Jokowi dan Zona Merah Trias Politika “Sakaratul Maut” Demokrasi

Hanya pada era Jokowi sangat terasa wujud demokrasi yang seharusnya semakin dewasa ter-reduksi sangat dalam: arahnya tengah menuju petaka kemunculan otoritarianisme. Itu disebabkan Jokowi terpilih ketika ada mekanisme Presidential Treshold 20%, malah dewasa ini tengah bermetamorphosis yang boleh jadi bakal menjadi tumor ganas bagi “ kematian” ketumbuhberkembangan demokrasi Indonesia ke depan. Trias Politika, yang diajarkan oleh filsuf Montesquieu, kemudian secara empiris diimplementasikan dalam dunia politik modern oleh John Locke, filsuf Inggris, sering disebut sebagai obat manjur penyehatan demokrasi yang seringkali mengalami “pesakitan” di dalam pengelolaan ketatanegaraan yang menganut paham demokrasi di negara belahan dunia di manapun. Trias Politika yang memang sudah menjadi kiblat politik dalam pengeloaan ketatanegaraan modern, termasuk Indonesia, adalah perihal tiga subordinasi pembagian kekuasaan hukum perundang-undangan yang bersandar pada UUD diimplementasi dalam pengejawantahan tugas antara institusi eksekutif pelaksana UU, legislatif pembuat UU dan yudikatif pengawas pelanggaran UU. Persoalannya, kembali kepada kondisi demokrasi Indonesia kekinian: di antara ketiga institusi tersebut, ternyata lembaga eksekutiflah yang paling mendominasi kekuasaan di dalam struktur mesin politik. Seharusnya dalam kondisi “normal ordinary” yang akan terjadi, adalah “overheating” politik demokrasi. Tetapi, ironisnya yang seharusnya DPR mencak-mencak penuh emosi dan amarah di rapat-rapat komisi atau fraksi dengan membentuk panja-pansus sambil menggunakan hak-haknya, interpelasi, budget dan menyatakan pendapat kepada eksekutif pemerintah; atau paling tidak begitu ramai hingar-bingarnya debat-debat diskursus yang suaranya sampai juga kedunia akademikan kampus-kampus meminta pertimbangan dan saran ahli para guru besar, justru terjadi sebaliknya: DPR banyak “mingkem” terbungkam melihat banyak pelbagai penyimpangan di lembaga Presiden dan kabinetnya. Bahkan, yang lebih ironisnya lagi institusi yudikatif sebagai pengawas pelanggaran hukum, seperti Jaksa Agung dan MA, ditambah MK bersama Kepolisian, terkesan hanya men-“subcribe” kemudian menjadi follower lembaga eksekutif dengan melegalisasinya. RUU KPK dan Omnibuslaw Contoh paling khas dan nyata dari kondisi ini, adalah terkait betapa begitu ambisius lembaga eksekutif Presiden ketika ingin meratifikasi RUU KPK dan UU Omnibuslaw. Seperti makna peribahasa “gayung bersambut”, begitulah akhirnya seperti sekedar basa-basi begitu mudahnya kemudian DPR, MA dan MK, bergerombol dan bersepakat dalam ruang tersembunyi dan secara diam-diam meratifikasi RUU KPK yang di dalamnya sesungguhnya masih banyak terdapat pasal-pasal bernilai ambigu dan memungkinkan terjadinya ruang kebocoran untuk menciptakan “good governance” pemerintahan, atau RUU Omnibuslaw seperti makna peribahasa kembali “api jauh dari panggang”, bagaimana mewujudkan kebersetaraan dan keberkeadilan perekokomian bangsa. Padahal, seperti yang kita tahu dua RUU telah di demonstrasi panjang dan lama oleh mahasiswa dan pelajar dalam skala eskalasi sangat besar dan luar biasa hingga banyak memakan banyak korban jiwa dan hilang. Juga dari kelompok asosiasi buruh bergelombang tak henti-hentinya melakukan protes demonstrasi. Tapi, pemerintah yang sudah seolah-olah terbayang-bayangi kekuasaan otoriter-militerisme “di-backing” POLRI dan TNI, tetap tak bergeming untuk meratifikasikannya. Mengapa bisa terjadi demikian? Rekonsiliasi Elite Politik dan Selaput Tebal KKN Pertama, ini boleh diduga dikarenakan terjadinya rekonsialiasi kamuflase ketika bergabungnya Prabowo-Sandi ke Jokowi-Ma’ruf Amin. Bagi kepentingan elite politik, ini adalah permainan politik “kaca mata kuda”. Tapi bagi rakyat, itu adalah politik “belah bambu”. Yang jelas, di elite lingkaran Jokowi yang sudah berkuasa akan semakin gemuk menjadi semakin kuat berkuasa, sementara rakyat semakin terbelah, semakin terpolarisasi. Kedua, patut diduga sudah sangat terasa dan semakin terlihat sangat gamblang betapa tebalnya selaput Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyelimuti di ketiga lembaga Trias Politika itu. Lihat saja, seperti modus Peng-Peng yang disinyalir oleh Rizal Ramli itu adalah praktik nyata dari pelanggaran hukum Penguasa setingkat Menteri melakukan kolusi karena menteri itu berbaju rangkap dua sebagai pengusaha di penguasaan industri strategis energi: batu bara, pertambahan