Sambut Pemilu Palestina, Warga Gaza Hanya Inginkan Lapangan Kerja dan Keamanan

Deir el-Balah, Jalur Gaza (Suaraislam.id)— Ahmad Mohsen (24) duduk di sebuah toko penjual kartu akses internet prabayar di Deir el-Balah. Tiga tahun lalu, sebelum perang genosida Israel di Gaza meletus, ia membayangkan masa depan yang jauh berbeda. Ia telah lulus dari jurusan keperawatan dan sedang bersiap menyelesaikan prosedur lisensi profesinya. Ia bermimpi dapat bekerja di rumah sakit, melanjutkan studi magister, atau mengambil kursus spesialisasi. Namun, kecamuk perang membelokkan arah hidupnya. Pada bulan-bulan awal perang, Mohsen bekerja sebagai sukarelawan di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir el-Balah di tengah tumpukan korban luka dan tewas. Namun, ketiadaan gaji akhirnya memaksa dia mencari pekerjaan lain. “Saya lelah dan tidak mendapat bayaran atas usaha saya. Karena itu, saya mulai mencari pekerjaan lain yang setidaknya bisa memberikan penghasilan kecil,” tuturnya. Pemilihan legislatif Palestina mendatang yang dijadwalkan pada 28 November akan menjadi pemilu nasional pertama bagi Mohsen, sekaligus pemilu legislatif pertama di Palestina sejak 2006. Mohsen memiliki prioritas yang jelas: ia ingin para kandidat menyelesaikan permasalahan pemuda generasinya, termasuk pengangguran, jaminan keamanan, perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. “Hal utama yang saya inginkan adalah pekerjaan stabil dengan gaji yang layak agar saya bisa menopang diri sendiri dan keluarga. Yang kedua adalah kepastian keamanan,” kata Mohsen. Kekhawatiran Mohsen mencerminkan keresahan umum warga Palestina di Gaza, tempat tingkat pengangguran kini menembus angka 80 persen. Perekonomian wilayah kantong tersebut hancur total akibat blokade bertahun-tahun serta agresi militer Israel yang telah menewaskan lebih dari 74.000 warga Palestina. Keluarganya memiliki sebidang tanah di sebelah timur Jalan Salah al-Din, Gaza—sebuah area yang ditutup rapat oleh tentara Israel sehingga ia tidak dapat mengaksesnya. Ia berharap, sesuai perjanjian gencatan senjata Oktober 2025, Israel dapat segera menarik pasukannya agar proses rekonstruksi wilayah yang hancur bisa dimulai. Bagi Mohsen, pemilu tidak akan berarti jika tidak membawa perbaikan nyata dalam kehidupan rakyat. “Seorang kandidat harus menempatkan dirinya di posisi rakyat dan berbicara atas nama rakyat, bukan menyuarakan kepentingan lain. Mereka harus mewakili kami, anak-anak muda yang telah dizalimi selama 20 tahun oleh perang dan kehancuran. Semua ini harus dihentikan,” tegasnya. Kenangan Demokrasi Berbeda dengan Mohsen, Ghassan Marwan (53) masih menyimpan memori tentang pemilu 2006 yang dimenangkan oleh Hamas. Marwan dulunya bekerja sebagai pengrajin emas dan sempat mendirikan pabrik yang menjadi sumber penghasilan utamanya. Ketika mendatangi TPS pada 2006, ia berharap pemilu dapat memperbaiki taraf hidup, menyediakan keamanan dan lapangan kerja, serta memberi masa depan yang stabil bagi anak-anaknya. Ia ingat betul saat memberikan suara di sebuah sekolah di Nuseirat untuk daftar calon yang dipimpin politisi independen Mustafa Barghouti. Pengalaman itu dirasakannya sangat transparan dan adil. “Saya menyaksikan transparansi dan integritas yang tinggi. Itu seperti pesta demokrasi. Namun sayangnya, pengalaman indah itu tidak pernah terulang selama 20 tahun terakhir,” kenang Marwan. Dua dekade berselang, kehidupannya berubah total. Rumah dan pabriknya hancur lebur pada Januari 2024 akibat gempuran perang. Kerja keras lebih dari 30 tahun lenyap