Siapa Pengganti Gibran? Polling CSIL Munculkan AHY dan Yusril yang Teratas
Beberapa nama yang dinilai potensial berdasarkan pertimbangan tersebut antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, dan Sudaryono.
Menariknya, diskusi juga berkembang pada munculnya usulan figur alternatif dari luar lingkaran elite partai politik.
Sejumlah peserta mengusulkan nama Heppy Trenggono, penggagas Gerakan Bela dan Beli Indonesia, sebagai figur yang dinilai memiliki perhatian terhadap kedaulatan ekonomi dan kemandirian bangsa. Usulan ini mencerminkan aspirasi agar kepemimpinan nasional tidak hanya bertumpu pada pertimbangan politik, tetapi juga memperhatikan agenda penguatan ekonomi kerakyatan dan kemandirian nasional.
Selain itu, muncul nama Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sebagai representasi tokoh organisasi kemasyarakatan Islam, ulama, dan cendekiawan yang memiliki penerimaan luas serta tidak terikat pada kepentingan politik praktis.
Nama Hamid Fahmy Zarkasyi juga diusulkan sebagai figur akademisi dan tokoh pesantren yang dinilai dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan moral bangsa.
Beragam usulan tersebut memperlihatkan bahwa publik memiliki ekspektasi yang lebih luas terhadap sosok Wakil Presiden. Figur yang diharapkan bukan sekadar pendamping Presiden dalam struktur pemerintahan, melainkan juga sosok yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
Dari keseluruhan diskusi, webinar CSIL menghasilkan sejumlah catatan penting.
Pertama, pengisian jabatan Wakil Presiden harus sepenuhnya berpedoman pada UUD 1945, khususnya Pasal 8 ayat (2), dengan tetap menjaga legitimasi dan kepastian hukum dalam setiap tahapan prosesnya.
Kedua, Presiden perlu mempertimbangkan calon berdasarkan integritas, kompetensi, loyalitas, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan membangun koordinasi pemerintahan yang efektif.
Ketiga, proses pemilihan harus mempertimbangkan stabilitas koalisi dan kepentingan nasional. Wakil Presiden yang baru diharapkan mampu memperkuat pemerintahan, bukan justru menjadi sumber kompetisi dan ketegangan baru di antara kekuatan politik.
Keempat, aspirasi masyarakat mengenai representasi daerah, penguatan ekonomi kerakyatan, pendidikan, serta pembangunan moral bangsa patut menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan figur Wakil Presiden.
CSIL berpandangan bahwa momentum ini seharusnya tidak hanya menjadi ajang spekulasi mengenai siapa yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Lebih dari itu, proses ini merupakan kesempatan untuk memperkuat kualitas kepemimpinan nasional dan memastikan keberlanjutan agenda pembangunan Indonesia.
Pada akhirnya, pertanyaan “After Gibran, Who’s Next?” bukan sekadar tentang siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden, melainkan juga tentang figur seperti apa yang paling dibutuhkan bangsa untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menuntaskan agenda pemerintahan hingga tahun 2029.
Sebagai penutup, CSIL mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal proses ini secara konstitusional dan objektif, dengan mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan politik kelompok maupun individu. []
