Ramadhan di Xinjiang: Menderita di Bawah Tekanan China
Jakarta (SI Online) – Bagi umat Islam di berbagai penjuru dunia, Ramadhan merupakan momentum yang istimewa. Umat Islam diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh.
Sebagian besar umat Islam di dunia, dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan khusyu’, lancar dan aman tanpa kendala. Tetapi hal itu tidak terjadi pada sebagian Muslim di China.
Pemerintah negara berpenduduk 1,38 miliar juta jiwa itu dikabarkan membatasi sejumlah praktik keagamaan minoritas Islam di sana.
Menurut organisasi Human Rights Watch (HRW) dan para aktivis pegiat HAM, pembatasan itu terutama diberlakukan di Provinsi Xinjiang, rumah bagi sekitar 10 juta Muslim yang mayoritas berasal dari etnis Uighur. Otoritas China dikabarkan kerap mendatangi rumah-rumah keluarga Muslim untuk menekan kegiatan keagamaan mereka.
Amnesty International menyebutkan dalam sebuah laporan yang dirilis akhir pekan lalu bahwa otoritas Cina memandang puasa Ramadan, serta praktik lain yang berafiliasi dengan agama seperti menumbuhkan jenggot, mengenakan jilbab, salat lima waktu, serta menghindari konsumsi alkohol sebagai “tanda-tanda ekstremisme”.
“Semua itu dapat mengantarkan Anda ke salah satu kamp penataran Xinjiang yang disebut pemerintah sebagai ‘pusat pendidikan vokasi’,” tulis Amnesty International dalam laporan itu.
Otoritas China telah sejak lama memandang praktik agama yang terorganisasi sebagai ancaman terhadap kesetiaan partai.
Mereka juga melakukan pengawasan ketat terhadap kelompok-kelompok relijius dalam melakukan aktivitasnya, tak terkecuali kelompok agama Kristen. Namun bagi minoritas Muslim di Xinjiang, beban tekanan yang dihadapi jauh lebih agresif.
Alip Erkin, seorang aktivis media dari Buletin Uighur mengungkapkan pembatasan puasa Ramadan di sekolah dan instansi pemerintah telah ada sejak beberapa dekade lalu, namun pengawasan dan penahanan telah meningkat selama tiga tahun terakhir sebagai upaya untuk menghentikan tradisi Islam dalam sebuah keluarga.
“Orang-orang takut dikirim ke kamp-kamp tahanan jika terlibat dalam kegiatan keagamaan atau mengungkap identitas agama mereka,” ujar Erkin kepada ABC.
