegangan Hindu-Muslim pada awal abad ke-20 di bawah pemerintahan Inggris. Ketegangan tersebut akhirnya memuncak dalam pembagian anak benua India saat kemerdekaan tahun 1947 dan lahirnya Pakistan berdasarkan identitas agama. Pejuang kemerdekaan sekaligus ideolog India, Vinayak Savarkar, menciptakan istilah "Hindutva" dalam pamfletnya tahun 1923 berjudul Essentials of Hindutva. Ia menggambarkan identitas Hindu sebagai kesatuan wilayah, budaya, dan sejarah, dengan India sebagai tanah leluhur sekaligus tanah suci umat Hindu. Berdasarkan gagasan tersebut, sebagian pemikir Hindutva berpendapat bahwa umat Muslim dan Kristen tidak sepenuhnya menjadi bagian dari bangsa India karena tempat-tempat suci mereka berada di luar India. Padahal India memiliki salah satu populasi Muslim terbesar di dunia dan jumlah umat Kristen yang lebih banyak dibandingkan sejumlah negara Eropa seperti United Kingdom. Savarkar sendiri tetap menjadi tokoh kontroversial. Ia terkenal karena pernah menulis surat kepada pemerintah kolonial Inggris untuk memohon pembebasannya dari penjara terkenal di Kepulauan Andaman. Dari gagasan menjadi gerakan Pada 1925, ideolog Hindutva awal, Keshav Baliram Hedgewar, mendirikan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), organisasi induk gerakan politik mayoritarian Hindu. RSS awalnya berfokus pada pengorganisasian dan penguatan komunitas Hindu melalui kegiatan sosial dan budaya lokal. Seiring waktu, organisasi ini berkembang menjadi jaringan luas yang mencakup: Kegiatan keagamaan Pendidikan Kesehatan Penerbitan Politik mahasiswa Serikat pekerja Sebagian pemimpin awal RSS secara terbuka dalam tulisan mereka mengagumi kaum fasis Eropa dan cara mereka menangani kelompok minoritas agama dan etnis. Setelah kemerdekaan India, gerakan ini menghadapi tekanan besar setelah pembunuhan Mahatma Gandhi pada 1948. Pembunuh Gandhi adalah mantan anggota RSS. Savarkar juga sempat ditangkap terkait kasus tersebut, tetapi akhirnya dibebaskan karena jaksa tidak dapat menghadirkan bukti yang cukup. Kemudian gerakan ini memasuki ranah politik dengan mendirikan partai pada 1951 yang akhirnya berkembang menjadi BJP pada 1980. Kebangkitan BJP Pengaruh politik BJP meningkat tajam pada 1980-an dan 1990-an dengan mengusung pembangunan Kuil Ram di kota Ayodhya di lokasi berdirinya Masjid Babri. Pada 1992, penghancuran Masjid Babri oleh aktivis yang berafiliasi dengan RSS dan BJP memicu gelombang kekerasan komunal di seluruh India. Setelah peristiwa itu: BJP menjadi partai terbesar di tingkat nasional pada 1996, tetapi pemerintahannya hanya bertahan 13 hari. Kembali berkuasa pada 1998, namun jatuh setelah 13 bulan. Menang lagi pada 1999 dan memimpin koalisi selama lima tahun hingga 2004. Setelah satu dekade pemerintahan Kongres, Modi memenangkan pemilu 2014 dengan mandat terbesar yang diperoleh partai mana pun sejak 1984. Pemikiran dan Ideologi Ideologi Hindutva berpendapat bahwa identitas India pada dasarnya berakar pada budaya dan peradaban Hindu. Ideologi ini mengandalkan narasi sejarah yang menggambarkan masa pemerintahan Islam dan Mughal sebagai periode yang melemahkan warisan Hindu, sehingga diperlukan pemulihan identitas Hindu dan penguatan perannya di ruang publik. Beberapa gagasan utamanya: Menafsirkan ulang sejarah dari sudut pandang nasionalis Hindu. Memandang India sebagai entitas peradaban yang suci. Mendorong kembalinya orang-orang yang diyakini berasal dari keluarga Hindu ke agama leluhur mereka. Memberikan status nasional kepada simbol-simbol seperti sapi dan bahasa Sanskerta. Para kritikus membedakan Hindutva sebagai proyek politik nasionalis dengan Hinduisme sebagai agama dan filsafat spiritual. Menurut mereka, Hindutva mempolitisasi agama dan dapat bertentangan dengan nilai-nilai toleransi serta non-kekerasan yang selama ini menjadi ajaran penting dalam Hinduisme. Hindutva dalam praktik politik Sejak BJP berkuasa, prinsip-prinsip Hindutva semakin masuk ke dalam bidang politik dan legislasi. Pendukungnya berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan tersebut melindungi identitas nasional India. Namun para pengkritik menilai kebijakan itu mengikis pluralisme agama dan budaya. Beberapa langkah yang paling menonjol: Pencabutan Pasal 370 Pada 2019, pemerintah mencabut Pasal 370 Konstitusi India yang memberikan status otonomi khusus kepada wilayah mayoritas Muslim, Jammu dan Kashmir. Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAA) Juga pada 2019, pemerintah mengesahkan CAA yang mempercepat pemberian kewarganegaraan kepada kelompok imigran tertentu dari negara-negara tetangga, tetapi tidak mencakup umat Muslim. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada Maret 2024. CAA juga dikaitkan dengan National Register of Citizens (NRC), yang menurut para pengkritik berpotensi menyebabkan jutaan Muslim kehilangan kewarganegaraan dan dicap sebagai pendatang ilegal. Kebijakan di tingkat negara bagian Beberapa negara bagian menerapkan: Pembatasan yang lebih ketat terhadap penyembelihan sapi. Undang-undang yang mengatur perpindahan agama. Regulasi terhadap pernikahan beda agama. Seruan penerapan Uniform Civil Code yang menggantikan sebagian hukum keluarga khusus bagi kelompok minoritas. Kelompok-kelompok nasionalis Hindu Hindutva juga dikaitkan dengan munculnya kelompok nasionalis Hindu seperti Bajrang Dal. Kelompok-kelompok ini dituduh terlibat dalam tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap Muslim, Kristen, dan kelompok sosial marjinal, terutama terkait isu sapi dan perpindahan agama. Pada Januari 1999, ketika BJP berkuasa, aktivis Bajrang Dal membakar hidup-hidup misionaris Kristen Australia, Graham Staines, beserta dua putranya saat mereka tidur di dalam mobil. Pada 2002, ketika Modi menjabat kepala menteri Gujarat, India mengalami salah satu pembantaian Muslim terburuk dalam sejarah modernnya setelah sekelompok peziarah Hindu tewas terbakar di dalam kereta dalam insiden yang hingga kini masih diperdebatkan penyebabnya. Kelompok-kelompok kanan jauh India yang secara ideologis sejalan dengan RSS juga dituduh melakukan puluhan aksi lynching (pembunuhan massa tanpa proses hukum) terhadap Muslim sejak 2014, sering kali dengan tuduhan membawa sapi untuk disembelih. Menurut para pengkritik, dalam hampir semua kasus tersebut para pelaku pembunuhan tidak dihukum, dan dalam sejumlah kasus justru keluarga korban yang menghadapi tuntutan hukum. [] Sumber: Al Jazeera

SHARE:

Artikel Terkait

Di Balik Aksi Protes ‘Kecoak’ yang Menantang Pemerintahan Modi di India

Politik Kecoak India Bukan Lelucon

Majelis Ormas Islam Tolak Kunjungan PM India Terkait Islamofobia

AI Jadi Senjata Baru Tindakan Pelecehan terhadap Muslimah India

Narendra Modi Gunakan Meriam untuk Bunuh Kecoak

Partai Kecoak Guncang India, Jutaan Pemuda Bersatu Sindir Hakim Agung