seketika tanpa sisa. “Setelah kehilangan rumah dan mata pencaharian, apa lagi yang Anda harapkan? Yang tersisa hanyalah harapan akan rekonstruksi, ketenangan, dan keamanan di negeri ini,” ujarnya. Hal yang paling menyakitkan bagi Marwan adalah melihat anak-anaknya harus tinggal di dalam tenda-tenda pengungsian. Perang juga memaksanya kembali melakukan pekerjaan berat yang tidak pernah ia bayangkan di usianya saat ini, seperti mencari air dan memikulnya dari jarak jauh. “Setelah bertahun-tahun, saya harus memikul air dari tempat yang jauh. Apakah saya akan terus berada dalam situasi seperti ini? Umur saya sekarang 53 tahun. Sepuluh tahun lagi saya masuk usia 60-an dan tidak akan sanggup lagi memikul beban ini,” keluhnya. Marwan menilai kondisi yang serba sulit ini telah mengikis minat masyarakat terhadap panggung politik. “Minat kami terhadap politik menurun, bukan karena tidak peduli, tetapi karena rasa frustrasi dan keputusasaan yang sudah menumpuk. Orang-orang kini hanya fokus pada bagaimana cara bertahan hidup dan mengamankan sesuap nasi,” tambahnya. Prospek penyelenggaraan pemilu di tengah puing-puing kehancuran dan pengungsian massal membuat dirinya berada di antara harapan dan rasa skeptis. “Terkadang saya merasa membicarakan pemilu saat ini hampir seperti lelucon, karena tidak ada syarat dan kondisi yang jelas untuk melaksanakannya,” kata Marwan. Pemulihan Jadi Prioritas Komisi Pemilihan Umum Pusat Palestina kini tengah bersiap menggelar pemungutan suara di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza. Komisi memperkirakan sekitar 1,24 juta warga Palestina di Gaza memiliki hak pilih. Direktur Regional Komisi Pemilihan Umum di Gaza, Jamil al-Khalidi, mengungkapkan bahwa proses pemilu menghadapi tantangan logistik dan keamanan yang sangat berat akibat masifnya skala kerusakan serta pengungsian warga. Pihaknya telah menyiapkan rencana darurat untuk memproduksi logistik pemilu secara lokal guna mengantisipasi jika Israel memblokir masuknya pasokan ke Gaza. Analis politik sekaligus penulis asal Gaza, Iyad al-Qarra, menilai bahwa perang tidak sepenuhnya memadamkan ketertarikan warga terhadap politik, melainkan mengubah ekspektasi mereka terhadap fungsi politik itu sendiri. Setelah hampir tiga tahun hidup dalam pengungsian, kehancuran, dan kehilangan mata pencaharian, tuntutan politik warga Gaza kini berkaitan langsung dengan kemampuan calon pemimpin dalam memulihkan kehidupan normal, bukan sekadar mengelola lembaga atau mengumandangkan slogan politik. Al-Qarra menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah kepemimpinan yang mampu mewakili rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama merekonstruksi Gaza, memulihkan infrastruktur, membenahi sektor kesehatan dan pendidikan, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan warga menata kembali mata pencaharian mereka. “Terdapat keinginan yang meluas akan hadirnya kepemimpinan yang menempatkan pemulihan Gaza di puncak prioritas, mengingat besarnya pengorbanan yang telah dibayar oleh wilayah ini,” pungkas al-Qarra. [] Lina Ghassan Abu Zayed Sumber: Aljazeera.com

SHARE:

Artikel Terkait

Jelang Musim Dingin, WHO Desak Israel Hentikan Hambatan Bantuan Kesehatan ke Gaza

Drone Israel Hantam Tenda Pengungsi Gaza, Pemukim Ilegal Tembak Mati Warga Tepi Barat

Ratusan Orang Protes RUU Antisemitisme Kontroversial di Italia

Jurnalis yang Gugur di Gaza Bertambah Jadi 263 Orang

Bongkar Kejahatan Perang di Gaza, Film Dokumenter NAZA Juarai Box Office Italia

Mengapa Israel Mencampuri Pendidikan Palestina?