Komisaris Pelni Tulis ‘Khilafah’ Jadi ‘Khilafuck’, Wantim MUI: Penuhi Unsur Penistaan Agama

Jakarta (SI Online) - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) KH Muhyiddin Junaidi menyebut pernyataan Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto yang menulis "khilafuck" dalam akun twitternya sudah memenuhi unsur penistaan agama. Karena itu, Kiai Muhyiddin menyarankan agar MUI dan semua lembaga Islam memanggilnya untuk dimintai klarifikasi. Tujuannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan publik, terutama umat Islam. "Dari sisi etimologi juga menyalahi etika, apalagi jika yang dimaksudkan adalah 'Khilafahfuck'," kata Kiai Muhyiddin dalam keterangannya, Selasa (25/10/2022). Menurut Kiai Muhyiddin, seharusnya orang yang digaji oleh uang rakyat bisa menjaga diri dan menghindari dari perbuatan tak terpuji serta menyakitkan peradaban umat Islam. Manusia, kata mantan Waketum MUI ini, secara fitrah adalah makhluk Allah yang sarat khilaf dan kesalahan serta dosa. Namun, sisi postifnya lebih banyak dari negatifnya sehingga oleh Allah dinobatkan sebagai makhluk terbaik (ahsan taqwim) dengan segala keutamaan yang dianugerahkan. Sebelumnya, pada Ahad, 23 Oktober 2022, Dede Budhyarto melalui akun Twitter pribadinya, saat menyinggung soal calon presiden ia menyebut kata "khilafuck", sebagai plesetan dari "khilafah". “Memilih capres jgn sembrono apalagi memilih Capres yg didukung kelompok radikal yg suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilafuck anti Pancasila, gerombolan yg melarang pendirian rumah ibadah minoritas,” cuitnya. Baca juga: MUI Tolak Penyebutan Jihad dan Khilafah Bukan Bagian dari Islam Terkait dengan istilah khilafah, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 yang digelar secara hybrid pada 9-11 November 2021 di Jakarta dalam poin pembahasan jihad dan khilafah dalam konteks NKRI secara tegas menolak pandangan yang secara sengaja mengaburkan makna jihad dan khilafah yang menyatakan bahwa jihad dan khilafah bukan bagian dari Islam. Sebaliknya, MUI juga menolak pandangan yang memaknai jihad dengan semata-mata perang, dan khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan. “MUI menggunakan manhaj wasathiyah (berkeadilan dan berkeseimbangan) dalam memahami makna jihad dan khilafah,” ungkap Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh dalam konferensi pers usai penutupan Ijtima’ Ulama yang diikuti 700 ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia itu di Jakarta, Kamis (11/11/2021). Para ulama komisi fatwa se-Indonesia juga memberikan rekomendasi agar masyarakat dan pemerintah tidak memberikan stigma negatif terhadap makna jihad dan khilafah. red: a.syakira

SHARE:

Artikel Terkait

Tanggapi Suswono, Wakil Wantim MUI: Seharusnya Model Kepemimpinan Nabi yang Jadi Pondasi Calon Pemimpin

Warga Bogor Ikuti Aksi Bela Palestina, Wantim MUI Serukan untuk Terus Qunut Nazilah

Darurat Judi Online: Kehancuran Keluarga dan Masa Depan

Palestina Tanah Kharajiyah