Standar Ganda Pemilu Israel: Pemimpin Arab Didepak, Kelompok Ekstremis Melenggang

Oleh: Usaid Siddiqui Seorang politikus ternama berdarah Palestina-Israel terpaksa mengundurkan diri dari pemilihan umum mendatang akibat pernyataannya mengenai perang Gaza. Sementara itu, para pemimpin sayap kanan ekstrem Israel tetap tidak tersentuh meskipun kerap melontarkan retorika provokatif dan seruan kekerasan terhadap warga Palestina. Lembaga-lembaga politik Israel, termasuk badan penyelenggara pemilu, dituduh menerapkan standar ganda karena secara khusus menargetkan para politikus dan partai-partai warga Palestina di Israel. Sami Abu Shehadeh, pemimpin Partai Balad, menarik pencalonannya setelah Mahkamah Agung memperingatkan bahwa dirinya dapat didiskualifikasi dari bursa pemilu. Dia menyebut keputusan yang mendiskualifikasi dirinya dari pemilu mendatang sebagai "bencana sejarah bagi demokrasi". Peringatan Mahkamah Agung tersebut mengemuka setelah Komite Pemilu Pusat Israel melarang dia maju menyusul komentar yang dilontarkannya mengenai perang di Gaza. Pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober mendatang kembali memicu sorotan tajam atas berbagai rintangan yang dihadapi warga Palestina pemegang kewarganegaraan Israel dalam meraih keterwakilan politik. Para pakar dan kritikus, termasuk kelompok hak asasi manusia Palestina, menuduh otoritas sistem pemilu menerapkan standar ganda. Dalam praktik tersebut, para kandidat Arab terus diupayakan untuk dicoret dari surat suara, sedangkan politikus sayap kanan ekstrem Israel yang berulang kali menghasut kekerasan terhadap warga Palestina justru diizinkan bertarung. “Sejak dulu sistem politik dan elite politik Israel selalu merancang tata kelola sedemikian rupa untuk memastikan bahwa negara ini tetap menjadi negara Zionis, bukan sekadar negara Yahudi,” ungkap Zaidon Alkinani, direktur pendiri Arab Perspectives Institute, kepada Al Jazeera. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang diungkapkan oleh kontroversi ini terkait partisipasi warga Palestina dalam pemilu Israel? Siapakah Sami Abu Shehadeh? Abu Shehadeh adalah seorang sejarawan asal Jaffa sekaligus pemimpin Balad, sebuah partai nasionalis Palestina yang memperjuangkan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara Israel. Dia pernah menjabat sebagai anggota Knesset dari tahun 2019 hingga 2022. Pencalonannya digugat oleh Menteri Keamanan Nasional Israel dari kelompok sayap kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir, terkait sebuah artikel yang terbit pada 8 Oktober 2023—sehari setelah serangan yang dipimpin Hamas ke Israel—yang dia sebut sebagai "peristiwa sejarah yang penting". Jaksa Agung Gali Baharav-Miara mendukung diskualifikasi tersebut dengan berargumen bahwa pemilihan kata dalam artikel itu dapat dikategorikan sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan bersenjata. Saat berbicara di Mahkamah Agung pada Kamis, Abu Shehadeh menegaskan bahwa dirinya tidak mendukung "perjuangan bersenjata", tetapi mengakui adanya kekeliruan redaksional pada salah satu paragraf dalam artikel tersebut. Pemimpin Balad itu menjelaskan bahwa niat utamanya adalah mendesak agar konflik dialihkan ke proses politik. Apa Keputusan Mahkamah Agung Israel? Bulan lalu, Komite Pemilu Pusat memungut suara untuk melarang Abu Shehadeh, politikus Hadash Ofer Cassif, serta dua daftar calon utama beranggota mayoritas Arab—yaitu Joint List (yang menaungi Balad, Hadash, dan Ta'al) serta Ra'am (United Arab