Kita Perlu Bicara tentang Bandung
Hari ini, ketaatan sekalipun hanya memberikan sedikit jaminan keamanan di dunia yang menerapkan hukum rimba. Kondisi ini memaksa negara-negara kaya untuk akhirnya menyadari apa yang telah lama diketahui oleh seluruh dunia.
Bangsa-bangsa tidak boleh hanya pasrah menerima kondisi ini. Sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva baru-baru ini saat merespons ancaman tarif dari Presiden AS Donald Trump: “Dunia telah berubah; kita tidak menginginkan seorang kaisar.”
Di masa pemutusan hubungan internasional ini, KAA Bandung dapat memberikan pelajaran penting untuk merumuskan kembali aturan kerja sama global.
Pertama, kerja sama semata bersifat netral; substansinya yang menentukan. Menambah kerja sama yang melayani prioritas neoliberal, baik di antara negara-negara berdaya sedang maupun negara miskin, bukanlah solusinya.
Kedua, kita membutuhkan lembaga-lembaga yang jauh lebih baik. Terdapat kebutuhan mendesak akan lembaga keuangan serius yang dibangun khusus untuk Selatan Global. Selain itu, IMF dan Bank Dunia harus direformasi secara berani agar keluar dari ketergantungan pada kebijakan pengetatan anggaran (austerity) dan beralih pada penanganan ketimpangan serta perlindungan kedaulatan nasional.
Kelompok kreditur seperti Paris Club perlu diimbangi dengan pembentukan aliansi peminjam (borrowers’ clubs) dari negara-negara miskin. Platform Peminjam UNCTAD (UNCTAD Borrowers’ Platform) yang diluncurkan bulan depan menunjukkan bahwa negara-negara dapat bekerja sama untuk merombak aturan restrukturisasi utang.
Ketiga, mengurangi ketimpangan antarnegara akan menjadi langkah yang tidak utuh tanpa mengatasi ketimpangan di dalam internal negara itu sendiri. Di Bandung, Soekarno telah memperingatkan bahaya “kontrol ekonomi” di dalam negeri. Setiap bangsa harus memberantas penumpukan kekayaan dan kekuasaan pada segelintir elite, serta secara berani memperkecil jurang pemisah antara kaum mahakaya dan masyarakat luas. Mengecam kekuatan besar di luar negeri sembari membiarkan kaum kaya mengeksploitasi kaum miskin di dalam negeri tidak lolos dari ujian pencerahan ekonomi.
Keempat, langkah-langkah konkret juga diperlukan di tingkat internasional: negosiasi sistem perpajakan internasional yang lebih adil di PBB untuk mengakhiri suaka pajak (tax havens) dan penyalahgunaan aturan, penerapan pajak bagi kaum mahakaya di mana pun, serta penulisan ulang aturan hak kekayaan intelektual guna mencegah monopoli korporasi yang merenggut kemanusiaan.
Kelima, perlu dibentuk formasi perdagangan baru yang tidak memberikan keistimewaan khusus bagi investor asing, melainkan berfokus pada penegakan hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan. Bentuk kerja sama Selatan-Selatan semacam ini sangat vital dalam mengatasi krisis iklim.
Cara melakukan kerja sama juga sangat menentukan. KAA Bandung telah menginspirasi masyarakat di negara-negara berkembang maupun negara maju—sebuah solidaritas internasionalis yang sangat dibutuhkan saat ini. Para pembuat kebijakan yang berpandangan maju di Utara Global memiliki kesempatan untuk bekerja secara konstruktif—berbeda dengan pendekatan koersif era pemerintahan Trump—guna mengubah aturan yang kini diakui banyak pihak telah dimanipulasi.
Spanyol menunjukkan bahwa koalisi baru dalam pembiayaan pembangunan dan demokrasi dapat diwujudkan. Kepemimpinan Brasil dan Afrika Selatan di G20 memberikan harapan baru bagi multilateralisme. Panel Internasional untuk Ketimpangan (International Panel on Inequality) membuktikan bahwa kerja sama baru untuk mengatasi ketimpangan yang dipimpin oleh Selatan Global sangat mungkin dilakukan.
Pada akhirnya, dorongan utama tidak akan datang dari para pimpinan negara, melainkan dari rakyat dan gerakan masyarakat yang memaksa mereka bertindak. Siapa sebenarnya yang berhak menentukan aturan ekonomi? Tentunya kita semua.[]
Nabil Ahmed adalah Senior Director of Economic Justice di Oxfam US yang mengoordinasikan berbagai upaya pendekatan ekonomi baru secara internasional. Ia memimpin agenda organisasi untuk mengatasi ketimpangan di AS dan internasional bekerja sama dengan pembuat kebijakan, aktivis, dan gerakan masyarakat.[]
Sumber: Aljazeera.com
