Quo Vadis Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia?
Ketiga negara anggota aliansi yang di pimpin Presiden Joe Biden, Perdana Menteri Boris Johnson dan Perdana Menteri Scott Morrison, bersepakat meningkatkan pengembangan teknologi pertahanan keamanan bersama. Inisiatif besar ini ditujukan kepada Australia membangun armada kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan AS dan Inggris untuk kawasan Indo Pasifik. Australia mendapat banyak kesempatan memperkuat senjatanya yang membawa Australia tampil sebagai satu satunya pemilik senjata kapal selam bertenaga nuklir yang menyatukan kemampuan pelaut, keunggulan teknologi siber dan domain bawah laut dikawasan benua Australia.
BRI/OBOR Tiongkok (Jalur Sutra Maritim Tiongkok) merupakan organisasi kerjasama multilateral antar kawasan, sebagai inisiatif paling agresif dan ambisius abad ini yang dibentuk pemerintah Tiongkok Presiden Xi Jinping pada september 2013, meliputi Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, Afrika hingga Eropa Timur yang apabila di lihat dari sisi geografis kerjasama multilateral ini lebih besar dari pada Uni Eropa. Anggota BRI/OBOR Tiongkok terdiri dari 140 negara dari 3 benua yang jumlah negara anggotanya bisa menyamai jumlah negara anggota organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Secara kasat mata BRI/OBOR Tiongkok dapat disebut sebagai tandingan dari The New World Order dari blok timur. Apabila melihat dari sudut pandang realis, BRI/OBOR Tiongkok bukan semata mata sebuah kerja sama di sektor ekonomi saja tapi adalah sebuah inisiatif pemerintah Tiongkok untuk mempertahankan hegemoni kekuatannya di kawasan Jalur Sutra Maritim sebagai syarat kebangkitan politik internasional Tiongkok.
Permulaan inisiatif BRI/OBOR Tiongkok ini ditandai pidato Presiden Xi Jinping pada 2013 di Indonesia menyampaikan inisiatif Jalur Sutra Maritim abad 21 sebagai yang terbesar dengan menggabungkan Asia dan Eropa Timur melalui jalur transportasi laut yang mampu mengkoneksikan pembangunan melintasi 3 benua. Tiongkok menginisiasi kerjasama dan kebijakan yang terkordinasi dengan membangun infrastruktur terhubung perdagangan bebas sesama negara anggota dan kerjasama sektor keuangan yang terintegrasi. Pembangunan infrastruktur yang melintasi kawasan akan didanai bersama negara anggota walaupun inisiatif BRI/OBOR Tiongkok datang dari pemerintah Tiongkok namun semua negara di dorong untuk terlibat.
Dari perspektif ekonomi politik internasional inisiatif BRI/OBOR Tiongkok tidak dominan dimensi ekonomi saja tapi lebih tampak sebagai pertahanan ekonomi global untuk memonopoli dan mengamankan pasokan tiga perempat cadangan energi dunia yang ada di negara kawasan samudera hindia dan laut China selatan “Callaghan-Hubbard, (2016)”. Dimana China mengkordinasikan kebijakan politik negara anggota, mengkoneksi fasilitas pembangunan infrastruktur semua kawasan, peningkatan investasi dan menghapus semua hambatan yang menghambatnya, membangun struktur finansial yang terintegrasi dan melibatkan NGO antar negara, partai politik, parlemen demi mensukseskan insiatif BRI/OBOR Tiongkok.
Indo Pasifik adalah pusat kompetisi geopolitik paling aktif sepanjang masa. Sengketa teritorial, ancaman non negara dari tindakan terorisme selalu menjadi dalih negara negara untuk membentuk pakta aliansi. Motivasi terbentuknya TPP/CPTPP, AUKUS dan BRI/OBOR Tiongkok tidak lain adalah upaya negara inisiator menancapkan “Kuku Kuku Neo Imperalisme” untuk tampil sebagai kekuatan global. Agresifitas China yang berkembang di seluruh kawasan Asia mengklaim 1,3 juta mil persegi laut China selatan sebagai wilayah kedaulatannya, menimbulkan ketegangan politik dengan negara sekitarnya, Taiwan, Vietnam, Brunei, Malaysia dan Filiphina. China melalui pembangunan pulau pulau buatan (reklamasi) yang di militerisasi di wilayah negara sekitarnya banyak mengancam ekosistem sumber alam bawah laut dan kekayaan mineral penting negara di sekitar kawasan.
Konflik sengketa wilayah di laut China selatan kian hari kian meningkat frekuensinya, seperti menahan kapal induk USS Ronald Reagen yang hendak menyusuri laut China selatan, menolak kapal perang Perancis yang hendak melalui perairan laut China selatan, menolak kapal perang AS yang melintasi kepulauan Paracel (pulau yang menjadi sumber konflik China dan Taiwan). Ketegangan antara Filipina, Vietnam dan China terus meningkat hingga China meningkatkan aktivitas militernya di laut China selatan dengan serangkaian latihan angkatan laut China dan membangun pos pos militer dan industri di pulau pulau buatan yang secara geografis menjadi lintasan Jalur Sutra Maritim.
