NASIONAL

Rektor Paramadina: Pemerintahan Sudah Setengah Bubar, Jangan Harap Pikirkan Rakyat

Jakarta (SI Online) – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini menilai, ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sekarang menghadapi banyak lawan yang berat, baik Surya Paloh dan SBY.

Bukan hanya itu, kini Megawati juga mendapat lawan baru yang mengejutkan. Yakni Jokowi yang berhasil mewujudkan koalisi kelas berat.

“PDIP semakin sulit dan berat. Banyak sekali kritik atas perubahan ini karena masalah PDIP sendiri, yang dianggap terlalu arogan,” ungkap Didik dalam keterangannya, Selasa (15/08/2023).

Baca juga: Politik di Indonesia Bungkusnya Modern tapi Isinya Sangat Tradisional, Bahkan Bercampur Klenik

Dalam kondisi seperti saat ini, Didik mengatakan rakyat tak perlu berharap pemerintah akan memikirkan mereka. Sebab pemerintahan sendiri sudah setengah bubar.

“Jangan berharap pemerintah memikirkan rakyat. Pemerintahan sudah setengah bubar dengan polah dan format politik cawe-cawe seperti ini,” kata Didik.

Ekonom ini berpendapat, 2023-2024 ini adalah tahun terburuk bagi kebijakan ekonomi, sosial, pendidikan, dan lainnya

“Jangan berharap ekonomi akan tumbuh enam atau tujuh persen seperti janji kampanye dulu,” ucap Didik.

Setelah titah Jokowi, Golkar dan PAN resmi bergabung dengan Gerindra dan PKB, maka semakin jelas bahwa koalisi Pemerintahan pecah berkeping-keping menjadi tiga bagian. Ini terlihat dari konfigurasi tiga koalisi partai dengan bakal calon presidennya masing-masing.

“Presiden dan menteri-menterinya tidak mungkin bekerja sepenuh hati. Tenaga, pikiran dan waktunya habis tercurahkan untuk perang politik untuk kemenangan 2024,” kata dia.

Namun demikian, lanjut Didik, ada yang perlu dicatat bahwa demokrasi yang mundur dan buruk sekarang ini hampir masuk jurang ketika kekuatan yang berkuasa bermanuver untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode di dalam UUD 1945. Semua partai tunduk terhadap gagasan keblinger ini dan sudah tinggal mewujudkannya dalam sidang paripurna MPR.

“Tetapi Megawati dan PDIP sebagai partai terbesar menolak takut Jokowi mengalami nasib seperti Bung Karno. Dalam hal ini Megawati telah menyelamatkan demokrasi dari provokasi politik untuk amandemen undang-undang dasar, yang sudah digiring menuju tiga periode,” tambah Didik.

1 2Laman berikutnya

Artikel Terkait

Back to top button