Hindutva, Apa Akar Gerakan Politik Ini?
Hindutva sangat berbeda dengan Hinduisme. Yang satu adalah gerakan politik mayoritarian abad ke-20, sedangkan yang lainnya adalah agama kuno.
Pemikiran dan Ideologi
Ideologi Hindutva berpendapat bahwa identitas India pada dasarnya berakar pada budaya dan peradaban Hindu.
Ideologi ini mengandalkan narasi sejarah yang menggambarkan masa pemerintahan Islam dan Mughal sebagai periode yang melemahkan warisan Hindu, sehingga diperlukan pemulihan identitas Hindu dan penguatan perannya di ruang publik.
Beberapa gagasan utamanya:
- Menafsirkan ulang sejarah dari sudut pandang nasionalis Hindu.
- Memandang India sebagai entitas peradaban yang suci.
- Mendorong kembalinya orang-orang yang diyakini berasal dari keluarga Hindu ke agama leluhur mereka.
- Memberikan status nasional kepada simbol-simbol seperti sapi dan bahasa Sanskerta.
Para kritikus membedakan Hindutva sebagai proyek politik nasionalis dengan Hinduisme sebagai agama dan filsafat spiritual.
Menurut mereka, Hindutva mempolitisasi agama dan dapat bertentangan dengan nilai-nilai toleransi serta non-kekerasan yang selama ini menjadi ajaran penting dalam Hinduisme.
Hindutva dalam praktik politik
Sejak BJP berkuasa, prinsip-prinsip Hindutva semakin masuk ke dalam bidang politik dan legislasi.
Pendukungnya berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan tersebut melindungi identitas nasional India. Namun para pengkritik menilai kebijakan itu mengikis pluralisme agama dan budaya.
Beberapa langkah yang paling menonjol:
Pencabutan Pasal 370
Pada 2019, pemerintah mencabut Pasal 370 Konstitusi India yang memberikan status otonomi khusus kepada wilayah mayoritas Muslim, Jammu dan Kashmir.
Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAA)
Juga pada 2019, pemerintah mengesahkan CAA yang mempercepat pemberian kewarganegaraan kepada kelompok imigran tertentu dari negara-negara tetangga, tetapi tidak mencakup umat Muslim.
Undang-undang tersebut mulai berlaku pada Maret 2024.
CAA juga dikaitkan dengan National Register of Citizens (NRC), yang menurut para pengkritik berpotensi menyebabkan jutaan Muslim kehilangan kewarganegaraan dan dicap sebagai pendatang ilegal.
Kebijakan di tingkat negara bagian
Beberapa negara bagian menerapkan:
- Pembatasan yang lebih ketat terhadap penyembelihan sapi.
- Undang-undang yang mengatur perpindahan agama.
- Regulasi terhadap pernikahan beda agama.
- Seruan penerapan Uniform Civil Code yang menggantikan sebagian hukum keluarga khusus bagi kelompok minoritas.
