Indonesia ‘No Jokowi’

Pasca penetapan pemenang pemungutan suara Pilpres 2024 suasana dan kondisi kegentingan politik bangsa justru terasa semakin menguat. Keempat sesepuh para pemimpin elite politik yang paling berpengaruh di negeri saat ini, yaitu: Pertama, Megawati Soekarnoputri masih belum bersikap dan mengambil cara “diam”. Meskipun, keputusannya tengah sangat dinantikan untuk kelancaran dan keberlangsungan Hak Angket di DPR sebagai upaya menyelidik dan menyidik kecurangan TSM Pilpres dan Pemilu 2024 yang terasa fulgar memang. Yang bisa saja efeknya berimbas —dikarenakan dorongan pelbagai elemen publik yang sangat berpengaruh — mengarah ke pemakzulan Jokowi; Sementara, kedua, pinisepuh politikus Amin Rais tetap garang dan menempatkan dirinya sebagai oposisional garis keras yang tetap bertujuan memakzulkan Jokowi sekaligus mendiskualifikasi paslon 02 tanpa kecuali. Dikarenakan dengan terang-benderang dan secara kasat mata Jokowi telah melakukan kecurangan dan keculasan terhadap Pilpres dan Pemilu 2024 yang dianggapnya paling buruk dan brutal di sepanjang sejarah penyelenggaran transisi demokrasi itu berlangsung. Sedangkan, ketiga, Surya Paloh baru saja mengambil keputusan mengejutkan dengan menerima kemenangan “semu” Prabowo Subianto —yang ntahlah di beberapa hari krusial ini kenapa selalu dan datang hanya sendirian tanpa Gibran— menyambutnya dengan karpet merah; Sedangkan, keempat dinaungi fleksibilitas strategi pemikiran politik Jusuf Kalla kerap masih melekat dan merangkul Anies-Muhaimin yang justru semakin menebal dan mengkristal militansinya terhadap perjuangan dan kejuangan menuju perubahan Indonesia lebih baik. Dengan tekad tetap tegak lurus melalui Tim Nasional Hukum Amin di-back up 1000 pengacara menggugat dan mengajukan legal standing untuk membatalkan terhadap amar putusan penetapan KPU No.360 tahun 2024 perihal hasil Pilpres dan Pemilu tersebut. Dan yang paling menarik dengan adanya target sasaran baru —bukan mendiskualifikasi paslon 02—tetapi menyelenggarakan Pilpres ulang dengan syarat Prabowo mencari pasangan pengganti Gibran. Sekaligus, upaya ini sebagai refleksi dan ekspresi diplomasi hukum strategis bersifat imparsial dan holistik bertujuan memudahkan kelolosan kemenangannya atas gugatan di pengadilan MK dengan memberikan kesadaran dan keyakinan sepenuhnya kepada MK: Bahwa putusannya yang kelak diambil, adalah semata-mata hanya independen murni dan sebenar-benarnya tak berimplikasi adanya pengaruh rezim penguasa. Serta akan berdampak positif untuk memulihkan dan menyembuhkan luka baru kelembagaan MK ini atas kesalahan mengesahkan Gibran sebagai cawapres Prabowo yang telah dicap oleh publik sebagai Anak Haram Konstitusi. Juga untuk menyeret dan menarik paslon 03 untuk melakukan hal yang sama melakukan gugatan ke MK. Paling tidak untuk menyamakan persepsi agar gugatannya sama dalam kerangka tuntutan bisa diselenggarakannya Pilpres dan Pemilu ulang dengan Prabowo mencari pengganti wakilnya dan tanpa berpasangan lagi dengan Gibran. Sehingga, inilah keputusan yang dianggap paling berimbang dan fairness untuk menunjukkan kepada ketiga paslon 01, 02 dan 03 melakukan keberlanjutan proses demokratisasi tak terpasung oleh rezim penguasa, melainkan secara bebas terbuka, berkejujuran dan berkeadilan. Namun, kondisi dan suasana kegentingan politik itu akan kembali memanas dan kemudian meledak menjadi chaos dan destruktif bilamana Jokowi tetap berambisi dan memaksakan kehendak untuk melegitimasi Prabowo-Gibran secara niscaya untuk mewujudkan adanya dua matahari kembar di dalamnya. Artikulasi politiknya, posisi Prabowo didelegitimasi pula oleh Jokowi dengan keniscayaan sesungguhnya yang sebenar-benarnya hanya sebagai presiden boneka Jokowi. Maka, jelas publik akan lebih murka dan marah besar dikarenakan apa yang selama ini sebagai pembenaran adanya intervensi Jokowi yang di-backing para kekuatan korpirasi konglomerasi oligarki menjadi bukti fakta kebenarannya bahwa Prabowo-Gibran pun akan dikendalikan oleh mereka. Dikarenakan sekarang Jokowi justru telah difokuskan oleh publik sebagai orang satu-satunya yang pada sebagian —di masyarakat kelas menengah justru —-menjadi musuh dan penjahat besar bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Maka, melalui Hak Angket yang kemudian secara simultan direstui oleh Megawati, Amien Rais, Jusuf Kalla, dan Surya Paloh berakselerasi bersama pelbagai elemen publik, seluruh universitas, para Guru Besar dan Mahasiswa, Buruh, ormas-ormas Islam, para ulama-habaib dan para pemuka agama lainnya, serta para ormas nasionalis baru yang melakukan gerakan penegakan reformasi dan demokrasi (Petisi 100, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, dll) secara cepat berubah ke tingkatan hak-hak fungsional DPR lebih tinggi, yaitu hak melakukan interpelasi dan menyatakan pendapat. Maka, otomatis tak terelakkan Jokowi dimakzulkan secara tidak hormat di fora sidang istimewa MPR-DPR. Oleh karena itu, seperti apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung: Jokowi seharusnya berinisiasi untuk mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya maklumat atas pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai Presiden dan mengangkat Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin pemerintahan semasa transisi sambil menunggu paslon Presiden beserta wakilnya melalui Pilpres ulang. Yang pada akhirnya terpilih Presiden-Wakil Presiden yang diakui, disahkan dan dilegitimasi oleh rakyat. Intinya, meskipun Jokowi hanya beberapa bulan secara konstitusional lengser dengan sendirinya, tetapi sesungguhnya harapan rakyat sekarang pun sudah tak menginginkan Jokowi. Indonesia “No Jokowi”. Dan Jokowi harus berani mempertanggungjawabkan atas perbuatan dengan segala resiko hukum yang kelak harus dijalaninya. Jokowikah dalam sejarah kelembagaan Presiden Insonesia yang masuk dari Istana Merdeka ke istana prodeo? Wallahua’lam Bishawab Mustikasari-Bekasi, 23 Maret 2024 Dairy Sudarman, Pemerhati politik dan kebangsaan

SHARE:

Artikel Terkait

Fotonya ‘Hilang’ di Kantor PDIP Sumut, Jokowi: Ah Foto Saja

IKN Jadi Satelit China, Jakarta Harus Tetap Ibu Kota Indonesia

Jokowi Perlu Percepat Gibran Menjadi Presiden

Jejak dan Karya Founding Fathers Dukung Palestina