Soekarno, Pelacuran dan G30S PKI (Bag-4-Habis)
Antara Presiden Soekarno dengan Jenderal Abdul Haris Nasution ada ketegangan. Soekarno tidak suka kepada Nasution, begitu juga sebaliknya. Soekarno menganggap Nasution dan kawan-kawannya, menghalangi penerapan ide Nasakom. Menghalangi orang-orang PKI memegang posisi-posisi strategis dalam pemerintahan.
Nasution menganggap ada kemerosotan akhlak di presiden dan banyak menterinya. Di dalam buku “Peristiwa 1 Oktober 1965”, Nasution menulis, ”Dalam hal kemerosotan akhlak, justru beliau secara informal setelah menyindir/meneken supaya saya ikut menyeleweng dan ikut berbuat kemaksiatan. Oleh rekan-rekan menteri, saya sering dijadikan sasaran sebagai ‘terlalu moralis’, ‘puritein’ dan lain-lainnya. Tidak jarang bahwa usaha-usaha saya untuk perbaikan di bidang akhlak oleh durno-durno diputabalikkan sebagai ‘usaha anti presiden’.”
Sekitar tahun 1963, kekuasaan Jenderal Nasution, yaitu posisi dan wewenangnya berangsur-angsur dikurangi, sehingga tinggal sebagai koordinator pembinaan administrasi ke-4 Angkatan dan tercopot dari fungsi-fungsi komando/operasi. Perkembangan ini sesuai dengan isi dokumen PKI yang beredar tahun 1964, tentang program dan kegiatan PKI untuk merebut kekuasaan.
Dokumen tersebut dibicarakan dalam rapat tokoh-tokoh partai di Istana Bogor 12 Desember 1964. Aidit membantah dokumen itu dan menyebutnya sebagai dokumen palsu. Ia kemudian mengeluarkan Deklarasi Bogor untuk kegotongroyongan Nasakom.
Dalam operasi di Jateng diketemukan pada PKI dokumen-dokumen itu dan diakuinya bahwa itu bukan dokumen palsu. Dokumen itu tertanggal 23 Desember 1963, setelah terbentuk Presidium Subandrio cs.
Dalam dokumen itu tertulis, ”Bagi PKI susunan kabinet sekarang ini mengalami kemajuan berhubung adanya hal-hal berikut:
a. Nasution, Ruslan Abdul Gani, Muljadi Djojomartono, Suprajogi dan Ipiki Gandamana tidak menjadi Wakil Perdana Menteri.
b. Regrouping tersebut bersifat sementara. Apabila dalam regrouping itu Nasution sampai menjadi Wakil Perdana Menteri maka PKI kepayahan. Nasution dapat mengusulkan supaya Presiden Sukarno pergi ke luar negeri dan kemudian Nasution mengadakan coup d’etat.
Kepada setiap kader diharuskan mengirim surat petisi, baik langsung kepada presiden maupun via BPFN, yang berisi: “Bentuk Kabinet Nasakom” tahun ini juga. Kali ini dengan tekanan tahun ini juga dan kalau tidak berhasil perjuangan tuntutan dilanjutkan tahun 1964. Pada setiap kader diharuskan untuk mempopulerkan Ketidakadilan Politik dengan cara masing-masing misalnya: kursus rakyat, coretan tembok dan dalam omongan umum sehari-hari.
Dalam kehidupan sehari-hari mulai 13 Desember 1963 harus tegas-tegas mengisolir kaum kanan, kaum kepala batu, kaum Nasution. Harus digalang front perjuangan dengan bordjuis kiri dan golongan tengah dan mulai sekarang harus dihimpun kekuatan ofensif untuk menghadapi kaum yang reaksioner dan kontra revolusioner.
Situasi sekarang memungkinkan tindakan-tindakan tersebut, dalam terpojonya harus dipergencar dan mulai tahun 1964 aksi penghantaman diperkeras.”
Tahun 1960-an itu Presiden Soekarno menginstruksikan Nasakom dan ganyang ‘komunisto-phobi’. Pernyataan presiden ini sangat mengntungkan PKI. Mereka telah mempersiapkan Gestapu (Gerakan September 30) antara lain dengan:
