Ramadhan di Xinjiang: Menderita di Bawah Tekanan China
ABC lalu menghubungi Administrasi Urusan Agama Nasional China untuk dimintai komentar, namun belum ada tanggapan.
Pemerintah China sejatinya telah berulang kali menyangkal segala tuduhan terkait pembatasan praktik agama yang dilayangkan komunitas internasional.
Menanggapi komentar terbaru Amerika Serikat soal penahanan 3 juta etnis Uighur di kamp-kamp penataran, China bahkan mencerca supaya negara asing tak perlu mengintervensi.
“Kami mendesak tiap individu di AS menghormati fakta, meninggalkan prasangka, dan berhati-hati dalam memilih kata dan mengambil sikap. Berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dan lebih berkontribusi pada rasa saling percaya serta kerja sama,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang dalam sebuah konferensi pers belum lama ini seperti dikutip CNN.
Pada kesempatan tersebut, Geng Shuang juga menyatakan bahwa China telah mengelola urusan agamanya sesuai hukum. Ia pun mengklaim praktik agama di China berjalan dengan normal di bawah perlindungan hukum dan segala tradisi agama dihormati.
“Kami tegas dalam menolak dan memerangi ekstremisme agama,” ungkapnya saat ditanya soal situasi di Xinjiang.
Larangan Berpuasa dan Shalat
Terlepas dari sangkalan yang berulang kali disampaikan Pemerintah China, kebanyakan etnis Uighur yang telah meninggalkan Xinjiang dan tinggal di luar negeri membeberkan berbagai tekanan yang diberikan otoritas setempat.
Erkin yang kini tinggal di Australia mengaku saat ia dulu bersekolah di Xinjiang, ia tidak diperkenankan berpuasa dan salat saat Ramadan. “Larangan itu semakin intensif pada 2014,” ujarnya.
“Otoritas mulai mengumpulkan Muslim di tempat kerja dan sekolah serta memberi mereka makan siang untuk memastikan mereka tidak berpuasa,” sambung Erkin.
ABC melakukan penelurusan untuk mengecek kebenaran larangan tersebut. Dalam sejumlah pemberitahuan di berbagai situs pemerintah yang berasal dari 2014 dan 2015, terdapat larangan untuk menjalankan puasa Ramadan. Restoran tidak buka selama Ramadan pun terancam kehilangan lisensi.