nikel, pembangkit listrik, dsb. Dan jelas aroma kolusi itu semakin kentara ketika di dalam situasi dan kondisi terjadinya pandemi Covid-19 sangat diduga para menteri itu melakukan bisnis vaksin, obat-obatan, PCR dan Swab Anti Gen Test. Hebatnya, merekalah yang mengatur sirkulasinya tanpa adanya kontrol pengendalian harganya. Sudah susah-susah menghadapi pandemi rakyatlah yang kemudian menjadi korbannya. Pemerintah yang seharusnya melindungi sesuai perintah UU, seperti tak peduli dan tak menggubris jika rakyat tergerus oleh pusaran mekanisme pasar yang justru dilakukan oleh penguasa sekaligus pengusaha itu. Lantas, apa yang dilakukan DPR, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung? Mereka hanya mingkem dengan dalih karena Perppu yang dibuat pemerintah, terkait penanggulangan wabah pendemi Covid-19, memiliki imunitas khusus. Jangankan melakukan investigasi ke ranah pidana, melakukan fakta pembuktian terbalik pun tidak, apalagi melakukan analisis masalah melalui pembentukan panja-pansus seraya menggunakan hak—haknya melalui interpelasi, budget atau menyatakan pendapat. Mereka hanya mendengar dan melihat “counter opinion” dari para pelaku Peng-Peng itu dari medsos dengan pengakuan bahwa mereka tidak melakukan bisnis itu secara komersial, tetapi hanya bersifat charity seperti “santa claus” atau Sinterklas. Dapat dipercayakah itu? Padahal, lembaga jurnalis investigasi dunia terpercaya dan diakui reputasinya melakukan laporannya melalui Pandora Papers: hasilnya ada dua nama menteri di kabinet Indonesia terdaftar namanya dalam “daftar hitam” pengemplang pajak. Mereka bermain di negara yang memberi suaka pajak dengan mendirikan perusahaan cangkang dengan maksud mengurangi pajak yang seharusnya disetor dengan nilai real ke negara. Tapi apa hendak dikata, jurnal berita itu seharusnya meramaikan agenda pembahasan di DPR atau MA, ternyata dianggap “hoax”, tak ter agendakan di meja sekretariat DPR kemudian menghilang begitu saja bersama angin, “Gone With The Wind”. Belum lagi kasus Harun Masiku, kemudian kasus korupsi bansos pandemi, menjelang banyaknya ajal kebangkrutan BUMN, kasus korupsi Asabri dan Jiwasraya, uutang yang semakin menggunung: itupun ntah tanpa perhatian lanjut, serius dan konsisten dari DPR, Jaksa Agung maupun MA. Sementara, kelompok oposisi yang terdiri dari LSM, Tokoh-tokoh profesi akademis, ulama dan habaib, dsb, ketika menyuarakan kritik dan protes pun dibungkam dengan pasal karet UU ITE tentang ujaran kebencian. Maka, hukum sebagai panglima itu hanya tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Banyak dari kaum oposan itu kemudian di penjara dengan terhunjam perasaan dan hati nuraninya meratapi ketidakadilan yang dialaminya. Akhirnya, di tengah situasi demokrasi Indonesia dengan fungsi lembaga Trias Politika itu sedemikian, apakah janin biang kerok kekisruhan negara yaitu PT 20% itu akan dipertahankan? Jika kemudian memang terjadi penguatan PT 20% itu dipertahankan menjelang Pilpres 2024 yang sudah pasti dilakukan oleh unsur anasir pengikut Jokowi, maka seperti terjadi “Political Shadow of Syndroma Jokowi”, politik demokrasi Indonesia di periode ketiga (kembali naik panggung anasir pengikut Jokowi), maka politik demokrasi Indonesia akan luluh lantak menuju kehancuran total. Dikarenakan PT 20% itu seperti di periode-periode awal terpilih Jokowi Presiden, tidak saja membatasi kendaraan partai dalam mengakomodasi bermunculannya alternatif calon Presiden potensial, bermutu dan berintegritas kepada bangsa dan negara, tetapi yang sangat berbahaya, adalah terjadinya pengulangan bahwa kendaraan partai-partai yang sudah berhimpun di PT 20% akan memiliki bargaining, berupa nilai jual yang bakal mengundang oligarki konglomerasi membelinya sebagai “ongkos politik” kelak untuk Presiden terpilih. Tentu oligarki konglomerasi akan meminta garansi politik menjamin keberlangsung an usahanya yang sudah pasti akan tanpa peduli batas, tanpa peduli harga diri dan kedaulatan negara dan bangsa sekalipun. Maka, seperti judul tulisan ini, seperti layaknya menandai wabah pandemi Covid-19 berada dalam zona merah, itulah kondisi kekinian Trias Politika di NKRI yang berujung tanduk mengundang malaikat “sakaratul maut” menuju ajalnya demokrasi kita. Wallahu a’lam Bishawab. Dairy Sudarman, Pemerhati Politik.

SHARE:

Artikel Terkait

IKN Jadi Satelit China, Jakarta Harus Tetap Ibu Kota Indonesia

Jokowi Perlu Percepat Gibran Menjadi Presiden

Tidak Ada Oposisi, Ya Komunis Dong!

Prabowo dan Jokowi Sama Saja?