List). Mahkamah Agung kemudian membatalkan larangan terhadap kedua daftar calon tersebut dan terhadap Cassif. Cassif merupakan politikus dari partai sayap kiri bermayoritas Arab, Hadash-Ta'al. Pada akhir 1980-an, warga Israel pro-Palestina ini pernah mendekam di penjara karena menolak bertugas sebagai tentara di wilayah pendudukan. Pada tahun 2021, dia mengungkapkan bahwa polisi memukulinya saat mengikuti unjuk rasa menentang pemukiman ilegal Yahudi di Yerusalem Timur yang diduduki. Abu Shehadeh menuduh Mahkamah Agung tunduk pada tekanan Ben-Gvir dan mempertanyakan bagaimana bisa seorang politikus yang menyuarakan kekerasan serta pengusiran terhadap warga Palestina justru dapat mendepaknya dari pemilu. “Seseorang [Ben-Gvir] yang menyerukan agar orang-orang di Gaza kelaparan sampai mati, mencegah masuknya obat-obatan, air, dan makanan, serta mendukung pendudukan dan pembersihan etnis di Tepi Barat [yang diduduki] … mampu mendiskualifikasi saya, seorang aktivis HAM selama tiga dekade,” tutur Abu Shehadeh kepada Al Jazeera. Adalah, kelompok hak asasi hukum yang mewakilinya, menilai pengunduran diri Abu Shehadeh sebagai "pukulan telak" bagi hak keterwakilan politik warga Palestina. “Seluruh proses ini merupakan upaya disengaja untuk mendelegitimasi warga Palestina dan wakil-wakil mereka di parlemen, sekaligus mengubah rasisme terhadap warga Palestina menjadi propaganda pemilu,” tegas Adalah dalam pernyataan resminya. Apakah Pemimpin Israel Menggunakan Bahasa Provokatif? Sebelum persidangan Mahkamah Agung digelar, berbagai petisi juga telah diajukan untuk mendiskualifikasi partai pimpinan Ben-Gvir dan partai milik anggota kabinet sayap kanan ekstrem lainnya, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Namun, Komite Pemilu Pusat menolak petisi-petisi tersebut sehingga kedua partai itu tetap tercantum di surat suara. Pasal 7A Hukum Dasar Israel tentang Knesset memberikan dasar hukum untuk melarang kandidat atau daftar calon, termasuk jika menolak karakter Israel sebagai "negara Yahudi dan demokratis", mempromosikan rasisme, atau mendukung kampanye bersenjata melawan Israel oleh negara musuh atau kelompok yang ditetapkan sebagai "teroris". Jaksa Agung Baharav-Miara menilai bahwa upaya untuk mendiskualifikasi partai-partai sayap kanan ekstrem tersebut tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Padahal, Ben-Gvir dan Smotrich telah berulang kali mendapat kecaman internasional atas retorika provokatif mereka terhadap warga Palestina. Pada tahun 2025, Britania Raya, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia menjatuhkan sanksi kepada kedua menteri tersebut atas tuduhan berulang kali menghasut kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Baru-baru ini, Ben-Gvir mengusulkan rencana tujuh tahun bagi warga Palestina untuk meninggalkan Gaza melalui apa yang dia sebut sebagai "emigrasi sukarela". “Daripada ilusi kedamaian sekarang, kita butuh tindakan emigrasi sekarang,” cetusnya pada September. “Daripada [mereka] menggali terowongan, lebih baik berkemas mengemas koper.” Smotrich juga gencar menyuarakan pengusiran warga Palestina dari Gaza dan aneksasi Tepi Barat yang diduduki. Baik dia maupun Ben-Gvir telah menyerukan pengambilalihan Gaza secara permanen dan pembangunan kembali pemukiman Yahudi di sana—usulan yang telah ditolak oleh Netanyahu. Mengapa Muncul Tuduhan Standar Ganda? Perbedaan perlakuan antara Abu Shehadeh dan para politikus sayap kanan ekstrem Israel telah mendorong para politikus