Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis Tolak ‘Deal of The Century’
Jakarta (SI Online) – Sejumlah ulama dan aktivis yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM) menolak ‘Deal of The Century’ yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Menurut KIBBM proyek usulan Trump di Palestina dengan nama “Deal of the Century” adalah sebuah kebohongan atas nama kesepakatan dan persekongkolan antara penjajah Zionis Israel dengan AS.
“Di antara poin krusial yang mengusik perdamaian adalah penawaran Trump untuk membeli Kota Al-Quds atau Baitul Maqdis senilai USD 50 Milyar, kemudian memberikan seutuhnya kepada Israel untuk dijadikan ibukota,” kata Ahmad Isrofiel Mardlatillah dari KIBBM dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/2/2020).
Selain itu, lanjut Isrofiel, proposal Trump juga akan menghapus hak kembali bagi 6 juta pengungsi Palestina ke tanah air mereka.
“Maka dengan ini, kami Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis (KIBBM) mewakili elemen rakyat Indonesia, menyatakan: Pertama, sikap diam dan membiarkan persoalan penjajahan yang terjadi di Palestina, bertentangan dengan jati diri bangsa dan menyalahi amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia,” ujar Isrofiel.
Maka, kata dia, merupakan kewajiban nasional, bagi setiap elemen bangsa baik di semua lembaga pemerintahan maupun rakyat, untuk menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan hak-hak penuh kemerdekaan Palestina.
“Kedua, apa yang dilakukan Presiden Amerika dan Israel merupakan pelanggaran HAM dan pembangkangan atas upaya perdamaian oleh berbagai lembaga internasional yang didukung oleh
mayoritas negara-negara dunia, seperti PBB, OKI, dan lain-lain,” kata Isrofiel.
Terlebih lagi, lanjut Isrofiel, sikap mengabaikan kemerdekaan Palestina, bertentangan dengan amanah Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung.
Ketiga, mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia dalam forum OKI, serta mendesak pemerintah RI untuk bersikap lebih tegas lagi dalam membela kemerdekaan Palestina dan melawan upaya merusak perdamaian dunia oleh Trump dan Israel.
“Indonesia harus menjadi pusat perjuangan Palestina di kawasan Asia Tenggara karena terkait posisinya sebagai pemimpin ASEAN dan negeri muslim terbesar di dunia,” tegas Isrofiel.
Keempat, tidak pantas Presiden Amerika Trump, Israel dan sekutunya membicarakan perdamaian sementara pelanggaran-pelanggaran pemukiman Israel di wilayah Palestina dan blokade Gaza tidak
dihentikan.
“Sebagaimana tidak ada perdamaian hakiki sebelum hak kembali 6 juta pengungsi Palestina terwujud dengan pulang ke tanah air mereka,” ujarnya.
Kelima, mengutuk segala bentuk normalisasi hubungan dengan Israel di segala aspek, karena hal tersebut merupakan dukungan terhadap kejahatan, pelanggaran dan penjajahan Israel serta mengkhianati perjuangan rakyat Palestina yang menjaga situs-situs suci di sana.
“Keenam, menyerukan kepada berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat baik lembaga maupun tokoh, untuk mengesampingkan berbagai perselisihan dan berdiri satu barisan membela Palestina untuk merdeka dengan ibukota Al-Quds,” demikian tutup Isrofiel.
red: adhila