Tindakan agresif China kepada negara kawasan lintasan Jalur Sutra Maritim dapat di indikasikan sebagai upaya merebut hegemoni kekuatan pertahanan keamanan ketika China membangun postur militer yang offensive dengan meningkatkan ukuran pulau pulau buatan untuk pelabuhan, instalasi militer, landasan terbang di kepulauan Paracel, Spratly dan memiliterisasi pulau Woody dengan jet tempur, rudal jelajah dan system radar. AS menantang China atas klaim teritorial dengan memperkuat dukungan pada Asia Tenggara.
Jepang bahkan menjual kapal dan peralatan militernya ke Filiphina dan Vietnam agar kedua negara ini mampu meningkatkan kapasitas keamanan maritimnya untuk menghadapi agresi China. India meminta AS berbagi kapal selam bertenaga nuklir yang kemudian ditolak AS dan India membalas dengan menyewa kapal selam nuklir Rusia demi mendapat manfaat dari AUKUS yang bertujuan melawan China. Tindakan India ini ternyata membuat AS berpikir dua kali menjatuhkan sanksi pada India. Alih alih menjatuhkan sanksi, AS mengundang Perdana Mentri India Narendra Modi di gedung putih untuk memperbaiki hubungan. Pakta aliansi kedua kutub blok ini telah benar benar merusak perdamaian dan stabilitas regional yang mendorong rivalitas menciptakan perlombaan senjata.
Insiatif BRI/OBOR Tiongkok adalah proyek kebangkitan Tiongkok di kancah politik internasional sebagai liberalisasi ekonomi Tiongkok. Teori depedensi yang membangun kecenderungan negara anggota saling tergantung dan membuat aturan bersama telah merubah kiblat kekuatan global yang mengalihkan hegemoni AS terhadap negara negara di Asia. Romantisme filosofi yang menjadi cita cita pemerintah Tiongkok jika bersandar pada teori diatas tidak bisa di tutupi bahwa BRI/OBOR Tiongkok adalah keinginan pemerintah Tiongkok menciptakan negara satelit China yang saling tergantung. Hal ini dapat dilihat dari konsensus perjanjian yang dibuat mencakup ‘Free Trade Agreement, Intensivitas Negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Bersama, Kerjasama Pencegahan Resiko Keuangan Regional, Kerjasama Kemaritiman, Kolaborasi Bidang Keamanan dan Hubungan Antar Masyarakat’.
Bagaimana Indonesia sebagai negara di garda depan Asia Tenggara menyikapi fenomena politik internasional ini. Prinsip Politik Indonesia Bebas Aktif termaktub dalam UUD 1945 BAB II Pasal 3 tentang Hubungan Luar Negeri “Yang dimaksud dengan Bebas Aktif adalah Politik Luar Negeri yang pada hakikatnya bukan politik netral. Melainkan Politik Luar Negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikat diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam meyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang diabdikan untuk kepentingan nasional”.
Pada 1945-1949 Pemerintah Indonesia berada dalam putaran meja perundingan yang penuh dengan sidang sidang prioritas dalam upaya mendapatkan kedaulatan secara penuh dari dunia internasional ketika menghadapi Belanda. Dr. Mohammad Hatta sebagai pencetus konsep Politik Luar Negeri Bebas Aktif pada 2 september 1948 berkata “Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional melainkan kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri yaitu Indonesia yang merdeka seluruhnya (Mendayung Antara Dua Karang, 2014 : 63).
TPP/CPTPP, AUKUS dan BRI/OBOR Tiongkok, beserta negara anggota kedua pakta aliansi itu sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, dalam situasi ini Indonesia harus berpegang pada prinsip Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif untuk menjaga agar tidak terlibat konfrontasi politik dua kutub blok AS dan blok China. Peran Indonesia dalam membangun Soft Diplomacy adalah merupakan catatan pengalaman Indonesia yang diakui negara lain.
Secara historis dalam kancah politik internasional Indonesia adalah negara paling gigih dalam putaran putaran perundingan dengan strategi Soft Diplomacy nya yang mampu mencari celah untuk Buying Time. Dan Indonesia tercatat sebagai negara yang berhasil mempertahankan stabilitas demokrasi di negaranya dibanding dengan negara lain. Indonesia di kancah politik internasional selalu menjadi rujukan bagi negara lain, dan Indonesia pernah membuktikan bersama 4 negara lain menjadi inisiator Konferensi Asia Afrika pada 18-24 april 1955, bagi negara negara yang baru merdeka untuk mendapatkan kedaulatan penuh melawan neokolonialisme AS, Uni Soviet dan negara imperialis lainnya.