dan pakar Palestina menuduh sistem pemilu menerapkan standar ganda. Analis politik dan penulis naskah asal Palestina, Ahmed Najjar, menuturkan kepada Al Jazeera bahwa kasus Abu Shehadeh menyingkap apa yang dia gambarkan sebagai "sifat dua tingkat dalam demokrasi Israel". “Ini bukanlah penerapan hukum yang setara,” tegasnya. “Sistem ini menetapkan satu standar bagi politikus Yahudi Israel dan standar berbeda bagi warga Palestina pemilik kewarganegaraan Israel.” Najjar menyoroti kontras antara perlakuan pengadilan terhadap artikel Abu Shehadeh tertanggal Oktober 2023 dengan tetap diizinkannya Ben-Gvir dan Smotrich maju, terlepas dari berbagai pernyataan provokatif yang dilontarkan kedua politikus sayap kanan ekstrem tersebut. “Ekstremisme Yahudi dapat diakomodasi dalam sistem politik Israel,” argumen Najjar, “sementara narasi politik Palestina diperlakukan sebagai ancaman eksistensial.” “Demokrasi yang secara selektif menyingkirkan perwakilan Palestina tidak bisa secara kredibel menyebut dirinya sebagai demokrasi.” Alkinani dari Arab Perspectives Institute berpendapat bahwa kontroversi ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam partisipasi politik warga Palestina, bukan sekadar perselisihan terisolasi atas satu kandidat semata. Dia menjelaskan kepada Al Jazeera bahwa sistem politik Israel secara historis dirancang untuk mempertahankan karakter Zionisnya, sehingga menciptakan "intimidasi" dan "tekanan" khusus bagi warga Palestina yang memperjuangkan keterwakilan politik. Alkinani menambahkan bahwa tekanan tersebut kian memuncak sejak 7 Oktober 2023, yang dinilainya memberikan "dorongan simbolis yang kuat dan rasa percaya diri" bagi partai-partai nasionalis sayap kanan. Apa Saja Kesulitan yang Dihadapi Warga Palestina dalam Pemilu Israel? Upaya untuk mendepak partai-partai yang dipimpin warga Palestina bukanlah hal baru. Lembaga Adalah telah mencatat berbagai upaya penjatuhan terhadap kandidat atau daftar calon Arab pada pemilu tahun 2003, 2013, 2015, 2020, dan 2022. Mahkamah Agung telah berulang kali membatalkan keputusan Komite Pemilu Pusat, yang anggota pemungut suaranya merupakan perwakilan dari partai-partai di Knesset demisioner. Warga Palestina pemegang kewarganegaraan Israel mencakup sekitar 20 persen dari total populasi, tetapi tingkat partisipasi mereka di TPS secara tradisional selalu lebih rendah dibandingkan warga Yahudi Israel. Selain itu, partai-partai harus mengamankan setidaknya 3,25 persen suara nasional untuk dapat masuk ke parlemen. Aturan ini mendorong partai-partai kecil Arab untuk membentuk gabungan daftar calon agar tidak kehilangan keterwakilan sama sekali. Alkinani dari Arab Perspectives Institute menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya terbatas pada kelompok sayap kanan ekstrem Israel semata. Beberapa partai yang dianggap moderat dalam isu-isu domestik Israel, menurutnya, masih tetap mendukung "tindakan keamanan yang keras terhadap warga Palestina". [] Sumber: Aljazeera.com

SHARE:

Artikel Terkait

Sambut Pemilu Palestina, Warga Gaza Hanya Inginkan Lapangan Kerja dan Keamanan

Jelang Musim Dingin, WHO Desak Israel Hentikan Hambatan Bantuan Kesehatan ke Gaza

Tekanan Publik Irlandia Menguat, Desak FAI Batalkan Seluruh Pertandingan Lawan Israel

Drone Israel Hantam Tenda Pengungsi Gaza, Pemukim Ilegal Tembak Mati Warga Tepi Barat

Soal Pemukiman Ilegal Israel, Akankah Demokrat Melangkah Lebih Jauh dari Sekadar Retorika?

Mengapa Israel Mencampuri Pendidikan Palestina?