Munarman: Polisi Harus Usut Dugaan Pidana Dokumen Pendidikan Gibran, DPR Gunakan HMP
Jakarta (Suaraislam.id) – Ahli hukum Munarman menilai putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka memiliki implikasi serius terhadap kelayakannya sebagai Wakil Presiden. Ia mendesak kepolisian mengusut dugaan tindak pidana dalam penerbitan dan penggunaan dokumen tersebut, sekaligus meminta DPR menjalankan fungsi konstitusionalnya melalui hak menyatakan pendapat.
Pandangan itu disampaikan Munarman dalam podcast Forum Keadilan TV, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, pembatalan surat keterangan penyetaraan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi atau tata usaha negara, melainkan juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum pidana dan ketatanegaraan.
“Putusan itu menyatakan surat keterangan tentang penyetaraan pengetahuan itu batal. Kalau dia batal, implikasi hukumnya sama saja dengan menyatakan bahwa Gibran tidak lulus SMA,” ujar Munarman.
Ia menjelaskan, apabila seseorang tidak memiliki ijazah setingkat SMA, maka persyaratan pendidikan untuk jabatan Wakil Presiden menjadi persoalan serius. Munarman merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menurutnya telah menjelaskan persyaratan pendidikan tersebut.
“Dari aspek hukum, Gibran itu tidak layak lagi atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden,” tegasnya.
Dugaan Menyembunyikan Informasi Pendidikan
Munarman menilai persoalan yang lebih serius bukan hanya mengenai status dokumen pendidikan, tetapi juga dugaan penyembunyian informasi mengenai riwayat pendidikan Gibran.
Menurutnya, informasi mengenai tidak adanya dokumen kelulusan setingkat SMA seharusnya disampaikan secara terbuka sejak proses pencalonan. Ia menyebut persoalan tersebut telah muncul sejak Gibran mengikuti Pilkada Solo pada 2020 dan kemudian surat keterangan yang sama digunakan dalam dua kali proses pencalonan Wakil Presiden.
“Yang disembunyikan itu bahwa dia tidak punya dokumen kelulusan yang setingkat SMA. Itu yang disembunyikan dan itu sudah terjadi sejak tahun 2020 ketika ikut Pilkada sebagai Wali Kota Solo,” ungkapnya.
Munarman juga menolak anggapan bahwa persoalan tersebut harus dipandang sebagai tanggung jawab kolektif atau satu paket. Ia berpendapat, penggunaan dokumen dalam proses pencalonan merupakan tindakan individual yang perlu diperiksa secara hukum.
Ia menilai pembatalan surat keterangan oleh MA menunjukkan adanya persoalan pada dokumen tersebut, baik dari sisi prosedur maupun substansi.
“Batal itu artinya substansi yang ada dalam surat keterangan itu tidak benar, cacat yuridis, tidak sebagaimana yang sesungguhnya,” katanya.
Munarman turut menyoroti proses penerbitan surat keterangan yang menurutnya berlangsung sangat cepat, bahkan tidak sampai 24 jam sejak pendaftaran secara daring hingga dokumen diterbitkan. Ia menduga terdapat prosedur yang dilewati dan kewenangan yang dilampaui.
“Artinya ada dua aspek dari putusan Mahkamah Agung itu. Satu, dari segi proses cacat formil. Dari segi substansi, dia tidak benar sebagaimana yang ada dalam isi surat keterangan itu,” jelasnya.
Polisi Diminta Periksa Penerbit dan Pengguna Dokumen
Atas dasar itu, Munarman meminta kepolisian tidak berhenti pada persoalan administrasi. Ia mendesak aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan maupun penggunaan surat keterangan tersebut.
Ia secara khusus menyebut pejabat yang menandatangani dokumen, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang dalam keterangannya disebut bernama Dr. Sutanto, agar dimintai keterangan.
“Yang layak memanggil itu adalah kepolisian. Waktu itu dia ada di Gunungkidul ketika dipanggil oleh MK. Nah, sekarang saatnya polisi bekerja,” ujarnya.
Munarman menyebut setidaknya ada tiga kelompok pihak yang perlu diperiksa, yakni pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan surat, pihak yang menggunakan surat tersebut, dan pihak yang diduga memerintahkan penerbitannya.
Ia juga meminta dokumen asli tidak dimusnahkan. Menurutnya, surat keterangan tersebut harus diamankan sebagai barang bukti apabila proses pidana berjalan.
“Untuk menghindari supaya ini penghilangan barang bukti, maka perlu intervensi dari aspek hukum pidana. Artinya apa? Surat itu disita untuk menjadi proses pembuktian di hukum pidana,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dipersempit menjadi sengketa administrasi negara semata. “Persoalan ini bukan hanya persoalan politik, tapi ini persoalan hukum,” tandasnya.
DPR Diminta Gunakan Hak Menyatakan Pendapat
Selain mendesak kepolisian, Munarman meminta DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Menurutnya, DPR dapat mengajukan beberapa dasar dalam proses tersebut. Pertama, dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden karena dokumen pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan telah dinyatakan batal. Kedua, dugaan perbuatan tercela berupa penyembunyian informasi mengenai riwayat pendidikan.
Munarman bahkan menyarankan agar DPR menggunakan pendekatan dakwaan berlapis sebagaimana dikenal dalam proses penuntutan pidana, sehingga sejumlah aspek dapat diajukan untuk diperiksa oleh MK.
“Paling tidak, Wakil Presiden sudah tidak memenuhi syarat karena dokumennya tidak terbukti benar. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela, yaitu tadi menyembunyikan informasi,” paparnya.
Ia juga menggunakan istilah “korupsi politik” untuk menggambarkan dugaan kerusakan proses dan prosedur ketatanegaraan. Munarman menegaskan, istilah tersebut tidak semata-mata merujuk pada korupsi dalam pengertian kerugian keuangan negara sebagaimana lazim dipahami dalam perkara tindak pidana korupsi.
Menurutnya, dugaan pengaruh kekuasaan dalam penerbitan dokumen serta penggunaan anggaran negara selama proses pencalonan dan masa jabatan perlu menjadi bagian dari pemeriksaan lebih lanjut.
Ia memperkirakan proses politik dan konstitusional melalui DPR dan MK dapat berlangsung sekitar satu bulan apabila dijalankan secara cepat. Perkiraan itu mencakup pembahasan hak menyatakan pendapat di DPR, pemeriksaan di MK, hingga tahapan lanjutan di MPR.
