Jokowi dan Zona Merah Trias Politika “Sakaratul Maut” Demokrasi
Seperti makna peribahasa “gayung bersambut”, begitulah akhirnya seperti sekedar basa-basi begitu mudahnya kemudian DPR, MA dan MK, bergerombol dan bersepakat dalam ruang tersembunyi dan secara diam-diam meratifikasi RUU KPK yang di dalamnya sesungguhnya masih banyak terdapat pasal-pasal bernilai ambigu dan memungkinkan terjadinya ruang kebocoran untuk menciptakan “good governance” pemerintahan, atau RUU Omnibuslaw seperti makna peribahasa kembali “api jauh dari panggang”, bagaimana mewujudkan kebersetaraan dan keberkeadilan perekokomian bangsa.
Padahal, seperti yang kita tahu dua RUU telah di demonstrasi panjang dan lama oleh mahasiswa dan pelajar dalam skala eskalasi sangat besar dan luar biasa hingga banyak memakan banyak korban jiwa dan hilang. Juga dari kelompok asosiasi buruh bergelombang tak henti-hentinya melakukan protes demonstrasi. Tapi, pemerintah yang sudah seolah-olah terbayang-bayangi kekuasaan otoriter-militerisme “di-backing” POLRI dan TNI, tetap tak bergeming untuk meratifikasikannya. Mengapa bisa terjadi demikian?
Rekonsiliasi Elite Politik dan Selaput Tebal KKN
Pertama, ini boleh diduga dikarenakan terjadinya rekonsialiasi kamuflase ketika bergabungnya Prabowo-Sandi ke Jokowi-Ma’ruf Amin.
Bagi kepentingan elite politik, ini adalah permainan politik “kaca mata kuda”. Tapi bagi rakyat, itu adalah politik “belah bambu”.
Yang jelas, di elite lingkaran Jokowi yang sudah berkuasa akan semakin gemuk menjadi semakin kuat berkuasa, sementara rakyat semakin terbelah, semakin terpolarisasi.
Kedua, patut diduga sudah sangat terasa dan semakin terlihat sangat gamblang betapa tebalnya selaput Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyelimuti di ketiga lembaga Trias Politika itu.
Lihat saja, seperti modus Peng-Peng yang disinyalir oleh Rizal Ramli itu adalah praktik nyata dari pelanggaran hukum Penguasa setingkat Menteri melakukan kolusi karena menteri itu berbaju rangkap dua sebagai pengusaha di penguasaan industri strategis energi: batu bara, pertambahan nikel, pembangkit listrik, dsb.
Dan jelas aroma kolusi itu semakin kentara ketika di dalam situasi dan kondisi terjadinya pandemi Covid-19 sangat diduga para menteri itu melakukan bisnis vaksin, obat-obatan, PCR dan Swab Anti Gen Test.
Hebatnya, merekalah yang mengatur sirkulasinya tanpa adanya kontrol pengendalian harganya.
